Kemendesa: Pembangunan Desa Tertinggal Butuh Dukungan TNI
GampongRT - Pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan desa-desa akan berjalan maksimal jika semua elemen masyarakat ikut mendukung, termasuk dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
?TNI yg memiliki tugas utama bidang pertahanan Negara, tentu perlu memulai tugas ini dengan penguatan pada bentuk lain, misalnya daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan, & politik yang memadai,? Ujar Marwan, pada program Apel Danrem Dandim Terpusat Tahun Angkatan 2015, pada gedung AKMIL Magelang Jawa Tengah, Rabu (18/11).
Marwan mengingatkan, tugas Tentara Nasional Indonesia bisa dibagi sebagai dua, yaitu operasi militer buat perang & operasi militer selain perang. Ada pula tugas kedua yg yang dilaksanakan waktu nir melakukan perang dan tugas ini tidak kalah mulia & berguna bagi masyarakat Indonesia. Tugas itu keliru satunya merupakan peran Tentara Nasional Indonesia pada mendukung ketahanan pangan yang sangat diperlukan.
Pelaksanaan tugas ini dapat dilihat, contohnya keterlibatan TNI dalam membantu ketahan pangan di daerah Papua, keterlibatan TNI pada memacu peningkatan produksi beras, jagung, & kedelai di wilayah Sulawesi Utara, dan masih poly lagi kiprah TNI dalam membantu menjaga ketahanan pangan di Indonesia.
?Pembangunan desa akan berjalan lebih efektif dan cepat bila terdapat dukungan berdasarkan semua elemen, termasuk TNI. Ini tugas mulia demi kemajuan bangsa,? Tandas Marwan.
Dijelaskan Marwan, sejauh ini telah ada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan salah satu acara kerjasama antara TNI AD menggunakan seluruh komponen instansi pemerintah wilayah guna menciptakan secara fisik juga nonfisik. Program ini bertujuan buat memenuhi fasilitas- fasilitas generik yang terdapat pada daerah guna kepentingan rakyat luas.
?Salah satu model program TMMD, merupakan pada Desa Bakung-Bojonegoro. TNI bersama rakyat desa melakukan pembenahan paving jalan, renovasi rumah, mushola dan jembatan serta normalisasi saluran irigasi. Selain itu program TMMD juga melakukan penyuluhan pada Balai Desa buat pemanfaatan 50 bibit tumbuhan yang sebagai acara kebun sehat bergizi posyandu desa Bakung,? Ujar Marwan.
Peran Tentara Nasional Indonesia pada menciptakan desa jua sangat terkait dengan pemerataan pembangunan nasional. Marwan membeberkan data bahwa selama ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini mampu ditinjau dari nilai pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto).
Selama 30 tahun pembangunan yg masih terpusat di wilayah Jawa dan Sumatra. Dari tahun 1983 -2013, PDB wilayah Timur Indonesia tidak mengalami kenaikan yg relatif signifikan. Produk Domestik Bruto dalam tahun 2013 daerah Maluku dan Papua hanya 2,dua %, Bali & Nusa Tenggara dua,5%, Sulawesi 4,8%, Kalimantan 8,7%. Produk Domestik Bruto tertinggi adalah Sumatra 23,4 % & Jawa 58,0 %. Selain itu, menurut RPJMN 2015-2019 masih ada 122 Kabupaten Tertinggal.
Diantaranya 103 Kabupaten (84,43%) berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), & 19 kabupaten (15,57%) berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Selain itu jumlah desa tertinggal Indonesia pula relative tinggi. Sebanyak 20.176 desa berdasarkan total 74.093 desa di Indonesia adalah desa tertinggal. Sebagian besar desa tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Papua merupakan galat satu wilayah di KTI yg memiliki jumlah desa tertinggal paling tinggi yaitu Sebanyak 6.071 desa berdasarkan total 6.746 desa (91%) .
Pada bagian akhir, Marwan berharap Tentara Nasional Indonesia-terutama para Danrem dan Dandim yg sebagai ujung tombak bertugas pada daerah perbatasan negara- perlu lebih berperan aktif merogoh bagian dalam merampungkan persoalan bangsa yang sahih-sahih dirasakan oleh masyarakat. Ini diantaranya karena dalam aspek penyiapan daerah sebagai kantong pertahanan yang efektif yg menjadi tugas utama TNI tentu saja perlu dimulai dari perkuatan bentuk lain misalnya daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan & politik yg memadai.
?Terobosan dan taktik pada pembangunan daerah perbatasan tersebut diperlukan dalam akhirnya akan mewujudkan Daerah Perbatasan menjadi Kawasan Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia yg berdaya saing, berdaulat dan kondusif,? Tuntas Marwan. (kemendesa)