Presiden Jokowi dan Menteri Desa Tidak Boleh Telantarkan Tenaga Penggerak Desa
Jakarta - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus mendesak Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar agar tidak menelantarkan puluhan tenaga Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan yang tersebar di kawasan Indonesia Timur.
Di NTT, katanya hampir 1.000 tenaga fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ditelantarkan akibat kebijakan Pemerintah melalui Kemdes, PDT dan Transmigrasi yang membubarkan program dimaksud sejak Januari 2015. (Baca: Rekrutmen Tenaga Pendamping Desa Dilakukan Pertengahan Juni 2015 )
 |
"Sikap Pemerintahan Jokowi-JK yang menelantarkan begitu saja ribuan tenaga Penggerak Pembangunan Desa yang tersebar di Kawasan Timur Indonesia, jelas adalah wujud dari politik lawan asas pemerintahannya," ujar Petrus di Jakarta, Minggu (24/5).
Paradoks tersebut, menurutnya terkait harapan pemerintahan Jokowi-JK yg terwujud pada mawacita (sembilan agenda prioritas) dan revolusi mental. Namun, pada waktu bersamaan pemerintahan Jokowi-JK justru sebagai pelaku pada mengkhianati nawacita & revolusi mental itu sendiri.
Petrus mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK konsisten dalam mewujudkan pernyataan dan sikapnya. Jokowi-JK, ucapnya wajib memliki komitmen buat membentuk menurut pinggir sebagai wujud galat satu visi nawacita-nya.
"Karena itu, tenaga penggerak pembangunan desa dan semacamnnya wajib tetap diberikan prioritas buat meneruskan kebijakan baru dari Pemerintah tanpa harus menelantarkan mereka tanpa membayar gaji dan nasib masa depan merekapun tidak jelas," tandasnya.
Padahal, istilah Petrus, para penggerak desa itu merupakan sosok-sosok orang muda yang memiliki semangat dan jiwa mengabdi buat melayani rakyat. Menurutnya, mereka menentukan meninggalkan kampung laman, sanak saudara & segalanya hanya buat membantu pemerintah mewujudkan program buat mensejahterakan warga melalui PNPM-MPd atau sebutan lainnya.
"Sementara pemerintah & Kementerian terkait hanya asyik menggunakan acara blusukan tanpa arah & target yg kentara," tegasnya.
Oleh karenanya, lanjutnya Gubernur NTT, Papua dan Maluku serta Provinsi lainnya pada Indonesia Timur harus segera mencari jalan keluar. Para kepala daerah ini, tuturnya, harus mewadahi para penggerak pembangunan desa ini supaya mereka permanen eksis membantu pemerintah mewujudkan program nawacita & revolusi mental.
"Jangan karena Pemerintahan Jokowi-JK merasa gaya kepemimpinannya tidak sama dengan gaya pemerintahan sebelumnya lantas SDM-SDM yg bergerak pada bidang pemberdayaan sosial dan relawan-relawan sosial sebelumnya diabaikan begitu saja," pungkasnya.
"Karena itu, sebelum nasib ribuan Penggerak Desa & Relawan Sosial lainnya ini sebagai beban sosial bangsa maka usahakan Kementerian yg bertanggungjawab wajib segera merogoh langkah penyelesaian,"tambah Petrus. (Sumber: beritasatu.Com)