Prosedur, Cara dan Syarat Pendaftaran NPWP Bagi Bendahara Pemerintah

Mulai 1 April 2020

Mulai 1 April 2020 NPWP Bendahara Pemerintah wajib dicabut & harus diganti menggunakan NPWP Instansi Pemerintah .

Instansi Pemerintah memiliki kewajiban melakukan Pemotongan dan Pemungutan Pajak atas pengeluaran/penggunaan dana yang asal dari APBN dan/atau APBD dan APBDes, yaitu diantaranya :

• Pemotongan PPh Pasal 21/26
• Pemungutan PPh Pasal 22 (kecuali Bendahara BOS)
• Pemotongan PPh Pasal 23/26
• Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2
• Pemotongan PPh Pasal 15
• Pemungutan PPN dan PPnBM

Namun demikian, sebelum melakukan Pemotongan dan Pemungutan Pajak, maka Instansi Pemerintah Wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Instansi Pemerintah wajib mendaftarkan diri dalam KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya mencakup loka kedudukan Instansi Pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya.

Tempat kedudukan Instansi Pemerintah menurut keadaan yg sebenarnya dipengaruhi sebagai berikut :

• Tempat kantor kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat berada, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
• Tempat kantor kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah berada, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
• Tempat kantor kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa berada, untuk Instansi Pemerintah Desa.

Prosedur dan Cara Pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah merupakan menjadi berikut :

Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah dilakukan menggunakan mengajukan permohonan Pendaftaran NPWP secara :

• Elektronik.
• Tertulis.

dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.

Prosedur dan Cara Pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah secara Elektronik

• Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah secara elektronika dilakukan dengan cara :

1. Mengisi dan menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan
2. Mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen yang disyaratkan.

Pada Aplikasi Registrasi yang tersedia dalam page Direktorat Jenderal Pajak.

• Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang telah diisi dan disampaikan melalui Aplikasi Registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
• Berdasarkan permohonan yang telah disampaikan, diberikan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik).
• Berdasarkan permohonan yang telah diberikan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik), ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. NPWP Instansi Pemerintah diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPE diterbitkan; dan
2. NPWP Instansi Pemerintah tersebut disampaikan ke alamat surel (email) yang dicantumkan pada saat mendaftar.

Prosedur dan Cara Pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah secara Tertulis

• Permohonan registrasi NPWP Instansi Pemerintah secara tertulis dilakukan dengan cara :

1. mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah; dan
2. melampirkan dokumen yang disyaratkan.

• Permohonan registrasi NPWP Instansi Pemerintah disampaikan :

1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,
4. ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan Instansi Pemerintah.

• Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, maka Kepala KPP atau KP2KP  menerbitkan dan memberikan BPS (Bukti Penerimaan Surat) kepada Instansi Pemerintah; atau
• Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan, maka Kepala KPP atau KP2KP :

1. mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak secara langsung kepada Instansi Pemerintah, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau
2. mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Instansi Pemerintah dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

• Berdasarkan permohonan yang telah diberikan BPS, Kepala KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP, SKT, dan EFIN paling usang 1 (satu) hari kerja sehabis BPS diterbitkan.

Penyampaian Kartu NPWP, SKT, & EFIN pada Wajib Pajak Instansi Pemerintah dilakukan dengan cara :

• secara elektronik melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;
• secara langsung;
• melalui pos dengan bukti pengiriman surat; dan/atau
• melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

• Permohonan Pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Formulir yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (biasanya disediakan secara gratis oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak), jangan lupa mengisi dan menanda tangani Formulir Pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah tersebut dengan lengkap dan benar.
• Fotokopi dokumen penunjukan sebagai :

1. Kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
2. Kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
3. Kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa;

• Fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk, yaitu Kartu NPWP;
• Fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa; dan
• Fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk, yaitu Kartu NPWP.

Artikel Yang Perlu Diketahui :

• Artikel Tentang Prosedur, Cara dan Syarat Pendaftaran NPWP &/atau NPPKP.

Referensi :

• PER-04/PJ/2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Share this post