Alur Penyusunan RPJM Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun kedepan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, acara & planning aktivitas desa, dan program sektoral/daerah yang masuk ke desa.

Pasal 6 Permendagri 114 tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan, Rancangan RPJM Desa harus memuat visi & misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta planning aktivitas.

Rencana Kegiatan Desa mencakup:

• Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa
• Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
• Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa.

Alur Penyusunan RPJM Desa:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
3. Pengkajian keadaan Desa;
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
7. Penetapan RPJM Desa

Alur penyusunan RPJM Desa tadi di breakdown dari Permendagri No. 114/2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Terkait menggunakan alur dua diatas, Tim penyusun RPJM Desa wajib melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa menggunakan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Penyelarasan ini dimaksud buat mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan Pembangunan Desa.

Sekurang-kuranya kabar arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, mencakup:

• Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
• Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
• Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
• Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
• Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Selain betugas menyelaraskan RPJM Desa dengan RPJM Kab/Kota, Tim Penyusunan RPJM Desa juga bertugas melakukan Pengkajian Keadaan Desa yang mempertimbangkan kondisi objektif desa.

Pengkajian keadaan Desa mencakup; Penyelarasan data Desa, Penggalian gagasan warga , & Penyusunan laporan output pengkajian keadaan Desa. Selengkapnya silahkan dibaca pada Permendagri No. 114/2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagi yang belum membaca Buku Saku Desa dari Kementerian Desa, silahkan donwload buku disini .

Share this post