BUMDes Berjuang Melawan Kredit Macet
INFODES - Puluhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kulonprogo masih berjuang menghadapi sejumlah persoalan kredit macet.
Kasubag Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, & Pelayanan Terpadu Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kulonprogo, Pratiwi Ngasaratun mengungkapkan, kredit macet menjadi masalah yang dialami sang banyak BUMDes mengingat secara umum dikuasai BUMDes di Kulonprogo mempunyai unit bisnis jasa keuangan.
Kegiatan simpan pinjam menjadi salah satu kegiatan yang poly dilakukan. Sementara itu, aktivitas penagihan menemui kendala, alasannya adalah budaya warga dan topografi permukiman yg berbukit.
Untuk menyiasatinya, jajarannya bekerja sama menggunakan Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Desa buat melakukan penagihan. Tahapan yang ditempuh, mencatat nama & alamat debitur.
Apabila mereka adalah Pegawai Negeri Sipil, maka Pemkab diminta buat menagihkan. Begitu pula waktu debitur merupakan aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian.
"Kalau contohnya alasan budaya yg dimiliki masyarakat, itu yang masih kami gali terus solusinya.
Salah satunya dengan merogoh praktik terbaik berdasarkan sejumlah BUMDes yg mempunyai duduk perkara serupa tetapi berhasil mengatasinya, lalu ditiru penerapannya," ungkapnya, Minggu (30/7/2017).
Pratiwi menambahkan, masalah kredit macet berpotensi membuat BUMDes sakit. Hal ini terlihat dari hasil penilaian BUMDes termin satu, menurut dua termin penilaian kesehatan.
Total dari 87 BUMDes, baru sekitar 57 BUMDes dinyatakan sehat. Kesehatan BUMDes tersebut dinilai mulai menurut permodalan, rentabilitas, earning ratio & sejumlah indikator lain. BUMDes pada masa kini , dapat mencegah sejumlah duduk perkara krusial akibat kredit macet, imbuh dia.
Dengan cara membangun sejumlah unit usaha yg riil, diubahsuaikan dengan potensi yg ada di masing-masing desa. Sehingga, kalaupun terjadi dilema kredit macet dalam unit bisnis keuangan, nir akan mengganggu unit usaha lainnya, BUMDes sebagai tetap sehat.
Dalam hal ini, BUMDes serupa layaknya sebuah perusahaan induk yg membawahi sejumlah unit usaha.
"Tapi harus diawali menggunakan analisis kelayakan usaha, di tahap ini kami melakukan sejumlah pembinaan & menaruh dorongan. Kami juga memberikan semacam workshop buat peningkatan kapasitas pengelola BUMDes & Kepala Desa, serta bimbingan teknis," ungkapnya.
Kepala Desa Salamrejo, Dani Pristiawan menyampaikan, BUMDes di desanya ketika ini bukan hanya bergerak pada unit bisnis keuangan. Melainkan jua penjualan perabot rumah tangga, voucher listrik dan lainnya.
Ke depan, ia & rakyat akan menggali lebih jauh potensi yg dimiliki oleh desa, Untuk kemudian mendirikan sejumlah unit usaha, menggunakan keterlibatan rakyat setempat. Alasannya, unit usaha yg dimiliki BUMDes bisa menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat.(Sumber: Bisnis.Com)