Kasus Tere Liye Benarkah PPh Royalti Penulis Buku Sangat Tinggi?

Pajak Penghasilan Perorangan

Untuk memahami pemberitaan di media terkait tarif pajak atas royalti penulis buku yang disampaikan oleh Tere Liye, Anda harus tahu dulu apa itu Pajak Penghasilan untuk orang pribadi. Ada 2 referensi yang wajib Anda baca yang juga kami jadikan acuan dasar opini tulisan kami yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

Beda pekerjaan beda juga pasal yg dipakai, seperti itulah undang-undang pajak yg berlaku. Seperti perkara yg sedang hangat waktu ini mengenai penulis buku bernama pena Tere Liye. Apakah benar pajak penghasilan buat penulis buku sangat tinggi? Untuk menjawab ini perlu kita kupas poin per poin.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 sudah dijelaskan bahwa tarif pajak orang langsung dibagi sebagai 3 jenis dari jenis pekerjaannya, yaitu

1. Karyawan atau Pegawai
2. Usahawan
3. Pekerjaan Bebas

Pajak penghasilan untuk karyawan diatur di Pasal 21 (biasa dianggap PPh Pasal 21), sedangkan untuk usahawan dan pekerjaan bebas diatur di Pasal 25 (biasa disebut PPh Pasal 25). Di tahun 2013 pemerintah mengelurkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha. Dan ini lah yang akhirnya menimbulkan perdebatan sejak saat aturan itu dikeluarkan hingga saat ini.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 sebenarnya bertujuan buat menyederhakan perhitungan pajak & buat memberikan keringan pajak khususnya buat UMKM. Tetapi dalam waktu pelaksanaannya malah sebaliknya, ada yg merasa diuntungkan dan terdapat jua yang merasa keberatan dengan aturan ini. Mengapa misalnya itu? Mari kita diskusikan lebih pada.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Hal yang menjadi keberatan banyak pihak atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terkait dengan tarif flat sebesar 1% yang tidak adil. Selain itu, penggolongan usaha yang termasuk dalam kategori UMKM yang disebut dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 menjadi tidak fair untuk beberapa pihak. Dua alasan itu lah yang mengakibatkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) namun akhirnya dinyatakan sudah sesuai dengan undang-undang pajak.

apabila kita melihat tarif pajak bisnis pada Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 maka tarif yg digunakan bersifat progresif. Yang dimaksud menggunakan tarif progresif merupakan tarif yang berlaku akan bebeda (bertambah tinggi) sinkron dengan omset. Makin tinggi penghasilan maka makin besar pergi tarif pajak yang dipakai. Tarif progresif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

• Penghasilan di bawah 50 juta berlaku tarif 5%
• Penghasilan 50 juta  sampai 250 juta berlaku tarif 15%
• Penghasilan 250 juta sampai 500 juta berlaku tarif 25%
• Penghasilan di atas 500 juta berlaku tarif 30%

Tarif tersebut berlaku untuk penghasilan bersih bukan omset seluruhnya. Untuk porto-porto yang dikeluarkan buat menerima penghasilan tersebut boleh dikurangkan berdasarkan omset yg diperoleh. Dengan simulasi sederhana, maka Anda akan menyadari bahwa tarif 1% PP 46 Tahun 2013 sangat tinggi, lantaran perkalian tarif tadi eksklusif ke omset kotor bukan penghasilan bersih. Hal ini malah nir adil untuk UMKM menggunakan kelas bawah (omset dibawah 1 Milyar per tahun), sementara untuk UMKM kelas menengah (omset 1-4,8 Milyar) justru diuntungkan.

Selain itu, pengelompokan jenis usaha apa saja yang masuk sebagai kategori UMKM jua sebagai polemik sendiri. Berikut adalah pengelompokan jenis bisnis yg diatur pada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

Jenis UMKM yang sanggup memakai tarif 1% PP 46 Tahun 2013

• tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
• pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

olahragawan;

penasihat, guru, pelatih, penceramah, penyuluh, & moderator;

pengarang, peneliti, dan penerjemah;

agen iklan;

pengawas atau pengelola proyek;

mediator;

petugas penjaja barang dagangan;

agen premi; dan

distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan pribadi (direct selling) dan kegiatan homogen lainnya.

Jenis UMKM Perorangan yg TIDAK BISA menggunakan tarif 1%

1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan

2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat buat kepentingan generik yang nir diperuntukkan bagi tempat bisnis atau berjualan.

Penjelasan: Wajib Pajak orang pribadi yang tergolong dalam ketentuan ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa melalui suatu tempat usaha yang dapat dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak, dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang-undangan bahwa tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. Terhadap Wajib Pajak tersebut atas penghasilannya tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) pp 46 Tahun 2013)

Jenis UMKM Badan Usaha yg TIDAK BISA menggunakan tarif 1%

1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau

• Wajib Pajak ini dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU PPh sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial. (Pasal 7 ayat (1) PMK-107/PMK.011/2013)
• Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati Tahun Pajak yang bersangkutan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya. (Pasal 7 ayat (2) PMK-107/PMK.011/2013)
• Penentuan peredaran bruto untuk dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan pp 46 TAHUN 2013 bagi WP badan yang baru beroperasi secara komersial untuk pertama kali, ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak beroperasi secara komersial. (Butir E angka 2 huruf b SE-32/PJ/2014)

2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan Royalti Penulis Buku

Dalam kasus Tere Liye yang mempermasalahkan Pajak Penghasilan Royalti Penulis Buku yang terlalu tinggi sebenarnya sudah bisa dijelaskan di sini. Tere Liye membandingkan tarif pajak 1% dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan tarif progresif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.

apabila melihat pekerjaan Tere Liye maka yg bersangkutan nir termasuk pada kategori Wajib Pajak yang bisa memakai tarif 1%. Sehingga berlaku tarif progresif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Apabila melihat profesi Tere Liye menjadi seseorang penulis, maka tarif Pasal 17 ini cukup besar dikarenakan tidak banyak porto yg dikeluarkan buat memperolah penghasilan. Sehingga apabila dihitung pajaknya, maka akan cukup akbar sekalipun sudah menggunakan norma perhitungan sebesar 50%.

Pajak Penghasilan Royalti Penulis Buku Tinggi?

Namun jika kita melihat lebih luas, banyak UMKM malah lebih memilih menggunakan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dibanding dengan tarif 1% PP 46 Tahun 2013. Keadaan di lapangan tentu sangat bervariasi. Jika untuk mendapatkan penghasilan dibutuhkan banyak biaya maka tarif  Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 akan terasa kecil hal ini karena penghasilan bersih yang akhirnya dikalikan dengan tarif pajak kecil. Sementara untuk usaha yang tidak banyak mengeluarkan biaya maka tarif 1% PP 46 Tahun 2013 yang lebih menjadi opsi.

Untuk saat ini tarif pajak belum mengakomodasi ke 2 hal ini. Melihat syarat seperti ini usahakan memang perlu dilakukan perubahan tarif pajak buat mengakomodir lebih banyak perkara pada lapangan sehingga tarif pajak sebagai lebih fair untuk semua pihak.

Klarifikasi DJP Mengenai Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Penulis

Sehubungan dengan pemberitaan terkait keluhan atas perlakuan pajak penghasilan yang dianggap tidak adil terhadap profesi penulis khususnya yang disampaikan oleh penulis Tere Liye, bersama ini Ditjen Pajak menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya semua jenis penghasilan yg diterima menurut seluruh asal dikenakan pajak sinkron peraturan perundang-undangan yg berlaku dengan menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.

Dua. Penghasilan yg sebagai objek pajak merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis, sebagai akibatnya pajak dikenakan atas penghasilan neto yg ditentukan menurut penghasilan bruto dikurangi biaya buat mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

3. Wajib Pajak yang berprofesi menjadi penulis dengan penghasilan bruto kurang menurut Rp4,8 miliar pada satu tahun, bisa menentukan untuk menghitung penghasilan netonya menggunakan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang besarnya merupakan 50% dari royalti yg diterima dari penerbit sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 buat Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 90002 (Pekerja Seni). Ketentuan teknis mengenai penggunaan NPPN diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak tersebut.

4. Ditjen Pajak menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan buat memperbaiki & menaikkan sistem perpajakan Indonesia. Masukan dari seluruh pihak kami tindaklanjuti sesegera mungkin, namun keputusan yg bersifat kebijakan diambil secara hati-hati dan saksama dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek sah & analisis pengaruh kebijakan secara lebih luas yang tak jarang membutuhkan ketika yang nir singkat.

Lima. Saat ini Pemerintah sedang melaksanakan program Reformasi Perpajakan buat memperbaiki sistem perpajakan Indonesia, termasuk reformasi pada bidang peraturan & regulasi perpajakan. Untuk mengetahui lebih lanjut dan menaruh masukan buat program Reformasi Perpajakan tadi, kunjungi page www.Pajak.Go.Id/reformasiperpajakan. Pertanyaan yang bersifat teknis dapat disampaikan pribadi pada Account Representative masing-masing atau menghubungi Kring Pajak di 1500 200.

( Klarifikasi DJP Mengenai Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Penulis dikutip berdasarkan situs Resmi DJP http://pajak.Go.Id)

Share this post