Menteri Marwan: Apdesi Harus Lebih Kreatif Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Desa
GampongRT - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mendorong agar Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sebagai organisasi para Kepala Desa se Indonesia lebih aktif dan kreatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa di segala bidang.
Pasalnya, sejak lahirnya UU Desa, mandat swatantra luas sudah diberikan kepada masyarakat desa buat aktif melakukan pembangunan. Jika mandat ini dihayati, maka akan muncul rasa tanggung jawab lantaran terjadi bergeseran akbar pada proses pembangunan. Mulai menurut perencanaan hingga hukuman di lapangan.
"Lantaran tanggung jawab yang besar , maka konsekuensinya pula akbar. Pemerintah pusat pun sudah memberikan afirmasi pada desa berupa politik fiskal dengan porsi khusus, sehingga saat ini mulai dirasakan adanya pergeseran politik fiskan nasional," ujar Marwan, di Jakarta, misalnya dukutip menurut Kemendesa, Jum'at (7/8).
Menurut Marwan, dalam posisi desa yg telah sangat leluasa menjalankan kebijakan pembangunan, para Kepala Desa lebih kreatif memperjuangkan hal-hal strategis yang bisa menguntungkan desa, terutama saat berhadapan menggunakan forum lain juga korporasi akbar yang masuk ke desa.
"Apalagi, Desa sekarang tergabung sebuah organisasi yg dapat menampung & menyampaikan aspirasi yaitu Apdesi, saya berharap Apdesi menjadi institusi yg menjalankan hal-hal strategis. Jangan hanya melihat dana desa saja, lalu tidak mengurus hal lain yg sebenarnya sangat strategis," jelasnya.
Marwan mengungkapkan, bijakan nasional pada bidang pertanian waktu ini pula berpotensi berakibat desa menjadi lokasi pendayagunaan semata, tanpa terdapat keuntungan memadai bagi masyarakat desa. "Dalam syarat ini, Apdesi harus bisa berperan, bagaimana caranya supaya posisi desa pada kebijakan pertanian menguntungkan rakyat. Kalau ini berhasil, dampaknya ke desa akan sangat akbar," ujarnya.
Contoh lain, lanjut Marwan, Apdesi sanggup melakukan advokasi terhadap kebijakan perdagangan yg dapat menggerus ekonomi desa. Apdesi sanggup langsung menembus Kementerian Perdagangan agar kebijakan-kebijakan perdagangan bisa menumbuhkan ekonomi rakyat desa, bukan malah melumpuhkannya.
Demikian pula dengan kebijakan perbankan. Selama ini rakyat desa telah dijejali dengan pinjaman-pinjaman yang bunganya memberatkan. Berbeda menggunakan korporasi akbar yang memiliki jaminan kuat lalu mendapat pinjaman dengan bunga yang lebih mini . "Dalam kebijakan misalnya ini, Apdesi sanggup melakukan advokasi supaya kebijakan perbankan lebih menguntungjkan dan berpihak pada rakyat desa," istilah Marwan.
"Ini semua baru contoh-model saja. Sangat banyak kebijakan lain yang bisa diperjuangkan Apdesi untuk kepentingan rakyat desa, termasuk ketika berhadapan dengan korporasi akbar yg masuk ke desa. Dengan demikian, fokusnya bukan hanya ke Kementerian Desa yg memang telah nyata memperjuangkan desa, tetapi jua ke seluruh forum yg berkaitan menggunakan acara pembangunan & pemberdayaan desa-desa di Indonesia," tandasnya.