Akses Layanan dan Pengetahuan Keuangan Desa Harus Ditingkatkan
GampongRT - Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar menegaskan bahwa layanan keuangan dan informasi tentang layanan keuangan bagi masyarakat desa sangatlah penting dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan mengklaim kesejahteraan masyarakat desa.Karena itu, Kemendes membangun kerjasama menggunakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang lingkup kerjanya terkait dengan layanan keuangan.
"Saya apresiasi pimpinan OJK, kerjasama ini harus segera ditindaklanjuti sang eselon satu dengan kerjasama lebih teknis,"ujar Marwan saat menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) menggunakan otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada gedung Radius Prawiro, Komplek Bank Indonesia (BI), Jakarta, seperti dilansir tribunnews.Com, Senin (29/6/2015).
Marwan Jafar menjelaskan, tujuan dari kerjasama ini sangat dibutuhkan masyarakat. (Baca:Universitas Brawijaya Ingin Dosennya Dilibatkan Jadi Pendamping Desa Binaan)
Itu menyepakati kerjasama peningkatan literasi dan akses keuangan, penataan kelembagaan badan kredit desa (BKD), pengembangan forum keuangan mikro, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bagi masyarakat desa, wilayah tertinggal, dan transmigrasi.
Ruang lingkup kerjasama ini mencakup koordinasi teknis peningkatan literasi keuangan & akses keuangan & proteksi konsumen dalam berbagai kegiatan edukasi & literasi keuangan pada desa, wilayah tertinggal, dan tempat transmigrasi.
Selain itu kerjasama ini jua terkait koordinasi teknis dalam rangka penataan kelembagaan BKD & pengembagan LKM, serta koordinasi teknis bantuan fasilitas dan pembinaan pada melakukan pengenalan & edukasi tentang layanan & produk forum jasa keuangan di desa, daerah tertinggal, & kawasan transmigrasi.
"Semua tujuan pada MoU ini selaras denga tujuan pembentukan kemendes, yakni buat memajukan desa," jelas Marwan.
Marwan menambahkan, telah hampir setahun pengaturan desa diangkat dalam regulasi berupa UU tentang Desa.
Kemendes dan seluruh forum punya tanggung jawab besar pada memenuhi kebutuhan dasar bagi semua rakyat desa & menyediakn wahana prasarana bagi desa, dan mendorong pemanfaatan potensi lokal desa.
"Kita akan mempercepat pembangunan desa mandiri dan desa pengembangan kawasan perdesaan," imbuh Marwan.
Dalam penandatanganan MoU itu, hadir juga Menkominfo Rudiantara. Marwan pun menegaskan MoU menggunakan kemenkominfo yg ditandatangani pada April 2015 di hotel Bidakara akan ditindaklanjuti sang para eselon satu yang belum lama ini sudah dilantik.
"Kerjasama menggunakan Kemenkominfo terkait sistem pengembangan informasi desa yg ditandatangani pada depan gibernur dan walikota bulan April lalu. Saya sudah perintahkan jajaran eselon satu segera tindaklanjuti seluruh kerjasama dengan lembaga lain. Baik denga kementerian/ forum, BUMN, Ormas, kalangan LSM, Pesantren dan semuanya," ujar Marwan.
Menteri Desa mengatakan, beban Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sangat berat, yakni wajib menginplementasikan UU Desa & UU tentang Transmigrasi, serta pp 70 mengenai akselerasi pembangunan daerah tertinggal.
"Dari 74.000 lebih desa, terdapat 49.090 desa kategori tertinggal, dan ada pula sangat tertinggal. Kemudian 122 wilayah tertinggal, dan 144 kawasan transmigrasi. Ini semua butuh sentihan kita bersama, agar kesejahteraan rakyat desa mampu segera terlaksana," tegas Marwan.
Ketua Dewan Komisioner Muliaman D Haddad menyampaikan, taraf kesejahteraan masyarakat mampu diupayakan demgan mendektkan layanan keuangan pada warga .
Kedekatan itu akan tercipta dengan menaikkan pengetahuan rakyat pada layanan keuangan yang ada. Juga meminimalisasi kemungkinan kerugiannya.
"Maka itulah perlu layanan beserta antara seluruh, terutama menggunakan kementerian desa. Kerjasa ini sangat krusial & wajib segera ditindaklanjuti," ujar Muliaman.
Menkominfo Rudiantara sendiri menilai ini inplementasi kerjasama menggunakan Kemendes selalu ditinjau dari sisi masyarakat. Apa yg dibutuhkan rakyat & apa yang mampu diberikan kominfo.
Banyak pelayanan yang menggu masyarakat dan termasuk layanan perbankan yang menggangu masyarakat harus dihapus dan operator selullar siminta hentikan ini. "Kita akan bangun program melayani masyarakat yang semakin melek teknologi," ujarnya.
Jumlah relawan kita buat desa mencapai 6000 dalam tahun ini, & pada tahun 2019 kita target 74.000 relawan mengenai pelanyanan teknologi fakta. "Ini akan jadi ujung tombak buat melayani masyarakat," ujar Rudi.[]