Kurangi Kesenjangan Sosial, Mendes Luncurkan Indeks Desa Membangun
GampongRT - Kesenjangan pembangunan dari desa dan kawasan kota masih terasa. Pemerintah melakukan sejumlah cara agar disparitas itu bisa dipangkas.
Terkait menggunakan itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) & Trasmigrasi Marwan Jafar meluncurkan Indeks Desa Membangun. Ini merupakan acara pemerintah buat membangun desa & mengurangi kesenjangan desa dan kota.
"Saya ingin menegaskan bahwa Indeks Desa Membangun yg diluncurkan pada hari ini lebih mengedepankan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal," ujar Marwan pada sambutannya saaat meluncurkan program ini, di gedung Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) & Trasmigrasi, Jl Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2015).
Pada rumusannya indeks yg menjadi rujukan pembangunan desa ini tercantum berukuran standardisasi desa, jumlah desa tertinggal, desa yang sangat tertinggal, desa yang sedang dalam proses sebagai mandiri, dan desa berdikari.
Ia berharap jika indeks ini digunakan dengan baik sang pemerintah menjadi acuan pada melakukan afirmasi, integrasi dan sinergi pembangunan, maka akan tercipta syarat rakyat desa yang sejahtera, adil, dan berdikari. Sebab, ketika ini beberapa desa terdapat yg masih belum mandiri, terdapat yang sedang pada proses menjadi berdikari, dan desa yg sudah berdikari.
Hal yg melatarbelakangi indeks ini keliru satunya artinya kesenjangan sosial yang ditentukan peningkatnya urbanisasi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasiona (Susenas), konsumsi per kapita penduduk 40 % terbawah tumbuh sangat rendah, ad interim penduduk 20 persen terkaya justru mencatat pertumbuhan konsumsi yg meningkat pesat.
Saat ini jumlah penduduk kota sudah mencapai 49,8 persen ad interim persentase penduduk desa justru mengalami penurunan sebagai hanya 50,2 persen dibandingkan pada 3 puluh lima tahun yang lalu. Apabila tren urbanisasi ini dibiarkan, maka diperkirakan tahun 2025 nanti sekitar 65 % penduduk Indonesia akan berada pada kota.
Pada tahun 2014 persentase penduduk desa yang hayati pada bawah garis kemiskinan merupakan sebanyak 13,8 persen, sedangkan penduduk kota berjumlah lebih mini yaitu 8,2 persen. Jika ditelisik lebih jauh diketahui bahwa taraf kemiskinan pada desa jauh lebih pada & lebih parah dibandingkan pada kota.
Hal itu dibuktikan menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada kota 1,25 sementara di desa jauh lebih besar yaitu mencapai dua,24. Semakin tinggi nilai indeks ini adalah semakin jauh rata-homogen pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan di kota sebesar 0,31% sementara pada desa 0,56%. Semakin tinggi nilai indeks artinya semakin tinggi ketimpangan pengeluaran pada antara penduduk miskin.
Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) ini didedikasikan buat memperkuat pencapaian pembangunan. Hal itu seperti yang tertuang pada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 ? 2019.
"Di dalam rancangan itu, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal hingga 5.000 desa, & meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya dua.000 desa pada tahun 2019," kata Marwan.
Aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi dibutuhkan sebagai lebih bertenaga buat memajukan keberdayaan desa agar lebih mandiri. Oleh karenanya, pemerintah memfokuskan adanya upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan warga .
Tujuan primer pemberdayaan warga desa ini buat mendorong partisipasi yg berkualitas, meningkatnya pengetahuan, dan peningkatan keterampilan masyarakat. Hal tersebut akan sebagai kapital penting dalam menyantuni spirit UU Desa yg telah menempatkan desa sebagai subyek pembangunan.
Marwan menyebut bila desa sebagai subyek pembangunan, maka desa akan sebagai entitas yg mendekati sejahtera, makmur & kedaulatan bangsa akan membaik pada mata warga negaranya sendiri dan pada mata internasional.
Pada kesempatan peluncuran ini, Marwan pula menjelaskan soal acara unggulan Kementerian Desa. Ketiga program unggulan itu merupakan Jaring Komunitas Wiradesa (JKWD), Lumbung Ekonomi Desa (LED), dan Lingkar Budaya Desa (LBD).
"Program unggulan akan selalu dijadikan acuan utama dalam merumuskan aktivitas-kegiatan prioritas setiap tahun. Program unggulan itulah yg akan membuat dampak terukur bagi peningkatan kemajuan & kesejahteraan, dan kemandirian warga desa," imbuh Marwan.
Program Jaring Komunitas Wiradesa dimaksudkan buat mengutamakan penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan desa sebagai akibatnya mereka (desa) menjadi subyek-berdaulat atas pilihan-pilihan yang diambil. Sementara Lumbung Ekonomi Desa ditujukan buat mendorong berkembangnya geliat ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan partisipan gerakan ekonomi pada desa loka tinggalnya .
"Ketiga, Program Lingkar Budaya Desa dimaksudkan buat mempromosikan pembangunan di mana rakyat dan komunitas berpartisipasi sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lainnya," tutup Marwan.
Upaya pencapaian ini menargetkan 15.000 desa yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun. Di pada 15.000 desa itu terdiri berdasarkan 1.138 desa perbatasan. Semua hal tersebut ditujukan buat mencapai sasaran dalam RPJMN 2015-2019.
Sumber: dtk.Com
