Petunjuk Umum Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770

Petunjuk Umum pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 adalah suatu petunjuk umum yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memudahkan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Petunjuk Umum pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2018 adalah berdasarkan PER-36/PJ/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Petunjuk Umum pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 untuk Tahun Pajak 2018 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak dalam pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 antara lain :

• Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak;
• penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga.

Penghasilan suami-isteri akan dikenai pajak secara terpisah apabila:

1. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
3. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Atas ketiga keadaan tersebut, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan isteri secara terpisah. Dalam hal ini, isteri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dengan status perpajakan PH atau MT sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 adalah Pajak Penghasilan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) sebagaimana dimaksud angka 1, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri.

Apabila seorang anak yang belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

• Penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam suatu Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatanganinya.
•  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus;
• SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 Tentang Keterangan dan/atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
• Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (download) melalui website www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir;
• Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat dilakukan secara langsung di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (Drop Box) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
• Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
• Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi);
• Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 29), paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
• Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan tersebut paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tersebut harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang;
• Apabila SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
• Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, atau menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
• SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (scanner), untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;
2. ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram;
3. kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
4. kolom identitas;
5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

• Dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).

• Dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50).

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha,) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, KLU, Status Perpajakan Suami-Isteri (bagi Wajib Pajak dengan status kawin), NPWP Suami/Isteri, Nomor Telepon) isian harus di dalam kotak.

Contoh Pengisian:

NPWP:

0

7

2

3

4

5

6

7

8

5

2

1

0

0

0

Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam kotak.

Artikel Yang Perlu Diketahui :

• Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770
• Cara dan Contoh Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770.

Referensi :

• PER-36/PJ/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Perubahan Ke Ketiga Atas PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya

Share this post