Dana Desa Stimulus Atasi Lonjakan Harga Pangan
GampongRT - Lonjakan harga kebutuhan pokok hampir selalu dirasakan masyarakat ketika bulan puasa datang. Selain itu, ancaman krisis pangan masih menghantui Indonesia yang hingga kini belum dapat merealisasikan swasembada pangan.
Ancaman krisis pangan dan penurunan daya beli masyarakat desa ini menerima perhatian penuh menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Ia berharap pencairan dana desa dapat menjadi stimulus mujarab untuk mengatasi ancaman krisis pangan juga penurunan daya beli warga pada desa-desa.
Dilansir berdasarkan Kementerian Desa, PDTT ?Daerah rawan pangan ini masuk pada program berbagi wilayah eksklusif yang sebagai prioritas kerja kami. Makanya kami terus mendorong agar dana desa yang sudah turun ke kabupaten dapat segera diserap ke desa-desa & dapat dikelola oleh desa," ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Rabu (17/6).
Marwan mengungkapkan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memiliki acara mengembangkan daerah tertentu yang secara khusus membidangi wilayah rawan pangan, daerah perbatasan, wilayah rawan bencana dan paska permasalahan, dan daerah pulau mini dan terluar.
Dengan adanya perhatian pemerintah serta pencairan dana desa, Menteri Marwan berharap jangan sampai ada masyarakat warga desa yang mengalami kesulitan pangan. Ibadah puasa yg dilakukan masyarakat juta nir boleh terganggu akibat lonjakan harga kebutuhan pokok yg kerap terjadi saat bulan puasa sampai lebaran.
"Kalau daya beli warga turun karena harga-harga naik, maka saya berharap dana desa sanggup menjadi stimulus buat mengatasi itu. Sekali lagi kita berharap dana desa bisa cepat sampai ke rekening desa, dan bagi kabupaten dan kota yang telah menyampaikan amanat dana desa itu patut kita apresiasi," tegasnya.
Marwan pula berharap berkah bulan puasa bisa dirasakan semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa yang selama ini tidak mendapatkan akses pembangunan yg memadai. Adapun Kementerian Desa akan memegang teguh komitmen akselerasi pembangunan terhadap 39.091 desa tertinggal & 17.268 desa sangat tertinggal sampai tahun 2019. "Ini komitmen yang akan kita perjuangkan," ucapnya.
Indonesia sejauh ini memang masih mengkategorikan sebagai negara yang rawan pangan. Belum usang ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) merilis data bahwa 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Selain itu, 28 % anak-anak menderita kekurangan berat badan dan 42 % mengalami stunting atau bertubuh pendek sebagai impak menurut kurangnya gizi.
Adapun Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Joubert Maramis mengingatkan Indonesia masih menghadapi ancaman krisis pangan karena masih banyak wilayah yang berpotensi mengalami rawan pangan.
"Masalah swasembada pangan telah sebagai gosip nasional, dan poly wilayah khususnya pada Indonesia Timur berpotensi mengalami rawan pangan," istilah Joubert.
Wapres Jusuf Kalla sebelumnya menilai kenaikan harga sejumlah bahan pangan utama ketika menjelang datangnya bulan puasa dan lebaran lazim terjadi setiap tahun, lantaran poly rakyat yang membutuhkannya dalam waktu yang bersamaan. "Ini memang sifat tahunan buat harga barang-barang tertentu," kata Jusuf Kalla.[]