Masyarakat Sipil Support Percepatan Kemandirian Desa

FGD Kemendes bersama Akademisi, NGO, Aktifis Desa dan Masyarakat Sipil untuk Desa/Foto: @kemendesa
GampongRT - Kalangan masyarakat sipil, Non Govermance Organitation (NGO), dan para akademisi mendukung penuh program Desa Membangun yang dijalankan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Marwan Jafar.

"Partnership dengan koalisi warga merupakan cara cerdas dalam meningkatkan kecepatan desa membangun. Sebab para NGO, Akademisi, dan aktivis rakyat sipil adalah praktisi yg setiap harinya bercengkrama menggunakan warga ," ujar Masdar dalam Dialog Menteri Desa PDTT dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Percepatan Kemandirian Desa pada Jakarta, Rabu (13/1).

Masdar juga mendukung Menteri Marwan yang terus menaikkan kerjasama dengan kampus-kampus, karena punya intensitas tinggi melakukan kajian & penelitian ilmiah herbi warga desa.

"Kampus jua wajib digandeng karena mempunyai kedekatan dengan warga desa sebagai akibatnya prpgram akan berjalan efektif. Baik pada penelitian, kerja lapangan & sebagainya," tandas Masdar.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT Marwan Jafar menegaskan, pihaknya memang mendorong dibentuknya lembaga NGO dan warga sipil yg menjalankan ruang lingkup desa membentuk dan pemberdayaan masyarakat desa. Kolaborasi antara pemerintah menggunakan elemen masyarakat sipil wajib dilakukan supaya acara buat desa bisa berjalan cepat dan maksimal .

?Dalam waktu dekat kita akan mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) warga sipil buat desa membentuk Indonesia. Pokja ini mampu menjadi wadah bagi kita seluruh buat saling bertukar pemiikiran & pengalaman buat bersama-sama pada memandirikan & memajukan desa sinkron dengan amant UU Desa No.6/2014,? Jelasnya.

Menteri desa pertama semenjak Indonesia merdeka ini menambahkan, kerja sama dan kerjasama yg luas menggunakan banyak sekali pihak sangatlah dibutuhkan lantaran duduk perkara yang dihadapi desa sangat kompleks.

Persoalan-persoalan yang dihadapi desa itu merupakan akibat dari kesalahan kebijakan di masa lalu. Ada persoalan konflik, kemiskinan , kerusakan lingkungan, kesehatan, pendidikan, persoalan hukum dan berbagai masalah lainnya. Semua persoalan itu tidak bisa diselesaikan jika semua pihak bekerja sendiri-sendiri.

Menteri marwan juga menegaskan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan desa ini diwujudkan dalam bentuk kongkrit. Ini dimulai dari membangun dialog intens dengan aktor dan pegiat desa seperti para NGO, Akademisi, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Selanjutnya, Dana Desa 2016 Fokus untuk Infrastruktur .

Iklan Atas Artikel

Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel1

Iklan Bawah Artikel2