Jokowi: Awas, Kalau Ada yang Potong Dana Desa, Saya Kejar!
Ayo Bangun Desa - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ia selalu berupaya memastikan agar dana desa bisa tersalurkan dengan sebaik-baiknya.
Presiden Joko Widodo |
Ia nir ingin dana desa tidak tersalurkan lantaran ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Awas kalau ada siapa pun yg motong, aku kejar pasti," kata Jokowi ketika berpidato dalam acara penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
(Baca: Jokowi Kunjungi Desa, Dana Desa Terus Meningkat Setiap Tahun)
Untuk memastikan dana desa tersalurkan menggunakan baik, Jokowi mengaku kerap bicara pribadi dengan para ketua desa.
Misalnya, ketika berkunjung ke Desa Sumurgeneng, Tuban, Jawa Tengah, pada Senin kemarin, Jokowi sudah bisik-bisik menggunakan ketua desa setempat.
Jokowi bertanya apakah terdapat mutilasi ketika penyaluran dana desa. Kepala desa memastikan tidak terdapat mutilasi. Dana desa yang diterima utuh sebesar Rp 608 juta.
"Ternyata enggak terdapat (pemotongan). Alhamdulillah itu yang aku harapkan," istilah Jokowi.
Lalu pada hari ini, sebelum program dimulai, Jokowi jua sempat bertanya kepada keliru satu penerima Adhikarya, Umbu, yg merupakan kepala desa dari galat satu daerah pada Nusa Tenggara Timur.
Umbu pula mengaku nir ada mutilasi dana desa yang disalurkan ke daerahnya.
Dana desa yang diterima bisa dimanfaatkan menggunakan baik buat menciptakan berbagai infrastruktur, seperti irigasi & embung.
"Akan aku cek, akan aku kontrol terus penggunaan dana desa ini agar bisa masuk pada yg berkaitan dan produksi pangan," ucap Jokowi.
Dengan penyaluran dana desa yg telah efektif ini, Jokowi terus bertekad buat mempertinggi aturan buat dana desa setiap tahunnya.
Pada tahun 2015 lalu, dana desa hanya Rp 20,5 triliun. Jumlah itu telah dinaikkan dalam tahun ini, yakni Rp 47 triliun.
Pada tahun 2017 mendatang, dana desa kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun.
Sementara itu, pada tahun 2018, Jokowi telah menginstruksikan kepada menterinya buat mempertinggi dana desa hingga Rp 120 triliun. (Kompas.Com)