Apdesi Aceh Minta Pendamping Desa di Evaluasi
Info Desa – Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Aceh Muksalmina Asgara meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan tenaga pendamping desa.
Menurut Muksalmina, jumlah energi pendamping desa usahakan dikurangi jumlahnya seiring dengan perkembangan desa yang semakin mandiri.
?Namun harus ditingkatkan kualitasnya, sebagai akibatnya kehadiran sahabat-teman pendamping desa itu sahih-sahih sanggup memastikan tercapainya kemandirian desa yang terbangun secara internal, bukan hanya mengesankan seolah-olah desa telah sanggup mengurus semua keperluan & kebutuhannya,? Ujar Muksalmina, Minggu (23/6/2019).
Baca: Selain Tugas Utama, Inilah 13 Fungsi Pendamping Desa.
Di sisi lain, Muksalmina meminta agar pemerintah memprioritaskan putra daerah menjadi tenaga pendamping desa. Sebab, beliau melihat adanya dinamika pada lapangan ternyata pendamping desa hanya melaksanakan tugas buat menggugurkan kewajiban administratif saja, & mereka sering tidak berada pada tempat atau pada daerah kerjanya.
?Hal ini turut menaruh pengaruh yg kurang produktif & terkesan kurangnya tanggungjawab moral,? Ucap Muksalmina.
"Di beberapa kabupaten pada Aceh, misalnya Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Utara hal ini menjadi suatu hambatan & tantangan tambahan bagi pemerintah gampong (desa), bahkan pemerintah kabupaten pula merasa kewalahan?. Karena itu, Muksalmina berharap pada kementerian terkait buat melaksanakan evaluasi kualitatif terhadap kehadiran pendamping desa.
?Apabila keberadaan pendamping desa yang sudah berjalan 5 tahun tapi keberadaannya tidak terlalu signifikan pada mendorong kemandirian desa, maka sebaiknya dikurangi atau ditiadakan. Apalagi kesannya hanya buat menampung energi kerja, tetapi semakin memunculkan keruwetan pada desa,? Tegas Muksalmina.
Baca juga: Mendampingi Desa, Memberdayakan Desa
Dia menilai, seharusnya eksistensi pendamping desa menciptakan pemerintah desa semakin paham hak & kewenangannya, bukan justru malah kebalikannya.
?Bahkan, aku melihat hegemoni buat desa pada Aceh (beberapa kabupaten/kota) semakin konkret khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan implementasi APBDes sang pihak yang seharusnya menaruh fasilitasi, pendampingan, perlindungan, & supervisi,? Celoteh Muksalmina. (Red)
Sumber: Desapedia.Id