Bagaimana apabila terjadi kesalahan pemotongan, penyetoran pelaporan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 4 ayat (2)

Pertanyaan Konsultasi Pajak :

• Pak mohon jalan keluar atas masalah yang dialami oleh perusahaan kami.
• Perusahaan kami telah menyewa gedung kantor sebagai tempat usaha.
• Atas persewaan gedung kantor tersebut, pemilik gedung selain mengenakan biaya sewa, juga mengenakan biaya service charge, listrik, parkir dan lain-lain.
• Perusahaan kami baru saja memotong, menyetor dan melaporkan atas pembayaran service charge, listrik, parkir dan lain-lain yang merupakan bagian dari sewa tanah dan atau bangunan sebagai obyek PPh pasal 23 padahal seharusnya merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat 2 (final). Sehingga perusahaan telah melakukan kesalahan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23, padahal seharusnya dilakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2.
• Bagaimana saya harus memperbaiki laporan tersebut  dan apakah bisa kesalahan pemotongan tersebut dikompensasikan dengan PPh Pasal 4 ayat 2 atas biaya sewa bulan berikutnya ?

Jawaban Konsultasi Pajak :

• Service charge, listrik, parkir dan lain-lain yang merupakan bagian dari sewa tanah dan atau bangunan adalah obyek Pajak PPh Pasal 4 ayat 2.
• PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas pembayaran Service charge, listrik, parkir dan lain-lain pada saat terjadi pembayaran atas service charge, listrik, parkir dan lain-lain.
• PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas pembayaran Service charge, listrik, parkir dan lain-lain disetorkan dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak (Perusahaan yang membayarkan biaya Service charge, listrik, parkir dan lain-lain).
• Apabila terjadi kekeliruan pada pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 23, maka dilakukan pemindahbukuan (pbk)  dari Setoran PPh Pasal 23 ke setoran PPh Pasal 4 ayat 2 atau sebaliknya oleh Pemotong Pajak. Hal ini disebabkan karena dalam SPT Masa PPh Pasal 23 maupun SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 tidak ada menu kompesasi ke masa pajak berikutnya.
• Apabila sudah dilakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 maka sebelum dilakukan permohonan pemindahbukuan (pbk) terlebih dahulu dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 tersebut menjadi NIHIL tidak ada objek pemotongan PPh Pasal 23 atas Service charge, listrik, parkir dan lain-lain tersebut.
• Setelah diterima bukti hasil Pbk, maka dilakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, tersebut dengan lampiran bukti hasil Pbk.
• Jadi kekurangan potongan tersebut tidak dapat dikompensasi dengan biaya sewa masa pajak berikutnya tetapi disetor dan dilaporkan seperti tersebut diatas.
• Sehingga atas kasus Saudara yang harus dilakukan adalah :

1. Melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dengan mengeluarkan data objek pajak maupun penyetoran PPh Pasal 23 atas Service charge, listrik, parkir dan lain-lain.
2. Setelah dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 tersebut, kemudian melakukan permohonan Pbk (Pemindahbukuan) dari jenis pajak PPh Pasal 23 ke jenis pajak PPh Pasal 4 ayat 2 dengan dilampirkan bukti pembayaran pajak PPh Pasal 23 atas Service charge, listrik, parkir dan lain-lain.
3. Setelah bukti Pbk (Pemindahbukuan) diterima dari Kantor Pelayanan Pajak, segera lakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 atas Service charge, listrik, parkir dan lain-lain.
4. Sehingga atas kesalahan pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 tersebut tidak dapat dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak berikutnya, tetapi dilakukan permohonan Pbk (Pemindahbukuan).

• Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

Artikel Yang Perlu Diketahui :

• Tanya Jawab Pajak Terbaru
• Tanya Jawab Pajak PPh Pasal 23
• Tanya Jawab PPh Pasal 4 Ayat 2

Referensi :

• Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh

Share this post