Kelola Dana Desa, Kades Diminta Transparan dan Tahan Nafsu
INFODES - Dana desa yang dikucurkan pemerintah ke desa harus dikelola dengan bijak dan pengawasan yang ketat. Pasalnya dana desa yang nilainya hampir Rp 1 miliar ini rawan diselewengkan jika Kepala Desa (Kades) tidak mampu mengelola dengan baik.
"Kades harus hati-hati pada pengelolaan dana desa ini, aku berpesan Kades tetap dalam kesederhanaan meskipun desa mempunyai dana yang melimpah," terang Anggota Komisi VI DPR RI Juliari P Batubara waktu berkunjung ke Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kendal, Senin (13/03) sore.
Dikatakan, sikap buat tidak korupsi atau menyelewengkan aturan ada dalam diri sendiri. Jika kades mampu membentengi diri buat tetap bersikap sederhana nir bergaya glamor, maka arah buat penyelewengan mampu dihindari.
"Saat ini para penegak aturan nir hanya berada pada kota, tetapi telah bergerak ke daerah-daerah terkait dana desa. Sekali lagi Kades selalu dalam kesederhanaan, apabila sebelum dana desa makan sepiring ya tetap makan sepiring ketika telah terima dana desa, seluruh wajib disajikan secara transparan,"imbuh Juliari.
Kontrol diri sangat perlu agar nir ikut korupsi, semakin besar dana semakin banyak godaan. Saat ini poly orang yang posisinya masih rendah namun bergaya tinggi. "Kita sangat berterima kasih mempunyai presiden yg sangat merakyat, setiap kesempatan selelu merakyat & ink mungkin baru sekarang ini ada,"lanjut Ari panggilan akrabnya.
Sementara itu Kades Sendang Dawuhan, Bambang Utoro mengungkapkan buat pengelolaan dana desa diawasi oleh semua pihak. "Warga yg kritis saya ikutkan pada pengelolaan dana desa, sebagai akibatnya mampu menjadi kontrol bagi pemerintah desa buat sanggup menggunakan anggaran dana desa dengan baik," ucapnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal Widya Kandi Susanti waktu menghadiri reses dan kunjungan kerja Juliari P Batubara menyampaikan reses bagi anggota dewan memang adalah ajang rendezvous antara anggota dewan dengan konstituennya.
"Kedatangan pak Juliari adalah buat menampung aspirasi masyarakat yg adalah konstituennya agar selaku ada komunikasi,"ujar Widya.(*)
Sumber: Metrojateng.Co