Angka Kemiskinan Satu Digit
Harian Kompas minggu kemudian menulis informasi yang memberi harapan, bahwa tahun ini tingkat kemiskinan pada Indonesia akan pada bawah 10 %. Akan namun, setiap kali pemerintah mengembangkan program, rangkaian aktivitas umumnya nir terfokus sehingga pada akhir tahun pencapaian tidak mengena.
Pengalaman ini berlangsung sangat lama . Zaman Presiden Soeharto, perencanaan & arahan acara dilakukan sedikit demi sedikit dengan target jelas sebagai akibatnya dalam 1997 kita menerima penghargaan PBB lantaran berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menurut 70 % dalam 1970 menjadi 11 %.
Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita tidak mengikuti arahan. Memang ada strategi Millennium Development Goals (MDGs), tetapi tidak dikawal ketat sehingga sasaran tidak tercapai.
Ada alasan kenapa kita berharap akhir tahun ini nomor kemiskinan berada pada single digit. Selama 3 tahun berturut-turut, pemerintah melaksanakan pembangunan besar -besaran & sungguh-benar-benar dari desa dan wilayah pinggiran. Arahan Presiden Joko Widodo ini sangat tepat karena desa yg disasar.
Di samping mulai dari pinggiran & melayani desa yang lokasinya jauh dan tidak pernah terjangkau, kita perlu konsentrasi menciptakan dengan skala besar dalam desa-desa padat penduduk & keluarga miskin.
Bangun Keluarga Miskin
Desa pinggiran yang tak pernah terjangkau dan fasilitasnya jelek memerlukan perhatian lebih. Tetapi, karena penduduknya biasanya sedikit, maka perlu diimbangi perhatian besar pada desa-desa padat penduduk famili miskin. Apabila nir, imbas nasional dalam hal pengentasan orang miskin akan sangat rendah. Biarpun dalam titik awal dan acara yang dikembangkan belum secara spesifik ditujukan buat menurunkan taraf kemiskinan secara langsung, kita sanggup membaca hasil awal menurut upaya pengembangan ekonomi warga desa itu agar lebih sistematis pelaksanaannya ke masa depan.
Yang menggembirakan, pada 3 tahun ini warga dapat melihat dan menyaksikan komitmen Presiden Jokowi, terbukti dari seriusnya pemerintah menaruh tugas dan tanggung jawab pada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, yg beserta aparat & kementerian lain mengawal pembangunan menggunakan prioritas tinggi di pedesaan. Bukti konkret lain adalah dana desa yang setiap tahun semakin tinggi tajam.
Lebih menurut itu, menurut status pada 31 Desember 2017, pagu dana desa tahun anggaran 2017 adalah Rp 60 triliun. Dana itu telah ditransfer ke 33 provinsi, 434 kabupaten/kota, 6.453 kecamatan, & 74.910 desa.
Dana desa yg ditransfer dari sentra ke kabupaten/kota mencapai 100 %. Dana desa yg ditransfer menurut kabupaten/kota ke desa mencapai 94 persen. Artinya, kecepatan penyerapan dana desa dalam tahun anggaran 2017 bertahan konsisten tinggi.
Dana Desa
Penyerapan dana desa masih sangat variatif, tetapi penggunaan tertinggi?Sesuai kebijakan pemerintah?Adalah buat pembangunan sarana & prasarana desa, Rp 28 triliun atau 59 persen dari semua dana yg diturunkan. Tetapi, dibanding pada 2016, menurun 23 persen dari 82 persen. Penurunan persentase pembangunan wahana dan prasarana desa terjadi karena dana mulai dialihkan buat kebutuhan dasar & pemerintahan desa sehingga kiprah dana desa untuk kebutuhan dasar naik 10 persen.
Pengalihan pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin ini sangat tepat, dan pada kemudian hari membuahkan langsung pada penurunan tingkat kemiskinan.
Dari segi proses, supaya pembangunan desa berjalan lancar, diusahakan terdapat pendamping desa dengan proporsi satu pendamping buat 4 desa sebagai akibatnya jumlah energi pendamping yang tersedia seluruhnya lebih kurang 40.000.
Pendampingan diketahui mengurangi 7 persen hambatan pada administrasi keuangan desa. Saat ini sedang dikembangkan pendampingan berdasarkan kalangan dosen & mahasiswa KKN dari berbagai perguruan tinggi. Diharapkan, dalam 2018 akan berfungsi lebih luas dibandingkan sebelumnya.
Para pendamping akan dikembangkan pula berdasarkan para relawan di kemudian hari berfungsi ganda, mengawasi supaya dana digunakan tepat dan nir diselewengkan dan membantu pemberdayaan famili miskin supaya dana bantuan dapat dimanfaatkan buat keperluan produktif, laris jual, & menguntungkan.
Kelompok sosial pada desa dan mahasiswa KKN bisa menjadi pendamping sukarela & membantu pemberdayaan famili miskin memanfaatkan dana desa ataupun dana yg disalurkan melalui berbagai dinas berdasarkan poly kementerian, ataupun banyak sekali forum lainnya.
Dari segi pelaporan yg terbuka buat umum, dicatat hasil pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi jalan desa sepanjang 21.423 kilometer, jembatan sepanjang 103 km, dan tambatan bahtera 986 unit.
Dapat dicatat juga output pembangunan prasarana kebutuhan dasar pendidikan anak usia dini berupa wahana PAUD 3.092 unit, prasarana kebutuhan dasar kesehatan berupa air higienis 42.209 unit, sumur 6.334 unit, sarana kakus atau MCK 22.049 unit, drainase 32.788 unit, pelayanan buat mak hamil dan anak balita 20.303 unit, poliklinik desa 2.568 unit, & wahana olahraga dalam 12.794 desa yg telah dimanfaatkan anak belia setiap desa.
Pendidikan & Kesehatan
Pada 2018 upaya melengkapi keperluan pendidikan dan kesehatan selain bersumber berdasarkan dana desa, ada jua yang bersumber berdasarkan dana masing-masing kementerian. Penyediaan dana pada bidang pendidikan anak usia dini akan memungkinkan anak keluarga muda & miskin masuk PAUD sehingga ibunya mampu bekerja mempertinggi pendapatan keluarga, dan otomatis mengurangi kemiskinan keluarganya.
Perbaikan fasilitas kesehatan di desa, seperti MCK, posyandu, dan polindes, akan mengurangi risiko sakit bagi keluarga belia & miskin sebagai akibatnya mereka bisa sehat & bekerja.
Untuk menaikkan pemanfaatan asal daya alam, terdapat pembangunan embung desa 881 unit, pelawan tanah dari longsor 13.660 unit, pembangunan dan pemugaran irigasi 12.829 unit.
Untuk pengembangan output potensi ekonomi lokal, dana desa, biarpun dalam tingkat awal, pula dimanfaatkan buat membangun atau memperbaiki 4.161 pasar desa sejalan menggunakan pembangunan badan usaha milik desa (BUMDes) pada lebih kurang 19.921 desa. Pembangunan BUMDes dibutuhkan akan diperkaya dengan menarik dan mengajak forum-forum desa di masa lalu yang dibangun sang PKK.
Gairah pasar kerja yg makin tinggi di luar bidang pertanian memungkinkan penduduk desa bekerja di luar bidang pertanian sehabis menggarap sawah & kebunnya. Ini otomatis menaikkan pendapatan famili.
Upaya melalui BUMDes memang belum memberikan hasil luar biasa, tetapi pada 2018 pengembangan BUMDes akan lebih cepat. Jika nir terganggu menggunakan aktivitas politik, pendapatan warga & keluarga desa akan meningkat tajam.
Penyerapan Tenaga Kerja
Penyerapan tenaga kerja di tingkat pedesaan meningkat 0,08 %, sebagaimana diindikasikan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (employment to population ratio/ EPR) sebanyak 66,16 %. Rasio ini menginformasikan kemampuan ekonomi buat membentuk lapangan kerja.
Upaya selama tiga tahun ini relatif masih konsentrasi pada pengembangan sarana dan prasarana sesungguhnya belum diperlukan menaikkan upah buruh. Namun, secara holistik, upah buruh, karyawan, & pegawai semakin tinggi Rp 30.000 menjadi Rp dua,03 juta per bulan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sedikit menurun 0,51 persen (sebagai 4 persen). Biarpun sedikit, tetapi berdampak lantaran jumlah penganggur menurun 300.000, menjadi dua,39 juta jiwa.
Dari segi pengaruh belum dapat dilihat secara kentara melalui penurunan tingkat kemiskinan karena dana buat pemberdayaan belum dikembangkan signifikan. Karena itu, taraf kemiskinan hanya turun 0,18 %.
Jumlah penduduk miskin turun 570.000 jiwa & indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun 0,25 persen. Artinya, homogen-rata pengeluaran bulanan orang miskin meningkat semakin mendekati garis kemiskinan.
Indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun 0,12 persen, adalah ketimpangan pengeluaran pada antara orang miskin menurun sebagai akibatnya ketimpangan pedesaan?Biarpun nisbi mini terlihat menurun, ditunjukkan oleh penurunan rasio gini 0,007.
Harapan kita, apabila konsentrasi dalam 2018 ditambah menggunakan rencana pengembangan padat karya & diprioritaskan pada famili miskin pada daerah padat penduduk, tidak mustahil nomor kemiskinan akan ditandai menggunakan angka satu digit atau setidak-tidaknya dekat dengan angka satu digit. Insya Allah.
Oleh: Haryono Suyono, Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan 1998-1999.(Sumber: Harian Kompas, 11 Januari 2018).