Idealnya Satu Desa 1 Pokesdes, 1 Bidan dan 1 Perawat
GampongRT, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan. Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.
"Proyeksi kolaborasi tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru daerah lainnya. Kebijakan pembangunan ini pada kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yg berkualitas dan akselerasi keberdayaan rakyat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar di sela rendezvous dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, pada kantor Kemendes PDTT, Jum'at (2/1).
Menteri Marwan Jafar mengatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, berdasarkan Marwan, krusial dilakukan pada rangka meningkatkan kecepatan terwujudnya "Desa Mandiri" sinkron tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan.
?Sinergitas 2 kementerian ini sangat krusial. Lantaran keduanya pula punya skala prioritas bagi masyarakat pada perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang sanggup dilakukan, misalnya keterjangkauan air higienis dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi & Balita," paparnya.
Mengacu dalam hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan pada desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat mini sekali.
Marwan menjelaskan, berdasarkan 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menampakan kekurangan sebesar 4.533 Poskesdes, & 248 bidan," ungkapnya.
Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi rakyat desa. "Idealnya, satu desa masih ada satu sarana kesehatan mencakup satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita sasaran program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat rakyat desa terjamin," ucapnya.
Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi pada tahun-tahun mendatang. Lantaran dua kementerian ini memunyai program yang saling terkait buat kesehatan masyarakat perdesaan, wilayah tertinggal dan pula transmigrasi. ?Soal bentuk kerja samanya, nanti terdapat tim sendiri yg akan membuat target programnya,? Ungkapnya.
?Banyak hal yg mampu disinergikan menurut 2 kementerian ini. Untuk acara pada Kementerian Kesehatan, misalnya melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis & saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sang sanitarian puskesmas dalam seluruh desa di Indonesia (memakai dana BOK & dana lainnya),? Ujar Menkes Nila.
Untuk mencapai program kesehatan warga pada daerah, Menkes Nila menyampaikan, dukungan yg diperlukan dari Kementerian Desa, yakni penggunaan indeks pembangunan kesehatan masyarakat menjadi basis surat keterangan data penentuan lokasi prioritas. Kemudian, penguatan fasilitas usaha kesehatan berbasis warga dan pemberdayaan warga di desa.
Dikatakan Menkes Nila lagi, pula dukungan penekanan dalam pembangunan desa buat ketersediaan fasilitas air higienis & sanitasi dasar rakyat. ?Dan Dilaksanakannya program Desa Siaga menggunakan fokus dalam adanya bidan desa pada setiap desa,? Ungkapnya.
?Dengan kerja sama ini, integrasi upaya pengurangan risiko krisis kesehatan pada daerah melalui program pemberdayaan warga . Diberikannya perhatian spesifik pada warga yang berada di wilayah terkena impak bencana atau rawan bala, dapat direlokasi melalui program transmigrasi,? Ujar Menkes Nila.
Sumber: Infokemdes