APDESI Desak Presiden Baru Bentuk Kementerian Desa
GampongRT- Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia meminta presiden yang baru untuk membentuk kementerian khusus yang menangani permasalahan di tingkat desa dan kelurahan. Ketua Umum APDESI Suhardi Materei Yusuf mengatakan bahwa usulan tersebut didasari atas permasalahan di tingkat desa yang menumpuk.
"Perlu terdapat institusi, setingkat kementerian spesifik buat desa supaya masalah pada desa dapat ditangani menggunakan baik," istilah Suhardi kepada Tempo selepas Dialog Kebangsaan bertema "Dari Desa buat Indonesiadanquot; di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juni 2014. (Baca pula: Mobil Rombongan Jokowi Tabrakan Beruntun)
Suhardi menyampaikan poly perseteruan pada poly desa yg wajib segera diselesaikan. Dia mencontohkan masalah agraria yg mestinya jadi fokus utama pembangunan di desa. Menurut beliau, dengan adanya kementerian spesifik pemerintah desa, kasus pertanian setidaknya mampu dikelola menggunakan baik.
Menurut Suhardi, desa merupakan penunjang pertama berkembangnya suatu negara. "Logikanya jika desa maju, kabupaten & kota maju, dan seterusnya sampai tingkat negara," ujarnya. Lantaran itu, kata dia, pembentukan kementerian desa menjadi hal relevan.
Sekretaris Jenderal APDESI Ipin Arifin mengungkapkan poly potensi yg bisa dikembangkan berdasarkan desa. Misalnya, kata beliau, 68 persen berdasarkan 200 juta lebih penduduk Indonesia bertempat tinggal pada desa. Dari jumlah tersebut, 30 persennya asal berdasarkan usia produktif.
"Artinya, potensi sumber daya manusia di desa sangat akbar & menguntungkan apabila dikembangkan," ujar Ipin. Namun, berdasarkan dia, fenomena yang ada malah kebalikannya. "Potensi tersebut lari ke kota karena rakyat menduga tinggal di desa tak menguntungkan."
Ipin menjelaskan potensi lain yang terdapat di desa, yakni investasi huma dan asal daya alam yg sangat kaya. Tetapi, istilah beliau, pemerintah desa tidak bisa mengelola potensi tersebut karena terhambat perkara kurangnya sumber daya manusia dan minim teknologi. "Oleh sebab itu, desa selalu tertinggal," istilah beliau.
Budiman Sudjatmiko, anggota tim sukses calon pasangan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengatakan pihaknya akan mendiskusikan hal tadi. Menurut dia, usulan tersebut masuk akal karena salah satu poin pada visi-misi Jokowi-JK fokus pada pembangunan desa.
"Usulan tadi akan digodok dulu, tapi wewenang pengadaan ada di tangan Pak Jokowi apabila menang nanti," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Kubu pasangan capres Prabowo Subianto & Hatta Rajasa belum mampu dimintai tanggapan tentang usulan ini. Ketua Umum Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Suhardi tidak membalas telepon dan pesan singkat yang dilayangkan Tempo.
Sumber: Tempo.Co
