Ricuhnya Dana Desa Akibat Tidak Transparan
Ayo Bangun Desa - Asisten I Setdakab Aceh Singkil Muhammad Ichsan mengemukakan, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di daerahnya mulai banyak ricuh dan menuai protes di tengah-tengah masyarakat, karena diduga akibat kurang transparan dalam pengelolaannya.
 |
| Ilustrasi: Revolusi Mental Berdesa |
"Jika ketua desa dan perangkatnya melakukan penganggaran sesuai mekanisme yg ada, misalnya musyawarah desa, mulai taraf dusun sampai desa dengan melibatkan seluruh unsur maka hal itu tidak akan terjadi," pungkasnya kepada wartawan di Singkil, Senin.
Dikatakan, kurangnya transparansi mulai proses penganggaran hingga laporan penggunaan dana menyebabkan akuntabilitas pekerjaan yg dilaksanakan diragukan sang masyarakat.
"Bergulirnya dana desa sepanjang tahun 2015 sampai 2016 banyak penyimpangan & memberi kesan polemik yg jelek seperti itu, akan tetapi selesainya dilakukan audit ternyata nir ada masalah, sesuai menggunakan perencanaan. Jadi karena kurang transparansi saja, termasuk publikasi sesudah dikerjakan jua penting dilakukan," ungkapnya.
Ichsan imbau perencanaan APBDes harus diketahui masyarakat, adalah realisasi penggunaan dana desa harus sesuai menggunakan keputusan musyawarah dan dilakukan sinkron prosedur.
Setelah disusun, hendaknya dilaporkan pada Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) yang jua harus mempelajari & membuat rekomendasi atas perencanaan yang sudah disusun.
"Atas dasar itu baru dibentuk qanun desa, jadi agar dana lebih efektif, rekrut orang-orang kreatif pada desa itu untuk menentukan penggunaan dana desa pada sisi Infrastruktur dan non fisik," jelasnya.
Adanya protes bahkan hingga dalam laporan polisi hingga sampai taraf ke kejaksaan adalah perhatian yang serius, sebab dana desa yang digulirkan telah memasuki tahun ke 3 (2017).
"Aparat desa sudah dibimtek, ini sudah memasuki tahun ketiga, pemerintah daerah telah melakukan pelatihan, tidak mungkin terus menerus dibina, jadi jangan hingga melakukan kesalahan lagi nantinya," tukasnya.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh Singkil Drs Hermanto menyebutkan memang pertarungan dana desa kerap melanda, namun hal itu masih dugaan.
"Dalam hal ini aku belum ada waktu, Insya Allah besok konflik dan acara anggaran 2017 dana desa kita publikasikan," ungkapnya.(*)
Antaranews.Com