"Cukop Bereh", Kabupaten ini Usulkan Gaji Kepala Desa 3 Juta Per Bulan
GampongRT - Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa alokasi gaji untuk kepala desa dan perangkatnya hanya boleh dianggarkan sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan 70 persen sisanya, diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat desa.
Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Kudus provinsi Jawa Tengah Agus Budi Satriyo mengatakan, kepala desa dan perangkat nantinya akan digaji dari dana desa, sebagai ganti tanah bengkok yg ditarik menjadi kas desa. "Untuk alokasi honor perangkat kami usulkan kurang lebih Rp 1,lima juta per bulan. Gaji seorang ketua desa dua kali lipatnya kurang lebih Rp tiga juta per bulan,? Ucapnya
Pemerintah Pusat hanya menganggarkan dana desa sebesar Rp 16 miliar untuk semua desa di Kabupaten Kudus. Sementara ADD dari APBD dialokasikan sebesar Rp 96 miliar. Dana tersebut nantinya tidak akan dibagi untuk 123 desa di Kabupaten Kudus. (Baca: Jatah Alokasi Dana Gampong dari APBN 2015 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh )
Kepala desa & perangkat mulai menikmati gaji berdasarkan dana desa yang dikucurkan pemerintah per 1 Januari 2015. Tetapi, urusan tanah bengkok yg sampai waktu ini masih sebagai hak ketua desa & perangkat masih belum terdapat kejelasan.
Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto berkata, perlu segera dibuat aturan terkait pengelolaan tanah bengkok. Sesuai aturan yang diterbitkan menteri dalam negeri, tanah bengkok kepala desa & perangkat akan ditarik menjadi tanah kas desa misalnya dikutip menurut suara merdeka, Rabu (9/12/2014)
Sebagai gantinya, ketua desa akan mendapat honor dari pemerintah. ?Penerapan Undang-undang desa perlu segera direspons pemkab juga kepala desa dan perangkatnya. Jangan sampai nanti timbul problem pada kemudian hari,? Ucapnya.
Mardijanto mengungkapkan, tanah bengkok umumnya disewakan pada jangka ketika lama . Ketika datang-tiba tanah bengkok ditarik menjadi tanah kas desa, maka perjanjian sewa yang sudah terlanjur dibentuk perlu diubah.
?Jangan hingga problem ini seperti masalah tunjangan komunikasi intensif yg pernah sebagai problem serius wakil warga di poly daerah. Persoalan misalnya itu perlu diantisipasi semenjak dini,? Ucapnya.
Disebutkan, berdasarkan sidang Komisi A dengan SKPD terkait membahas RAPBD 2015 diketahui, pemkab akan mengusulkan besaran gaji ketua desa sebanyak Rp 3 juta per bulan. Sementara honor perangkat separuhnya, atau Rp 1,5 juta per bulan.
Kabag Pemerintahan Desa Adi Sadono membenarkan apabila athun baru kades dan perangkat akan digaji dari dana desa yang bersumber dari APBN. Pemerintah sentra mengucurkan dana desa sebanyak Rp 16 miliar.
?Kami sudah melakukan simulasi penghitungan anggaran buat 123 desa di Kabupaten Desa. Ada sebanyak 19 desa yang perlu mendapat perhatian lantaran dikhawatirkan mengalami defisit anggaran buat membayar gaji,? Katanya.