Pembangunan Desa Tertinggal dan Mandiri Melampaui Target RPJM Nasional
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa empat tahun Pembangunan Desa dibawah Pemerintah Presiden Joko Widodo - Yusuf Kalla mengalami keberasilan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa berkembang dan menurunnya jumlah desa tertinggal pada Indonesia.
Berdasarkan output pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis BPS pada Senin (12/12) tercatat jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan sebanyak 6.518 desa dari sebesar 19.750 desa dalam 2014 menjadi 13.232 desa dalam tahun 2018.
Sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar tiga.853 desa menurut sebanyak 51.026 dalam 2014 sebagai 54.879 desa dalam 2018. Begitu pula menggunakan desa yang berstatus desa berdikari mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi lima.559 desa dalam 2018.
Jika melihat target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 yakni mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berkembang dan mandiri. Dengan demikian, target yang ada dalam RPJMN telah terlampaui pada tahun 2018 ini.
Atas keberhasilan dalam mengurangi desa tertinggal dan meningkatkan desa berkembang dan desa mandiri. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa pelaksanaan program dana desa maupun program pembangunan desa lainnya dari sejumlah kementerian dan semangat para Kepala Daerah dan Desa serta masyarakat dalam membangun desanya.
Dari keberhasilan capaian pada RPJMN tadi, Mendes PDTT Eko optimis bahwa status desa tertinggal dalam 2029 mendatang akan terhapuskan bila semangat untuk membangun desa bisa terus dipertahankan.
"Kalau keberhasilan ini bisa terus di pertahankan, aku konfiden 10 tahun kedepan telah tidak terdapat lagi desa tertinggal pada Indonesia," pungkasnya.
Mengenai masih adanya desa tertinggal yang mungkin sulit dilampaui seperti pada Indonesia Timur, Menteri Eko mengungkapkan bahwa acara dana desa juga acara lainnya yg masuk ke desa akan sulit jika nir terdapat dukungan infrastruktur jalan atau akses jalan yg terbatas sehingga perlu terdapat pembangunan infrastruktur seperti jalan dan ketersediaan bahan bakar minyak menggunakan harga terjangkau yg hingga ketika ini pemerintah masih terus memprioritaskan supaya proyek-proyek pembangunan di kawasan Indonesia timur masih terus berlanjut supaya desa terus semakin berkembang dan berdikari.
Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan bahwa BPS telah melakukan pendataan potensi desa 2018 yang salah satu tujuannya yakni mengetahui Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Indonesia. IPD ini adalah indeks komposit yg mendeskripsikan taraf kemajuan atau perkembangan desa dalam suatu waktu.
Ada lima dimensi yang menjadi tolak ukur dari IPD ini yakni ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum & penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tolak ukur ini diperoleh tiga kategori yakni Desa Tertinggal, Desa Berkembang & desa berdikari.
Pendataan dilakukan terhadap semua desa, nagari, kelurahan, unit permukiman transmigrasi (UPT) dan satuan pemukiman transmigrasi (SPT). Dari data Podes 2014 ke 2018 tersebut desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518.
"Artinya, banyak sekali pembangunan yg dilakukan pada desa bisa mengurangi desa tertinggal," istilah Suhariyanto pada menyampaikan hasil Podes 2018 yang dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Dengan berkurangnya desa tertinggal tersebut sudah sebagai keberhasilan pemerintah yang dalam RPJMN 2015-2019 menargetkan buat mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan dua.000 desa mandiri.
"Ini sebuah capaian yang kita patut apresiasi & ke depan kita perlu menelisik banyak sekali problem yang terdapat pada desa. Kita harapkan jumlah desa berdikari terus semakin tinggi dan desa tertinggal semakin menipis," ucapnya.(*/Kemendes)