Ketimpangan Pembangunan Daerah Ciptakan Kesenjangan Kota dan Desa
Ayo Bangun Desa -Meski berbagai program pembangunan daerah telah dirancang dan bahkan sebagian lainnya sudah dilakukan pemerintah sejak dberlakukannya ototnomi daerah, namun ketimpangan antara kota dan desa masih tinggi.
 |
| Marwan Jafar, Mantan Mendes PDTT/Images |
Hal tersebut terlihat berdasarkan jumlah penduduk perkotaan pada Indonesia masih lebih akbar dibandingkan penduduk pedesaan menggunakan komposisi 56 % berbanding 44 persen.
"Dengan pertumbuhan yang tak seimbang antara desa & kota tadi menyebabkan kesenjangan antara desa & kota yg relatif tinggi dengan donasi kota besar & metropolitan terhadap pertumbuhan mencapai 32 persen, sedangkan kontribusi kota menengah dan mini hanya 7 % terhadap pertumbuhan," ujar Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP PKB, Marwan Jafar, di Jakarta, Minggu (2/4).
Dari sisi ekonomi, istilah Marwan, kemiskinan di desa semakin tinggi hampir dua kali lipat dibanding perkotaan. Badan Pusat Statistik menyebutkan, persentase kemiskinan pada pedesaan tercatat semakin tinggi hampir dua kali lipat yakni mencapai 13,96 % dibanding penduduk miskin pada kota sebanyak 7,7 %.
"Presiden Jokowi pula pada beberapa kesempatan pekan kemudian menyinggung soal ketimpangan ini, mengakui tingat ketimpangan ekonomi desa dan kota yang semakin tinggi tajam," ucapnya pada Focus Group Discussion (FGD) yg digelar Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba).
"Hasil studi NFID & Oxfam pada 2017 juga menyebutkan bahwa ketimpangan akses antara pedesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur seperti jaringan listrik & jalan berkualitas semakin memperlebar ketimpangan spasial," ujarnya pada siaran persnya.
Oleh karenanya, sangat dibutuhkan langkah strategis guna membentuk penyeimbangan pembangunan desa dan kota. Salah satunya merupakan penguatan pembangunan pertanian, mengingat lebih banyak didominasi kegiatan perekonomian masyarakaht desa masih bergantung dalam taraf produktivitas Sumber Daya Alam (SDA), termasuk pada dalamnya merupakan peternakan.
"Kebijakan penguatan pembangunan pertanian sejauh masih lemah, hal itu dibuktikan dengan terdapat kecenderungan wilayah-daerah memilih eksploitasi asal daya alam daripada memperkuat sektor produktif lainnya misalnya pertanian," kata Marwan.
Bukti lain lemahnya kebijakan penguatan pembangunan pertanian merupakan masyaraat desa masih mengalami kesulitan akses kredit bisnis di kalangan gerombolan -grup usaha pertanian. "Meskipun selama ini sudah terdapat berbagai himbauan bahkan program buat memudahkan akses kredit, tapi beberapa perkara memberitahuakn acara kredit bisnis ini masih menemui hambatan ditingkat teknis-administratif," tegasnya.
"Yang tak kalah krusial pada menangani perbedaan pembangunan adalah menggunakan membentuk penyeimbangan pembangunan desa-kota dari aneka macam aspek baik ekonomi, politik, aturan, sosial-budaya, & lainnya. Sehingga, ke depan terjadi pemerataan pembangunan sosial ekonomi antara desa dan kota," tutup Marwan.
Sementara itu, Ketua Umum DPN Gemasaba, Heru Widodo, berkata, acara pemerintah yg penekanan pada pembangunan infrastruktur pada wilayah tidak menunjukkan pengaruh yang baik dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi antara desa & kota.
"Kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi, ketimpangan kesejahteraan semakin terlihat jelas. Hal tersebut dipicu karena laju pertumbuhan ekonomi yang rendah dan semakin tingginya angka pengangguran. Dalam aneka macam perkara daerah, contohnya NTT, Maluku, & Jawa Barat, masih poly bayi yg kurang gizi. Karena faktor ekonomi orang tua mereka tak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak," ujarnya.(*)
Antranews.Com