Juknis Belum Turun, Begini Cara Kades Siasati APBDes
Ayo Bangun Desa - Para kepala desa (kades) di Sragen mengambil kebijakan sendiri untuk menyiasati belum pastinya alokasi anggaran dana desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Sragen.
Penyiasatan aturan itu dilakukan agar pembangunan desa nir terganggu. Kades Mojokerto Kecamatan Kedawung, Sunarto, telah tetapkan Anggaran Pendapatan & Belanja (APB) Desa 2017 pada akhir Desember 2016 kendati belum terdapat kepastian nilai dana desa dan ADD.
Donwload:Rincian Dana Desa Tahun 2017 Menurut Kabupaten/Kota
Penetapan APB Desa 2017 tersebut, istilah dia, masih mengacu alokasi aturan pada APB Desa 2016. "Idealnya APB Desa buat tahun berikutnya itu ditetapkan dalam akhir tahun sebelumnya. Kalau APB Desa 2017 ya ditetapkan pada Desember 2016.
Sejak dua tahun terakhir, nilai dana desa dan ADD itu selalu turun pada Februari atau Maret sehingga ada beberapa desa yang belum menetapkan APB Desa. Kami berani melangkah menetapkan APB Desa dulu. Setelah ada ketetapan nilai DD dan ADD 2017, kami akan mengubah APB Desa lewat mekanisme APB Desa Perubahan," ujar Sunarto, Sabtu (11/2/2017) siang.
Dia menjelaskan perubahan APB Desa 2017 itu terletak pada nilai dana desa & ADD. Nilai dana desa pada 2016 buat Mojokerto mencapai Rp640 juta menjadi Rp817 juta dalam 2017. "Itu upaya kami menyiasati anggaran.
Baca:Alur Penyusunan Perubahan APBDes
Kami nir mau ada kasus ketika terdapat rakyat yg kritis lantaran pembangunan terganggu. Dengan penetapan APB Desa mengacu tahun sebelumnya, pembangunan mampu berjalan," tuturnya.
Sunarto masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa dalam 2017. Dia menargetkan ada 9 km jalan desa yg dibangun tahun ini. Dia belum berencana membangun Badan Usaha Milik (BUM) Desa sebagaimana diamanatkan Bupati Sragen.
Baca: Prioritas Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa
Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat, Sunarto baru memikirkan pembentukan BUM Desa mulai 2018. Terpisah, Kades Patihan, Tri Mulyono, Sabtu sore, menyatakan belum berani menetapkan APB Desa 2017 lantaran masih menunggu kepastian nilai dana desa & ADD serta juknisnya.
Sebagai persiapan, Tri sudah menciptakan rancangan APB Desa yang tinggal ditetapkan. "Begitu juklak dan juknis turun bersamaan dengan nilai dana desa dan ADD, APB Desa Patihan 2017 pribadi mampu ditetapkan," ungkapnya.
Baca:Prioritas Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dia menyampaikan nilai dana desa 2016 Desa Patihan senilai Rp607 juta dan nilai ADD 2016 senilai Rp500 jutaan. Kendati APB Desa 2017 belum ditetapkan, Tri menyatakan pembangunan desa tidak terganggu.
Sampai Februari ini, Tri mengatakan panitia tingkat desa masih merampungkan pekerjaan pembangunan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 2016.
"BKK itu sering cair menjelang akhir tahun sehingga buat realisasinya wajib pada tahun berikutnya. Jadi BKK 2016 itu baru turun Desember 2016 dan pelaksanaannya diberi toleransi hingga Februari 2017," tambahnya. (Sumber: solopos.Com)