Seruan MUI Se-Indonesia Desak Jokowi Tolak TKA Asal China
Loading...
Loading...
Rencana masuknya tenaga kerja asing (TKA) berasal China ke Tanah Air terus menuai kritik. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia.
MUI mendesak pemerintah menolak TKA dari China ke Indonesia.
"Mendesak pada pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya energi kerja asing (TKA), khususnya yg dari berdasarkan negara China menggunakan alasan apa pun lantaran TKA berdasarkan negara China adalah transmit, terutama virus Corona 2019 (COVID-19), yg sangat berbahaya dan mematikan," begitulah suara pernyataan MUI yang ditandatangani oleh kepala MUI dari 32 provinsi yg diterima detikcom, Jumat (8/lima/2020).
Kepada jajaran dewan pimpinan wilayah tingkat kabupaten/kota, MUI meminta supaya melakukan pengawasan terhadap TKA yang terdapat pada daerah masing-masing. Jika menemukan, mereka diminta melaporkan pada lembaga terkait.
"Memerintahkan pada semua jajaran dewan pimpinan MUI dalam semua tingkatan (kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan/desa/nagari) dalam masa pandemi virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal daerahnya masing-masing menurut keberadaan energi kerja asing dan apabila ditemukan maka segera melaporkannya pada lembaga pemerintah terkait, agar agar mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya," ujarnya.
Selain itu, MUI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang mengizinkan transportasi beroperasi waktu pelarangan mudik. Mereka meminta supaya pengetatan moda transportasi dilakukan sampai COVID-19 sanggup dikendalikan.
"Meminta menggunakan tegas pada Presiden Republik Indonesia buat membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka & melonggarkan moda transportasi pada semua matra baik darat, bahari juga udara sebelum penyebaran & penularan COVID-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin nir akan terdapat lagi penularan baru," pungkasnya.
Lebih lanjut, MUI se-Indonesia meminta pemerintah terus konsisten dalam menegakkan Pancasila dan senantiasa mengawal keutuhan bangsa.
TKA berasal China berjumlah 500 orang direncanakan akan tiba ke Indonesia buat bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe. Perusahaan itu diketahui telah mendapat biar menurut pemerintah sentra dalam 22 April kemudian.
Meski sudah adanya biar menurut pemerintah sentra, kedatangan TKA China itu ditolak sang aneka macam pihak. Salah satunya berdasarkan DPRD Sulawesi Tenggara, ramai-ramai para pimpinan DPRD nir putusan bulat menggunakan kedatangan TKA China di tengah pandemi Corona.
Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh mengungkapkan kebijakan tadi diambil bukan lantaran anti-China, melainkan, antisipasi karena China merupakan negara yg menjadi dari virus Corona. Dia menegaskan akan memimpin aksi penolakan apabila 500 TKA dipaksakan tetap datang ke Sultra.
"Jadi bukan karena anti-Tiongkok, tapi waktu ini ada pandemi & kita memahami asalnya itu menurut Wuhan jadi kita antisipasi. Saya pimpin pribadi aksi apabila dipaksa tiba," kata Abdurrahman Saleh dalam kedap paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu (29/4).
Setelah melakukan kedap sempurna atas penolakan terhadap kedatangan 500 TKA China di Sulawesi Tenggara, sekarang DPRD Sultra pula mengirimkan surat pada Presiden Jokowi. Dalam surat tertanggal 30 April tadi memuat empat poin krusial tentang penolakan.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, yang dimintai konfirmasi melalui pesan WhatsApp, membenarkan wacana surat yg dikirimkan kepada Jokowi.
"Difaksimile, dikirim, dan terdapat yang antar, jadi seluruh sudah memenuhi buat syarat, termasuk Pak Ali Ngabalin minta pada-WA, semenjak kemarin sudah," tulisnya, Sabtu (dua/lima/2020).
Sebagai wakil masyarakat, dia pun berharap supaya surat yg disampaikan tersebut selesainya melalui sidang paripurna dapat sebagai pertimbangan pemerintah pusat buat menghentikan 500 TKA.
Dia berharap pemerintah sentra memaksimalkan pekerja lokal. Ia menilai penolakan terhadap kedatangan 500 TKA dengan tujuan ke perusahaan pemurnian nikel, yakni PT VDNI dan PT OSS, tidak tepat. Pasalnya, saat ini kita sedang dihadapkan oleh endemi pandemi Corona, yang asalnya menurut Wuhan, China.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan menunda planning kedatangan 500 TKA dari China ke Konawe, Sulawesi Tenggara, sampai menunggu syarat dalam keadaan normal & dinyatakan kondusif.
Kepala Biro Humas Kemnaker R Soes Hindharno mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Binapenta Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik planning kedatangan 500 TKA China tersebut.
"Kami putuskan buat menahan rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Selanjutnya kami akan terus berkoordinasi dengan Gubernur & Ketua DPRD Provinsi terkait hal tersebut," kata Karo Humas Soes dalam fakta tertulis, Selasa (5/5/2020).
Penundaan ini telah memperhatikan usulan & aspirasi yang berkembang terkait rencana kedatangan 500 TKA China ke Konawe, Sulawesi Tenggara, khususnya pandangan Gubernur Sulawesi Tenggara & Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yg sudah disampaikan melalui surat resmi.
Sumber :detik.com