Menghitung PPh Pasal 21 dengan PTKP 2013
Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2013
Perubahan yang dimaksud dalam ulasan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kali ini hanya pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk tatacaranya masih sama menggunakan metode perhitungan usang sinkron dengan Penjelasan Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Perlu Anda ketahui sebelumnya bahwa pada Januari 2013, PTKP mengalami kenaikan. Sekarang buat Wajib Pajak yg berstatus tidak kawin dan nir memiliki tanggungan jumlah PTKP-nya sebanyak Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan.
Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Pihak Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Dalam aturan baru tersebut, yg berkewajiban melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah
- pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
Penghitungan PPh Pasal 21 buat pegawai tetap & penerima pensiun terpola dibedakan sebagai 2 (2): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yg rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yg dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).
Contoh Kasus Pajak Penghasilan Pasal 21
Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.
Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.
Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013
 |
Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Penutup
Jadi seperti itu lahCara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan PTKP Terbaru. Semoga penjelasan tersebut dapat Anda pahami. Untuk memperlajari objek Pajak PPh pasal 21 secara luas silahkan baca artikel saya tentang Apa Saja Pengasilan yang Merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21?