Wo, Indek Kesejahteraan Rakyat Aceh Berada di Urutan 21 dari 33 Provinsi
GampongRT - Tingkat kesejahteraan rakyat Aceh berada pada kategori Sejahtera Bawah dan berada di urutan 21 dari 33 Provinsi di tanah air, hal ini mengemuka pada Pertemuan FGD Pemanfaatan Indeks kesejahteraan Rakyat-IKRAR yang berlangsung di Kota Banda Aceh pada 7 Desember 2015.
Kendati menggunakan kategori Sejahtera Bawah, namun perkembangan IKRAR Aceh selama periode 2009- 2014 nilainya semakin tinggi berdasarkan 46,39 menjadi 52,55, mengacu data BPS secara generik terdapat kesamaan yg semakin tinggi pada semua dimensi IKRAR, dimensi keadilan sosial mempunyai capaian paling tinggi dibanding dengan dua dimensi lain yakni ekonomi & demokrasi.
Sementara, Nilai Dimensi Keadilan Ekonomi di Aceh masih berada pada kategori kurang sejahtera Atas, sedangkan untuk dimensi keadilan Demokrasi berada pada kategori sejahtera bawah. Seperti dilansir dari website kemenkopmk.go.id.
Perhitungan kesejahteraan masyarakat Aceh ini dilakukan dengan memakai memakai banyak indikator buat mendapatkan pembobotan nilai. Dalam hal ini Kemenko PMK misalnya yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kawasan, I Nyoman Shuida, pada Aceh mengemukakqn pentingnya IKRAR Indeks buat mengukur tingkat Kesejahteraan Rakyat pada Indonesia.
Dimensi Keadilan sosial mengklaim bagaimana kualitas hayati warga , Dimensi Keadilan Ekonomi menjamin kesempatan berusaha/hak atas pekerjaan dan Dimensi keadilan Demokrasi & Tata Kelola menjamin kedaulatan masyarakat & terpenuhinya layanan dasar.
Manfaat IKRAR diharapkan dapat menjadi dasar acuan pada perencanaan kebijakan, baik dalam tingkat nasional juga daerah ,& memantau maupun mengevaluasi aplikasi kebijakan pembangunan serta mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakqn pembangunan.
Pertemuan FGD pemanfaatan IKRAR pada Aceh adalah kegiatan Kedeputian 7 Kemenko PMK yang secara menyeluruh terus disosialisasikan di wilayah dengan peninjauan ulang IKRAR yg sebagai pertimbangan, yaitu perubahan pada taraf nasional, perubahan di tingkat dunia dan info lain.
Pelaksanaan FGD IKRAR pada Provinsi Aceh diikuti para perencana dan komponen kebijakan pada SKPD, akademisi serta narasumber Kepala Biro Perencanaan KLN Kemenko PMK Wijaya Kusumah, Subdit Indikator Statistik Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik BPS, Riyadi & pula Aliansi Strategis buat Pencapaian Kesejahteraan dan Strategic Alliance for Prosperity Achievement (SAPA), Eko Putranto.