KEP - 49/PJ/2016 Tentang Pengecualian Sanksi Pajak

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP - 49/PJ/2016

TENTANG

PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS

KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN BAGI WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

1. bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
2. bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam bentuk dokumen elektronik merupakan bentuk pemanfaatan sarana teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga tercipta prosedur penyampaian SPT yang mudah, cepat, dan efisien bagi Wajib Pajak;
3. bahwa terdapat Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik namun menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga dalam rangka pembelajaran dan memberi kesempatan bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik serta untuk meningkatkan kualitas data perpajakan perlu diberikan kebijakan yang mendorong penyampaian SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam bentuk dokumen elektronik;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ELEKTRONIK.

PERTAMA :

Wajib Pajak orang langsung yg menyampaikan SPT Tahunan buat Tahun Pajak 2015 dalam bentuk dokumen elektronik selesainya batas ketika penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun nir melewati lepas 30 April 2016 dikecualikan dari pengenaan hukuman administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan.

KEDUA :

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah hukuman administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada lepas ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan pada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
3. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan pada Jakarta

dalam lepas 30 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Share this post