Pemerintah Diminta Tidak Dikte Penggunaan Dana Desa
 |
| DANA DESA/ILUSTRASI |
GampongRT - Ketua Forum Pengembangan Pembaruan Desa, Farid Adi Rahman meminta pemerintah tidak menentukan prioritas penggunaan dana desa karena setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda.
"Kalau pada Papua & Sumatera, mungkin kebutuhannya di bidang infrastruktur, tetapi di desa-desa yang ada pada Jawa kebutuhannya bukan dalam infrastruktur lagi lantaran infrastruktur sudah memadai," ujar Farid di Jakarta, Ahad (18/1)
Dia memberi contoh desa yang terdapat pada Yogyakarta, kebutuhan utamanya merupakan modal, badan usaha milik desa, pasar hingga pelatihan sumber daya manusia.
"Jadi kebutuhannya bukan dalam infrastruktur lagi, akan tetapi lebih dalam kebutuhan pembinaan buat pariwisata & lainnya," tambah beliau.
Penentuan prioritas penggunaan dana desa, lanjut beliau, tidak diperlukan lantaran setiap desa sudah mempunyai perencanaan yg dipengaruhi melalui musyawarah desa.
Dengan demikian seharusnya, pemerintah nir perlu memilih namun cukup mengkonfirmasi saja. Hal itu pula diyakini bisa menggerakan perekonomian di desa, seperti yg diharapkan pemerintah.
"Ini malah seakan-akan mengkerdilkan dengan peraturan dana desa wajib buat infrastruktur," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan dana desa diprioritaskan untuk infrastruktur di desa tersebut.
"Dana desa diprioritaskan buat program-program infrastruktur, menggunakan para pekerja menurut desa setempat, bahan bangunan juga berdasarkan desa setempat. Dengan demikian, fokus kita supaya dana desa tersebut berputar pada desa," kata Marwan.
Sumber: republika.Co.Id