7.000 Desa di RI Siap Naik Kelas
Ayo Bangun Desa - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sebanyak 7.000 desa di Indonesia naik kelas dari level tertinggal menjadi berkembang, dan akhirnya bisa dikategorikan desa mandiri pada 2019. Salah satu cara untuk bisa merealisasikan target tersebut melalui dana desa.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengungkapkan, pemerintah terus melakukan penilaian dan mengawasi terkait sasaran akbar pemerintah meningkatkan level desa tertinggal pada Indonesia.
 |
| Membangun Negeri dari Pinggiran |
Bukan saja menaikkan level ribuan desa di Indonesia, Ia mengakui, pemerintah juga wajib memastikan pemenuhan baku minimum desa, misalnya ketersediaan pelayanan dasar misalnya sanitasi dan air bersih.
"Di tahun depan, ada road map berkaitan menggunakan desa yang harus dikembangkan supaya lebih maju sebagai akibatnya bisa menunjang perekonomian nasional. Harapannya semua desa di Indonesia sebagai desa mandiri yg punya aktivitas ekonomi baik dan membantu pengentasan kemiskinan," ucap Puan.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berupaya menurunkan jumlah desa tertinggal pada Indonesia.
Faktanya, tambah dia, jumlah desa tertinggal pada Tanah Air mencapai 26 persen dari total desa. Sebesar 60 persen berada di daerah Timur Indonesia.
"Desa tertinggal ini punya kemiskinan yg berfokus, pada mana lebih banyak didominasi penduduknya miskin, belum ada kemandirian ekonomi yang ialah sumber daya alam & lingkungan hayati nir terkelola dengan naik, & jeleknya atau kurangnya akses pelayanan dasar," jelas dia.
Untuk itu, Bambang bilang, pemerintah menargetkan 5.000 desa naik kelas dari desa tertinggal jadi desa berkembang, dan dua.000 desa berkembang menjadi desa berdikari.
"Jadi desa yg berdikari yakni yang punya asal daya ekonomi sendiri, contohnya bisnis mini , pertanian. Kemudian penduduk miskin di desa itu sudah relatif mini , dan akses pelayanan dasar sudah tersedia dengan baik, seperti sanitasi dan air higienis," ujar dia.
Pemerintah, lanjut Mantan Menteri Keuangan itu, mendorong desa-desa pada Indonesia menjadi desa yg mandiri. Dengan demikian, tidak banyak penduduk yg pindah menurut desa ke kota. Dari data Bappenas, sebanyak 50 % penduduk ketika ini berada di kota.
"Kalau tidak diatasi, maka 82 % penduduk akan tinggal di kota. Itu ialah makin susah untuk pemerintah mengatasi problema sosial seperti kemiskinan," tegas Bambang.
Dana Desa Solusinya
Bambang menuturkan, penyaluran dana desa sebagai kunci buat mengangkat derajat desa berdasarkan ketertinggalan. Itulah tujuan pemerintah mengalokasikan aturan hingga Rp 46,98 triliun pada tahun ini dan akan meningkat menjadi Rp 60 triliun pada 2017.
"Penyaluran dana desa wajib berguna, tepat sasaran buat bangun infrastruktur di desa, pemberdayaan rakyat, menaikkan pelayanan dasar sanitasi dan air higienis. Jika nir, dampaknya kualitas kesehatan dan pendidikan semakin jelek," ujar beliau. [liputan6.Com]