Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Termasuk Bendahara BOS Kepada Rekanan/Pegawainya Dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai

Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah termasuk Bendahara Bos Kepada Rekanan/Pegawainya Dalam Pengadaan Barang & Jasa serta Belanja Pegawai merupakan sebagai berikut :

1. Menyetor PPh Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 4 (2) dan PPN/PPnBM yang terutang ke Bank atau Kantor Pos.
2. Melaporkan PPh Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 4 (2) dan PPN/PPnBM yang telah disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa.
3. Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/1721-A2 dan atau 26 kepada PNS maupun bukan PNS penerima penghasilan.
4. Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau 26 kepada rekanan.
5. Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 (2) kepada rekanan.
6. Memberikan fotocopy Bukti Setoran Pajak PPh Pasal 22 kepada rekanan (kecuali bendahara BOS).
7. Memberikan fotocopy Bukti Setoran Pajak PPN kepada rekanan.

Bendahara Pemda merupakan bendahara yang berada dalam instansi Pemerintah Pusat antara lain terdiri dari :

1. Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kantor Kejaksaan.
3. Kantor Pengadilan Negeri.
4. Kantor Pengadilan Agama.

• Bendahara Pemerintah Propinsi diantaranya :

1. Bendahara DPKAD Propinsi
2. Bendahara DPRD Propinsi.

Mulai 1 April 2020

• Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain :

1. Bendahara DPRD.
2. Bendahara Dinas Kesehatan.
3. Bendahara Dinas Sosial.
4. Bendahara Sekolah.
5. Bendahara Desa.
6. Bendahara Kecamatan.

Mulai 1 April 2020 NPWP Bendahara Pemerintah harus dihapus dan diganti dengan NPWP Instansi Pemerintah.

Instansi Pemerintah terdiri dari :

• Instansi Pemerintah Pusat.
• Instansi Pemerintah Daerah.
• Instansi Pemerintah Desa.

NPWP Instansi Pemerintah digunakan oleh :

• pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.
• pejabat penandatangan surat perintah membayar
• bendahara pengeluaran
• bendahara penerimaan,
• kepala urusan keuangan pemerintah desa

dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Instansi Pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.

Sehingga kewajiban perpajakan yg sebelumnya sebagai kewajiban bagi bendahara pemerintah beralih menjadi kewajiban bagi Instansi Pemerintah.

Artikel Yang Perlu Diketahui :

• Artikel Tentang Perpajakan Untuk Bendahara Instansi Pemerintah

Referensi :

• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM
• Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
• PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

Share this post