POPULER Viral Warga NTT Tolak Sembako Gratis dari Pemerintah: Saya Dikasih 10 Jari untuk Usaha
Loading...
Loading...
Tak ingin menerima bantuan gratis, masyarakat miskin di Nusa Tenggara Timur / NTT menolak donasi sembako berdasarkan pemerintah.
Sosok Salomi Malaka mendadak sebagai perbincangan lantaran bersikeras menolak bantuan sembako berdasarkan pemerintah.
Seorang mak berasal Kabupaten Alor, NTT itu menolak bantuan sembako dari pemerintah pusat karena merasa mampu mencari makan sendiri.
Tak ingin menerima bantuan gratis, masyarakat miskin di Nusa Tenggara Timur / NTT menolak donasi sembako berdasarkan pemerintah.
Sosok Salomi Malaka mendadak sebagai perbincangan lantaran bersikeras menolak bantuan sembako berdasarkan pemerintah.
Seorang mak berasal Kabupaten Alor, NTT itu menolak bantuan sembako dari pemerintah pusat karena merasa mampu mencari makan sendiri.
Salomi lantas pulang menjelaskan kepada petugas bahwa dia tidak mau makan kuliner yg gratis.
Koordinator Daerah Kabupaten Alor buat Program Sembako, Nazamuddin Syain mengungkapkan, Salomi memang menolak sembako yang rencananya akan diberikan.
Salomi masuk kategori famili miskin di Kabupaten Alor.
Nazzamudin menyebutkan, awalnya beliau bersama perangkat Desa Lembur, energi kesejahteraan sosial Kecamatan Alor Tengah Utara, pendamping PKH Alor Tengah Utara, & juga petugas Bansos berdasarkan Bank BRI, mendatangi kediaman Salomi.
Kedatangan mereka untuk mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Lembur.
Program KKS diberikan dalam bentuk donasi sembako menurut pemerintah melalui Kementerian Sosial RI.
Dari sekian poly nama yg ada, beberapa orang tidak hadir buat merogoh KKS, termasuk Salomi.
"Akhirnya kami tiba & bertemu dengan Ibu Salomi buat menaruh penerangan secara langsung terkait acara sembako di tengah pandemi Covid-19," kentara Nazamuddin.
"Kami sempat memaksakan dia buat memanfaatkan donasi ini. Tetapi, dia secara tegas tetap menolak," sambungnya.
Akhirnya para petugas hanya sanggup menaruh masker buat Salomi agar dipakai saat berkebun atau keluar tempat tinggal buat belanja kebutuhan utama.
Padahal Banyak yg Bergantung dalam Bantuan
Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang penghasilannya nir tetap.
Tak misalnya Salomi, banyak masyarakat yang kelaparan dan hanya menggantungkan hidupnya pada bantuan sembako menurut pemerintah.
Sejumlah warga bahkan terpaksa tinggal & tidur pada emperan kawasan Pasar Tanah Abang karena tidak lagi memiliki penghasilan buat membayar sewa kontrakan atau indekost.
Salah satunya adalah Reza, bekas karyawan toko yang sudah hampir satu bulan tidur di trotoar Pasar Tanah Abang.
"Saya pedagang ikut orang juga pada Kota Tua dagang jilbab gitu, karena keadaan corona ini juga pengunjung kurang & juga peraturan dari pemerintah pula toko enggak boleh buka, ya sudah tutup," ujarnya pada wawancara yg disiarkan Kompas TV, Kamis (23/4/2020).
Dia terpaksa menggelandang karena nir lagi mampu membayar indekost sejak tempat kerjanya tutup akibat mewabahnya Covid-19.
"Namanya kostan enggak tahu menahu, namanya perut mau morona mau enggak perut wajib makan, loka tinggal wajib dibayar," ungkapnya.
Sementara itu, Fahmi yg pula tidur pada emperan mengaku terpaksa tidur pada pinggir jalan karena kehabisan uang buat menyewa Indekost.
Fahmi sempat bekerja di sentra perbelanjaan kawasan Blok M. Sampai akhirnya diberhentikan dampak mall & kios nir boleh beroperasi.
"Kan diperpanjang diperpanjang lagi sama pemerintah, toko di Blok M pada tutup.
Nah pas tutup telah gundah kan, uang sudah dalam habis, mau makan pada mana mau tinggal di mana, ya sudah," ujarnya.
Kini, Reza & Fahmi hanya mampu tidur di trotoar & mencari makan dengan mendatangi tempat-loka pembagian makanan perdeo yg dilakukan pada pinggir jalan.
"Tidur di Tanah Abang bertiga bersama kan. Terus pada situ juga cari makan pada jalan.
Ada yang bagi sembako kita kejar, yg bagi makan jua kita kejar," istilah Fahmi.
Gelombang PHK akibat pandemi Covid-19
Ada begitu poly pekerja pada Jakarta yang terdampak pandemi ini, baik pekerja pada sektor formal juga informal.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyampaikan, hampir 500.000 pekerja pada Jakarta terkena pemutusan interaksi kerja ( PHK) dampak efek ekonomi pandemi Covid-19
Jumlah pekerja yang pada-PHK pada Ibu Kota paling akbar dibandingkan menggunakan provinsi-provinsi lainnya pada Indonesia.
"Jumlah PHK di DKI yang dipaparkan Menteri Ketenagakerjaan, hingga 20 April saja itu sudah hampir 500.000, (tepatnya) 499.318 (pekerja).
Ini 1/3 dari total PHK nasional," ujar Susiwijono dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) DKI Jakarta secara online.
Acara musrenbang itu disiarkan melalui akun YouTube Bappeda DKI Jakarta. Susiwijono nir merinci total pekerja yg di-PHK di seluruh provinsi.
Dia hanya mengungkapkan akumulasi data pekerja yg pada-PHK dan dirumahkan pengaruh ekonomi berdasarkan pandemi Covid-19.
"Yang pada-PHK dan dirumahkan, karena dirumahkan ini proses menuju PHK, sampai kemarin telah di atas 2 juta (pekerja secara nasional)," istilah beliau.
Sumber :tribunnews.com