Mensos Minta Kades Ikut Data Warga Miskin
GampongRT - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta kepala desa untuk ikut membantu upaya pemerintah memvalidasi data warga miskin yang berhak menerima bantuan.
"Rupanya masih banyak yg belum tervalidasi. Kami minta supaya kades (kepala desa) memantau warga pada posisi 25 % terbawah status sosialnya, mereka berhak dapatkan kartu," ucapnya ketika meninjau warga miskin penerima acara famili harapan (PKH) pada Desa Mantilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu.
Ia mengatakan, masyarakat yg menerima dana PKH adalah masyarakat miskin yang juga berhak mendapatkan kartu Indonesia sehat (KIP) maupun kartu Indonesia pandai (KIP).
 |
| Ilustrasi: Pak Tua & Harapan Masa Depan |
Untuk KIP diperuntukkan bagi keluarga yang mempunyai anak masih usia sekolah usia 6-21 tahun. Untuk anak pada sekolah dasar (SD) menerima donasi Rp450 ribu sekali setahun, pada sekolah menengah pertama (Sekolah Menengah pertama) menerima Rp750 ribu sekali setahun, & anak usia sekolah menengah atas (Sekolah Menengah Atas) atau yg sederajat menerima Rp1 juta sekali setahun.
Selain memantau tentang KIS serta KIP, Mensos juga memantau langsung kondisi beras untuk warga miskin (raskin) yang juga diterima warga miskin penerima PKH. (Baca: Prioritaskan Dana Desa Untuk Pemenuhan Layanan Sosial Dasar )
Dari hasil pantauan, ternyata belum seluruh rakyat miskin penerima PKH ternyata telah mendapatkan KIS, KIP, dan raskin yg bagus. Hal itu terbukti waktu obrolan eksklusif dengan masyarakat penerima. Untuk itu, beliau meminta, kepala desa segera bertindak, guna melakukan pembuktian masyarakat miskin yg belum menerima kartu. (*)
Sumber: antarajatim.Com