Ratusan Perangkat Desa Demo Istana, APDESI Bantah
GampongRT, Jakarta - Ratusan perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia (Apdesi) berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (27/5/2015). Massa berjumlah 500 orang tersebut menuntut tiga hal dalam orasi untuk pembangunan desa.
 |
| Kompas: Ratusan perangkat desa yang tergabung dalan Asosiasasi Pemerintah Desa Se-Indonesia (APDESI) berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (27/5/2015). |
"Pertama, kami tuntut percepatan revisi PP 43 Pasal 81 dan 100 terkait menggunakan wewenang hak dari-usul, yaitu mengerucutnya pengelolaan tanah bengkok (tanah desa)," istilah Korlap 2 Apdesi, Widodo.
Tuntutan kedua berkaitan dengan akselerasi penurunan dana desa. Pasalnya, pembangunan desa menjadi terkendala tanpa adanya dana tersebut.
"Ketiga, kami menuntut Presiden melaksanakan Nawa Cita. Salah satu hal di pada Nawa Cita itu membangun menurut desa. Tetapi nyatanya, nir ada bukti menciptakan menurut desa," istilah Widodo.
Menurut pantauan Kompas.Com, ratusan orang yang tergabung pada massa perangkat desa ini masih berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka menguasai 2 lajur di depan Istana Merdeka.
APDESI Bantah Akan Demo ke Istana
Ketua DPP Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Sindawa Tarang mengklarifikasi terkait adanya warta tentang rencana demonstrasi yang akan dilakukan DPP APDESI di Istana Negara, Jakarta, Rabu 27 Mei 2015. Organisasi yang dipimpinnya itu nir bertanggung jawab atas aksi demonstrasi yg hanya dilakukan oleh oknum yg mengatasnamakan pihaknya.
"Demonstrasi besok ditunggangi sang oknum tertentu & dipolitisir. Beberapa pengurus APDESI yg tiba besok lantaran terdapat oknum yang menyebarkan email dan SMS atas nama aku ," ujar Sindawa ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (26/lima/2015).
Kata Sindawa, pihaknya nir pernah menyerukan buat melakukan demonstrasi. "Baru saja aku mendapatkan laporan menurut penggurus APDESI Jawa Barat yg membubarkan diri enggak jadi berangkat, dan dari Banten tadinya 30 bus, juga nir jadi berangkat. Yang berangkat mungkin hanya berdasarkan Jatim & Jateng & itu pun tidak banyak," bebernya.
Selama ini, istilah dia, APDESI sudah menjalin komunikasi yang baik menggunakan pemerintah terkait upaya revisi PP Nomor 43 yg sempat jadi perdebatan, khususnya soal tanah bengkok untuk ketua desa dan perangkatnya.
"Aspirasi ini sudah kami sampaikan kepada bapak Menteri Desa Marwan Jafar, dan sudah diakomodir hal-hal itu. Akan tetapi ini kan butuh waktu untuk melakukan revisi, karena PP ini kan sebenarnya bukan produk dari Kementerian Desa, tapi produk dari Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya. (Sumber: Kompas/okezone)