CARA MENGHITUNG PTKP 2020 DAN PPH PASAL 21 PEGAWAI / KARYAWAN
Penghasilan Tidak Kena Pajak 2020
Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah penghasilan yang dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21. Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan asumsi DJP atas penghasilan yang benar-benar Anda keluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Anda selama satu tahun, sehingga atas penghasilan tersebut dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan unsur terpenting dalam menghitung pajak penghasilan PPh Pasal 21. Hal itu dikarenakan PTKP merupakan pengurang terbesar atas penghasilan Anda pada tahun pajak yang bersangkutan.
Besarnya PTKP akan disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara pada tahun yang bersangkutan dan dapat diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga besarnya PTKP belum tentu sama untuk tiap tahunnya (Baca: Tarif PTKP Tahun 2001 sampai tahun 2016 ). Dan selama aturan atas PTKP belum diubah, maka tarif PTKP yang berlaku adalah tarif yang terakhir ditetapkan.
Cara Menghitung PTKP 2020
Untuk Menghitung PTKP yang perlu dilihat adalah status yang dimiliki oleh pemegang kartu NPWP. Dan perlu saya tegaskan kembali di sini, DJP melihat sebuah keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga secara aturan umum, satu keluarga hanya boleh memiliki satu NPWP.Dalam kasus tertentu suami dan istri masing masing memiliki kartu NPWP maka beban atas PTKP diberikan kepada suami, dan PTKP untuk istri "dianggap" belum kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Misalkan saja, Anda (suami) dan istri Anda memiliki seorang anak, maka status atas PTKP Anda adalah K/1 (kawin dengan 1 tanggungan) sementara istri Anda berstatus TK/0.
Kode status untuk PTKP dibagi menjadi dua yaitu status pernikahan dan tanggungan. Untuk status pernikahan diberi kode TK untuk Tidak Kawin, dan kode K untuk Kawin. Sementara tanggungan diberi kode angka yaitu 0, 1, 2, dan maksimal 3. Sebagai contoh jika seorang suami dengan 1 anak maka kode PTKP nya adalah K/1. Namun jika anaknya 5 maka tidak boleh ditulis K-5, maksimal hanya 3 tanggungan, jadi statusnya adalah K-3.
Sehingga kode-kode PTKP yang berlaku merupakan
- Status Lajang (TK) ~TK/0 , TK/1 , TK/2 , TK/3
- Status Menikah (K) ~K/0 , K/1 , K/2 , K/3
- Status PTKP Digabung (K/I) ~K/I/0 , K/I/1 , K/I/2 , K/I/3
Agar status pernikahan atau status tanggungan bisa diperhitungkan dalam PTKP, maka status tersebut sudah berubah dari tahun pajak sebelumnya. Apabila Anda memiliki anak dalam tanggal dua Januari 2015, maka tanggungan atas anak tersebut nir boleh dimasukkan kedalam tanggungan PTKP 2015
Contoh Kasus Perhitungan PTKP 2020
Misalkan Budi adalah seorang pria lajang. Maka kode PTKP yang digunakan adalah TK/0 sebagai kode dasar perhitungan. Sesuai dengan PTKP 2016, untuk TK/0 berlaku angka Rp 54.000.000. Dan untuk setiap tanggungan diberi penambahan sebessar Rp 4.500.000. Jika Budi akhirnya menemukan dambaan hati dan menikah maka status berubah menjadi K/0 sehingga PTKP nya adalah Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 = Rp 58.500.000.Dengan pernikahan yang membahagiakan ini akhirnya Budi memiliki satu anak maka statusnya naik menjadi K/1 sehingga PTKP nya adalah Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 + Rp 4.500.000 = Rp 63.000.000.
Dengan memiliki anak, kebutuhan rumah tangga meningkat, sehingga keadaan memaksa sang Istri untuk bekerja dan ber-NPWP. Jika perhitungan pajak penghasilan mereka digabungkan maka otomatis status PTKP nya adalah K/I/1 (K/1 + TK/0) sehingga besarnya PTKP yang dia dapat gunakan adalah Rp 63.000.000 + Rp 54.000.000 = Rp 117.000.000.
Penghasilan Dibawah PTKP 2020
Banyak yang bertanya tentang penghasilan dibawah PTKP. Untuk mempermudah pemahaman mari kita buat sebuah kasus. Anggap saja saat masih lajang Budi adalah seorang pegawai bank dengan gaji Rp 4.000.000 per bulan. Maka dalam satu tahunnya penghasilan Budi adalah Rp 4.000.000 x 12 = Rp 48.000.000.Berdasarkan PTKP 2016, status Budi merupakan TK/0 dengan PTKP sebesar Rp 54.000.000. Sehingga gaji pada satu tahun besarnya kurang dari besarnya PTKP. Lantaran Gaji - PTKP kurang menurut "0danquot;, maka atas penghasilan Budi nir terdapat yang dipotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.
Perhitungan pajak penghasilan diatas PTKP pernah saya buatkan artikel tersendiri, namun dalam perhitungannya masih menggunakan PTKP 2015. Untuk perhitungan pajak penghasilan nya bisa Anda pelajari di artikel berikut Perhitungan Gaji di atas PTKP .
Tarif PTKP terbaru mengacu pada aturan yang terakhir ditetapkan. Sehingga untuk tahun 2017 ini tarif PTKP nya masih menggunakan tarif PTKP 2016 dasar aturannya adalah PMK Nomor 101/PMK.010/2016