Tak Pasang Baliho DD, Aparat Desa Terancam Berurusan dengan Hukum
Ayo Bangun Desa - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mewajibkan desa untuk memasang baliho realisasi dana desa. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Pandeglang di Pandeglang, Banten, Kamis (6/4).
 |
| Transparansi APBDes /Ayo Bangun Desa |
Baca: Menafsirkan Keterbukaan Informasi Desa
Menteri Eko juga mengingatkan, dana desa tidak boleh dikelola yayasan dan hanya boleh dikelola oleh desa melalui musyawarah desa. Karena jika dikelola oleh yayasan, akan memicu potensi dan beresiko digunakan untuk kepentingan individu.
"Karena kalau dikelola oleh individu, sanggup berurusan dengan hukum. Bukan berarti yayasan tidak bisa dibantu. Bisa dibantu lewat BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Lantaran kalau pembelian aset wajib atas nama desa," terangnya.
Baca:APBDes Milik Masyarakat Desa
Di sisi lain, buat memberikan sarana hiburan di desa, Menteri Eko pula menyarankan agar desa mendirikan bioskop desa. Menurutnya, hal tersebut juga menaruh peluang bisnis kecil setempat.
"Proyektor Rp 25 juta telah sanggup beli. Sudah proyektor, DVD, dan sound system. Kalau malam kan kantor desa kosong. Malam rakyat desa mampu nonton. Karena masyarakat nonton, nanti bunda-ibu sanggup jualan, jadi poly yg mampu dilakukan. Tapi filmnya disensor dulu sama majelis ulama," ujarnya.
Baca: Rencana Pembangunan Desa, Bukan Rencana Sektoral.
Menteri Eko jua menyampaikan rasa bangganya terhadap Kabupaten Pandeglang yang sudah berhasil mengentaskan separuh menurut desa tertinggalnya. Dari 141 desa di pandeglang, 71 antara lain sudah berhasil terentaskan. Meski demikian, daerah ini dinilainya masih mempunyai banyak huma tidur.
?Saya menginginkan Pandeglang dapat penekanan pada huma pertanian. Siapkan huma seluas 100.000 hektar untuk produksi jagung. Nanti sanggup diperkuat dengan Peraturan Bupati,? Ujarnya.(*)
Kemendes PDTT