Wapres Yusuf Kalla: Dana Desa untuk Mempercepat Kemandirian Desa
INFODES - Wapres Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan dana desa yang kini dicanangkan oleh pemerintah menjadi upaya untuk mempercepat kemandirian desa. Dengan pengakuan pemerintah pusat kepada desa, maka diharapkan desa dapat berdaulat menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhannya.
 |
| Foto: Kemendesa PDTT |
Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika membuka aktivitas Village Development Forum (VDF) 2017 yg diikuti oleh 16 negaradi, pada Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/08).
Kegiatan VDF 2017 diinisiasi sang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi (Kemendes PDTT) adalah forum pertemuan dan ajang tukar pikiran yg melibatkan para pengambil kebijakan dan praktisi pembangunan perdesaan menurut aneka macam negara.
?Forum ini menjadi media menyebarkan pengalaman berdasarkan apa yg telah dilakukan pada masing-masing negara. Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah & kesempatan pada pedesaan. Perhatian kita di pembangunan infrastruktur, ekonomi, & pendidikan supaya dapat dinikmati warga perdesaan,? Ujar Wakil Presiden JK.
Wakil Presiden JK menambahkan, kebijakan dana desa yang kini dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mempercepat kemandirian desa. Dengan pengakuan pemerintah pusat kepada desa, maka diperlukan desa dapat berdaulat memilih arah pembangunan sinkron kebutuhannya.
?Pembangunan jalan, kesehatan, dan lainnya itu seluruh ditujukan ke desa, akan tetapi butuh inisiatif dari desa sendiri. Kita tentu berharap desa akan menemukan satu produk yang akan dilakukan desa itu sendiri. Kalau nir maju dan sanggup secara ekonomi serta kurangnya produktivitas, maka akan terjadi urbanisasi,? Lanjut Wapres Jusuf Kalla.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menyampaikan bahwa program dana desa sekarang semakin diperhatikan sejumlah negara sahabat. Dengan diselenggarakannya VDF, lanjutnya, maka perwakilan dari masing-masing negara bisa saling membuatkan pengalaman tentang konsep pembangunan desa.
?VDF bertujuan buat menambah referensi & wawasan mengenai pembangunan pedesaan pada negara-negara lain. Saya jua bahagia bahwa acara dana desa ini banyak diperhatikan banyak sekali negara. Program ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, melainkan pada dunia. Misalnya, FELDA di Malaysia & Saemaul Undong pada Korea Selatan saling membuatkan pengalamannya,? Ujar Menteri Eko.
Menteri Eko menambahkan, acara dana desa yg tergolong baru kerap memunculkan sejumlah persoalan. Oleh karena itu, dirinya mengajak semua pihak buat beserta mengawal kebijakan dana desa tersebut.
Perwakilan Kementerian Luar Negeri & Perdagangan Australia, Fleur Davies, menyampaikan pemerintah Australia merasa bangga mampu mendukung forum ini & berhubungan menggunakan pemerintah Indonesia buat mengatasi perkara kemiskinan di Indonesia.
?Lantaran dana desa krusial sekali buat mengatasi kasus di desa. Kami jua melakukan kerjasama menggunakan Kemendes PDTT dalam konsep sister village, pelatihan asal daya manusia, teknologi liputan, dan aplikasi ruang desa,? Ujarnya.
VDF 2017 menggunakan tema ?Representing Village: Democracy, Autonomy and Prosperity? Tersebut terdiri berdasarkan 3 rangkaian program. Pertama, Senior Executive Meeting (SEM) yg diikuti sang sejumlah eksekutif senior berdasarkan beberapa negara yg sukses mengembangkan desa & daerah pedesaan. Kedua, Plenary Session sebagai forum diskusi yg menghadirkan narasumber menurut tingkat nasional & internasional yang akan berbicara tentang aspek sosiologi, politik, dan ekonomi desa. Ketiga, Parallel Workshop.
Kegiatan ini diikuti sang 16 Duta Besar dan Konsul dari negara sahabat yakni Belgia, Belarusia, Kanada, Prancis, Italia, Hungaria, Malaysia, Venezuela, Sudan, Bosnia Herzegovina, Etiopia, Peru, Afrika Selatan, Yordania, Mozambik, & Afganistan. Selain itu, turut hadir enam lembaga penelitian asing bidang perdesaan, perwakilan pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.(Admin/Kemendesa)