Latihan Soal SKB Calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI
Soal SKB Calon Jaksa CPNS Kejaksaan RI ini adalah hanya berupa latihan model soal Seleksi Kompetensi Bidang pada Mahkamah Agung RI.
Untuk kumpulan jabatan yg ada di Kejaksaan RI yg terkait dengan bidang aturan.
Soal SKB CPNS Kejaksaan RI ini berisi soal-soal tes yg berkaitan dengan jabatan yg Anda lamar dalam waktu pendaftaran seleksi CPNS 2019 di Kejaksaan RI, seperti contohnya Jaksa.
Khususnya buat formasi atau jabatan yg ada pada Kejaksaan RI, terutama pada bidang aturan yakni Jaksa.
Soal-soal SKB Calon Jaksa, CPNS Kejaksaan RI ini hanya berupa latihan soal saja.
Jadi bukan soal yang akan diujikan pada saat tes SKB Calon Jaksa CPNS Kejaksaan RI nanti.
Baca: Contoh Soal Tes SKB Calon Hakim - CPNS Mahkamah Agung RI
Soal SKB Calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI
Untuk memperbanyak perbendaharaan model-contoh soal CPNS sebagai bahan pembelajaran buat Anda.
Berikut model soal tes SKB Calon Jaksa - CPNS pada Kejaksan RI:
1. Pengertian menurut ius constitutum adalah:
A. Peraturan-peraturan yang memberikan hak & membebani kewajiban-kewajiban
B. Hukum yg masih wajib ditetapkan
C. Cara melakukan hak dan kewajiban pada hal ada sengketa atau delik
D. Hukum yang sedang berlaku kini disuatu tempat atau negara
E. Hukum tentang hak dan kewajiban
2. Yang dimaksud dengan "belum relatif umur" pada undang-undang adalah mereka yg belum mencapai usia:
A. 17 tahun
B. 18 tahun
C. 20 tahun
D. 21 tahun
E. 22 tahun
3. Upacara peringatan Hari Anti Korupsi harus dilaksanakan pada tempat kerja Kejaksaan Agung, tempat kerja Kejaksaan Tinggi, dan tempat kerja Kejaksaan Negeri dalam lepas ....
A. 11 November
B. 24 November
C. 9 Desember
D. 14 Desember
E. 23 Desember
4. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa seseorang harus berusia paling tinggi .... Pada waktu pengangkatan.
A. 25 tahun
B. 35 tahun
C. 45 tahun
D. 50 tahun
E. 60 tahun
5. Kekuasaan buat menciptakan perundang-undangan disebut ...
A. Eksekutif
B. Legislatif
C. Yudikatif
D. Federatif
E. Seluruh benar
6. Hukum program pidana diberlakukan menurut asas-asas berikut, kecuali ...
A. Pembagian sanksi kedalam hukuman pokok & sanksi tambahan
B. Asas nir terdapat hukum tanpa terdapat kesalahan
C. Asas legalitas aau asas nulum delictum
D. Asas hakim bersifat menunggu
7. Bentuk surat dakwaan jika hanya terdapat satu perbuatan pidana yg didakwakan terhadap terdakwa, contohnya terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan, maka pasal yang diterapkan 480 KUHP, adalah bentuk ...
A. Tunggal
B. Cara lain
C. Subsidair
D. Kumulatif
8. Das Solien ialah
A. Apa yg seharusnya
B. Apa yg terdapat kini
C. Tidak wajib
D. Lebih baik diharuskan
E. Tidak mutlak diharuskan
9. Das Sein ialah
A. Apa yg seharusnya
B. Apa yg terdapat kini
C. Tidak terdapat
D. Lebih baik ditiadakan
E. Tidak mullak diharuskan
10. Hukum pidana merupakan bagian dari
A. Hukum Privat
B. Hukum Perorangan
C. Hukum Individualistic
D. Hukum Publik
E. Hukum Sanksional
11. Hukum Pidana yg mengatur mengenai penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, & pidana (hukuman) dianggap menggunakan
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural
12. Sedangkan Hukum Pidana yang mengatur mengenai aplikasi hukum pidana materiil.
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural
13. Yang bukan merupakan asas hukum program pidana merupakan
A. Asas perintah tertulis
B. Asas peradilan cepat, sederhana, porto ringan, amanah, dan nir memihak
C. Asas memperoleh bantuan hukum
D. Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka buat umum
E. Asas tertutup, yaitu inspeksi tindak pidana dilakukan secara tertutup menurut publik
14. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung pada inspeksi kasasi perkara ....
A. Pidana
B. Perdata
C. Tata Usaha Negara
D. Hukum Khusus
E. Hukum Militer
15. Yang berperan untuk mendapat, mengusut, mengusut suatu tindak pidana merupakan
A. Hakim
B. Jaksa
C. Advokat
D. Polisi
E. Pengacara
16. Yang menjalankan fungsi pengecekan BAP (Serita Acara Pemeriksaan) dan analisis bukti-bukti serta saksi buat diajukan ke pengadilan
A. Kehakiman
B. Kejaksaan
C. Kepolisian
D. Mahkamah Agung
E. Detektif
17. Arti berdasarkan P21 adalah
A. BAP belum komplit
B. BAP telah lengkap
C. BAP perlu dilengkapi
D. BAP nir harus lengkap
E. BAP belum disiapkan
18. Hak yang dimiliki kepala negara buat menghapuskan tuntutan pidana & menghentikan tuntutan tersebut apabila telah dijalankan disebut menggunakan
A. Abolisi
B. Amnesti
C. Ambassador
D. Hak hukum
E. Asimilasi
19. Setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan jawaban dalam saat paling lama .... Hari kerja
A. 3
B. 5
C. 7
D. 14
E. 30
20. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut &/ atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya & memperoleh kekuatan aturan tetap
A. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)
B. Asas keadilan
C. Asas keterbukaan
D. Asas kriminalitas
E. Asas berbaik sangka
21. Segala perbuatan yg menghina atau menghalangi pengadilan & administrasi aturan atau mengurangi prestise kewenangan persidangan dianggap
A. Contempt of parliament
B. Contempt of justice
C. Contempt of court
D. Contempt of judge
E. Contempt of truth
22. Berkas/ surat dari tergugat/ termohon mengenai tanggapan dari adanya replik penggugat/ pemohon disebut menggunakan kata
A. Replik
B. Duplik
C. BAP
D. P21
E. Dokumen aturan
23. Satu hak dari terdakwa buat menjawab surat dakwaan;
A. Eksekusi
B. Bantahan
C. Pleidoi
D. Eksepsi
E. Duplikasi
24. Berikut merupakan pembagian Ankum atau atasan yg berhak menghukum menurut jenjangnya, kecuali ....
A. Ankum
B. Ankum Berwenang Penuh
C. Ankum Atasan
D. Ankum berdasarkan Ankum Atasan
E. Ankum tertinggi
25. Standar Bantuan Hukum disusun & ditetapkan sang
A. DPR
B. Presiden
C. Menteri
D. Jaksa Agung
E. Lembaga Bantuan Hukum
26. Wewenang menurut ketua negara buat memberi pengampunan terhadap sanksi yang sudah dijatuhkan hakim buat menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengganti sifat/ bentuk sanksi dikenal dengan kata
A. Grasi
B. Amnesti
C. Abolisi
D. Rehabilitasi
E. Remedi
27.Juncto adalah kata yg mempunyai arti
A. Berhubungan atau berkaitan dengan
B. Penghubung pihak-pihak yang berperkara
C. Hubungan baik antara 2 pihak
D. Putus interaksi
E. Tak boleh berafiliasi
28. Upaya hukum setelah adanya putusan berdasarkan Pengadilan Tingkat Kasasi disertai menggunakan pendapat bila adanya kekhilafan hakim di penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/ novum yang belum pernah disampaikan di persidangan (taraf pertama, banding atau kasasi)
A. Peninjauan Kembali (PK)
B. Peninjauan Ulang
C. Pembatalan Hukum
D. Amnesti
E. SP3
Baca: Contoh Soal SKB CPNS Bidang Hukum
29. Laporan menurut para pakar di bidang kehakiman, khusus laporan tentang inspeksi oleh para dokter, & pada kasus pidana
A. Visum
B. Visum et repertum
C. Novum
D. General Report
E. Laporan spesifik
30. Berdasarkan usia, seseorang Jaksa akan diberhentikan menggunakan hormat dari jabatannya jika telah berusia
A. 56 tahun
B. 58 tahun
C. 60 tahun
D. 62 tahun
E. 65 tahun
31. Susunan organisasi & rapikan kerja kejaksaan ditetapkan sang .....
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. DPR
C. Presiden
D. Menteri
E. Jaksa Agung
32. Bantuan Hukurn dilaksanakan dari asas-asas berikut, kecuali ....
A. Keadilan
B. Persamaan kedudukan di pada aturan
C. Keterbukaan
D. Pelayanan prima
E. Efektivitas
33. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa harus menerapkan Doktrin ...
A. Tri Dharma Adhyaksa
B. Tri Krama Adhyaksa
C. Tri Satya Adhya ksa
D. Sapta Krama Adhyaksa
E. Sapta Satya Adhyaksa
34. Penahanan disiplin ringan rnerupakan salah satu jenis sanksi militer yg paling usang ....
A. 14 hari
B. 21 hari
C. 30 hari
D. 45 hari
E. 60 hari
35. Yang sanggup dijadikan subyek aturan adalah
A. Manusia
B. Sadan aturan
C. Manusia & Badan hukum
D. Warga Negara Asing
E. Warga Lokal
36. Berikut ini adalah hukum pidana, kecuali
A. Hukuman Penjara
B. Hukuman mati
C. Hukuman cambuk
D. Hukuman Ganti rugi
E. Hukuman kurungan
37. Grasi dan Rehabilitasi yang diberikan Presiden, adalah dengan meperhatikan pertimbangan:
A. Kepolisian
B. Mahkamah Konstitusi (MK)
C. Mahkamah Agung (MA)
D. Wakil Presiden
E. DPR
38. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan
A. Wakil Presiden
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
39. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia meliputi berikut ini, kecuali ....
A. Pengamanan kantor
B. Pengamanan kediaman
C. Pengamanan komunikasi
D. Pengamanan fisik
E. Pengamanan mental
40. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan1 terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyakbanyaknya .... inspektorat.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
E. 8
41. Pembentukan Kejaksaan Tinggi ditetapkan berdasarkan usulan dari ....
A. Presiden
B. Wakil Presiden
C. Menteri
D. Jaksa Agung
E. Ketua DPR
42. Undang-Undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah undang-undang nomor ....
A. Nomor 18 Tahun 2002
B. Nomor 16 Tahun 2004
C. Nomor 22 Tahun 2004
D. Nomor 16 Tahun 2006
E. Nomor 18 Tahun 2006
43. Jaksa Agung dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya .... orang Staf Ahli.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8
44. Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang terbaru adalah periode ....
A. 2014-2018
B. 2014-2019
C. 2015-2019
D. 2015-2020
E. 2016-2021
45. Siapakah yang memiliki tugas mernjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum ?
A. Tentara Nasional Indonesia
B. Saluan Pengaman Nasional
C. Kepolisian Republik Indonesia
D. Departemen Hukum dan HAM
E. Departemen Keamanan
46. Keputusan hakim terdahulu yang sering diakui dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang serupa disebut dengan istilah :
A. Rujukan
B. Yurisprudensi
C. Prudens
D. Konvensi
E. Rekondisi
47. Secara umum, dibentuknya hukum adalah bertujuan untuk :
A. Menciplakan sanksi bagi pelanggar hukum
B. Menciptakan keadilan sosial bagi individu
C. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat banyak
D. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
E. Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar
48. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan-alasan berikut, kecuali ....
A. Bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
B. Terus menerus melalaikan kewajiban
C. Tidak cakap dalam menjalankan tugas
D. Melanggar sumpah atau janji jahatan
E. Melakukan perbuatan tercela
49. Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan ....
A. Undang-Undang
B. Peraturan Pemerintah
C. Keputusan Presiden
D. Peraturan Jaksa Agung
E. Peraturan Jaksa Negeri
50. Makna warna kuning pada logo kejaksaan memiliki arti
A. Luhur
B. Tekun
C. Bijaksana
D. Adil
E. Berani
51. Peraturan Jaksa Agung Tentang Kode Perilaku Jaksa dikeluarkan pada tahun ....
A. 2010
B. 2012
C. 2014
D. 2015
E. 2016
52. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum meliputi hal-hal berikut, kecuali .. ..
A. Berbadan hukum
B. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
C. Memiliki pengurus
D. Memiliki program Bantuan Hukum
E. Memiliki calon Penerima Bantuan Hukum
53. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan ....
A. Kejaksaan Negeri
B. Pengadilan Agama
C. Pengadilan Militer
D. Cabang Kejaksaan
E. Kejaksaan Pidana Khusus
54. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 mengatur tentang ....
A. Sistem Praperadilan
B. Hukum Militer
C. Badan Hukum
D. Bantuan Hukum
E. Tindak Pidana Khusus
55. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia berikut yang berdasarkan besaran hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang adalah ....
A. Uang temuan
B. Hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi
C. Hasil pemulihan kerugian keuangan negara
D. Uang rampasan negara
E. Pembayaran denda tindak pidana
56. Hakikat norma hukum adalah bersifat memaksa. Maksud "memaksa" disini berarti:
A. Setiap orang dapal memaksakan keinginannya alas nama hukum
B. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat dapat memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil
C. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirl<an dasar hukum yang membenarkan keinginannya tersebut
D. Penegak hukum boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum
E. Orang yang melanggar hukum atau yang tidak menaatinya dapat dikenakan sanksi
Demikianlah 50+ latihan soal tes Seleksi Kompetensi Bidang - SKB calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI dari awambicara.id, semoga bermanfaat. Terimakasih!