Latihan Soal SKB CPNS Calon Hakim (Cakim) - CPNS Mahkamah Agung RI
Soal SKB Calon Hakim (Cakim) CPNS Mahkamah Agung RI ini adalah latihan contoh soal Seleksi Kompetensi Bidang pada Mahkamah Agung RI.
Formasi jabatan yang terdapat di Mahkamah Agung RI terkait dengan bidang aturan.
Sehingga buat bisa lulus tes SKB Mahkamah Agung RI, Anda harus pulang belajar tentang hukum.
Soal SKB CPNS MA RI ini berisi soal-soal tes yang berkaitan dengan jabatan yang Anda lamar pada waktu pendaftaran seleksi CPNS 2019, misalnya Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita.
Pada latihan soal SKB CPNS MA RI ini kami sajikan menggunakan maksud untuk membantu Anda mengerjakan soal-soal SKB yg berbasis CAT (computer assistet test).
Baca: Contoh Soal Tes SKB Calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI
Latihan Soal SKB CPNS Calon Hakim - CPNS Mahkamah Agung RI
Khususnya buat deretan atau jabatan yg ada di Mahkamah Agung RI, terutama pada bidang hukum misalnya Hakim, Panitera Pengganti (PP) ataupun Jurusita.
Soal-soal SKB Calon Hakim atau Cakim, CPNS Mahkamah Agung RI (MA RI) hanya berupa latihan soal.
Jadi bukan soal yg akan diujikan dalam saat tes SKB Calon Hakim (Cakim) CPNS Mahkamah Agung RI nanti.
Untuk memperbanyak perbendaharaan model-contoh soal CPNS menjadi bahan pembelajaran Anda.
Namun, jika Anda ingin melihat soal ASLI, yakni soal yang pernah digunakan sang Mahkamah Agung RI pada menyeleksi PNS nya, khususnya buat SKD, dapat Anda lihat disini:
Soal Asli SKD CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2009
Kami harap contoh soal tes SKB CPNS Mahkamah Agung RI (MA RI) ini bisa memberikan Anda gambaran, seperti apa soal-soal tes SKB Mahkamah Agung RI Nanti.
Berikut contoh soal tes SKB Calon Hakim (Cakim) - CPNS di Mahkamah Agung RI:
1. Apabila seseorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana pada luar negeri maka pengadilan Indonesia yg berwenang mengadili ialah...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yg ditempatkan di kedutaan akbar pada negara yang bersangkutan
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri berasal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
2. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan pada bawah undang-undang adalah?
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden
3. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 adalah tentang...
A. Tata Cara pelaksanaan peranserta rakyat
B. Tata cara inspeksi kekayaan penyelengara negara
C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan & evaluasi aplikasi tugas
4. Lembaga yg bersifat berdikari & mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga & menjalankan kehormatan, keluhuran, prestise para hakim merupakan....
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan militer
5. Upaya yg tegas dan bersifat represif yg dapat dilakukan buat memberantas korupsi pada Indonesia diantaranya merupakan?
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan prosedur yg berlaku
E. Membentuk forum yang dapat mencegah korupsi
6. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim & penegak kode etik peradilan adalah?
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Hakim Agung
E. Kejaksaan Agung
7. Rita dan Agung menikah lebih berdasarkan 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam aturan?
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. Rapikan Negara
8. Yang bukan termasuk faktor-faktor pada luar sistem aturan yang sangat berpengaruh pada penegakan hukum adalah?
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran aturan masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. Politik
E. Kebijakan penguasa Negara
9. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi merupakan?
A. Memutuskan perselisihan mengenai output pemilihan umum
B. Menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar
C. Memutuskan pembubaran partai politik
D. Memutuskan sengketa wewenang antarlembaga negara
E. Mengadili pimpinan forum negara & presiden atau wakil presiden
10. Peradilan yang berfungsi buat melakukan supervisi terhadap jalannya perdilan pada daerah hukumnya & menjaga supaya peradilan diselengarakan menggunakan sewajarnya yaitu peradilan ...
A. Tata usaha negara
B. Negeri
C. Agama
D. Tinggi
E. Militer
11. Berdasarkan UUD1945 sesudah amandemen lahirlah keliru satu lembaga baru pada lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang buat ....
A. Membentuk semua partai politik
B. Menguji undang-undang terhadap UUD
C. Mengangkat memberhentikan hakim
D. Memutus peradilan taraf kasasi
E. Menguji secara material UUD 1945
12. Yang bertugas mempelajari, mengadili, menetapkan pendapat DPR tentang Presiden & wapres yg melanggar hukum merupakan?
A. DPA
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. DPR
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
13. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka aturan. Hal ini tercemin pada agunan negara yg ditegaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal?
A. Pasal 28 ayat 1
B. Pasal 26 ayat 1
C. Pasal 27 ayat dua
D. Pasal 27 ayat 1
E. Pasal 29 ayat 2
14. Keberadaan MK ditinjau sangat penting buat menjalankan fungsi peradilan menjadi berikut....
A. Sengketa antar forum negara & pemerintah
B. Yudisial review, konkurensi wewenang antar forum negara, pembubaran parpol & hasil pemilu
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur ketua daerah & pemilihan legislative
D. Yudisial review, konkurensi antar warga negara & pembubaran partai peserta pemilu
E. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
15. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi & menetapkan masalah dalam taraf terakhir. Hal tadi merupakan kekuasaan MA bidang....
A. Aplikasi aturan
B. Pengaawasan
C. Pengamanan
D. Penberi nasehat
E. Peradilan
16. Obyek pengadilan tata bisnis negara mencakup bidang ....
A. Sosial, ekonomi dan function publik
B. Hankam, politik dan sosial
C. Sosial, politik dan ekonomi
D. Politik, hankam dan HAM
E. Ekonomi, politik & budaya
17. Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang mencakup lingkungan badan peradilan ....
A. Mahkamah konstitusi
B. Agama
C. Umum
D. Militer
E. Tata usaha Negara
18. Faktor yang mensugesti penegakan hukum yg terdapat dalam sistem aturan adalah ....
A. Penguasa negara
B. Undang-undang
C. Budaya
D. Kesadaran Masyarakat
E. Politik
19. Hukum menjadi anggaran tingkah laku para anggota rakyat yg daya pengunaanya dalam saat eksklusif diindahkan oleh sustu masyarakat menjadi agunan dari kepentingan beserta dan yg bila dilanggar menyebabkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tadi diungkapkan oleh....
A. Prof, Dr.Notonegoro, SH
B. Prof Mr, E.M. Meyer
C. S.M.Amin, SH
D. Leon Duguit
E. Utrech
20. Ius constitutum adalah hukum yg ...
A. Berlaku sekarang bagi rakyat tertentu
B. Berlaku generik dalam suatu negara
C. Memuat perintah dan embargo
D. Hanya berlaku bagi orang eksklusif
E. Mengatur cara melaksanakan aturan
21. Hukum yang berlaku kini bagi suatu rakyat tertentu dianggap aturan....
A. Formal
B. Objektif
C. Positif
D. Subjektif
E. Materil
22. Pernyataan Indonesia menjadi negara hukum terdapat pada UUD 1945 bagian...
A. Alinea 4 pembukaan
B. Pembukaan
C. Aturan tambahan
D. Batang tubuh
E. Aturan peralihan
23. Hukum yg memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum....
A. Formal
B. Lokal
C. Objektif
D. Subjektif
E. Material
24. Aparatur negara yg adalah pendekar hukum adalah ...
A. Hakim, Polisi dan KPK
B. KPK, Hakim & Jaksa
C. KPK, Jaksa & Pengacara
D. Polisi, Hakim & Jaksa
E. KPK, Polisi dan Jaksa
25. Penggolongan hukum menurut sumbernya diantaranya adalah...
A. Publik dan Privat
B. Traktat dan Yurisprudensi
C. Lokal dan internasional
D. Tertulis dan nir tertulis
E. Objektif dan subjektif
26. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yg dilakukan oleh seseorang yg bersetatus menjadi angota militer atau yg disamakan dengan itu dianggap peradilan ....
A. Tinggi
B. Generik
C. Militer
D. Agama
E. Negeri
27. Pendapat para pakar/ sarjana aturan terkemuka dinamakan ...
A. Yurisprudensi
B. Doktrin
C. Norma
D. Traktat
E. Justifikasi
28. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dalam umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor dua tahun 1986 adalah peradilan....
A. Mahkamah militer
B. Militer
C. Rapikan usaha negara
D. Agama
E. Umum
29. Hukum adalah formasi peraturan yang dibuat buat mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat....
A. Universal
B. Sementara
C. Fleksibel
D. Mendesak
E. Mengikat
30. Perhatikan pernyataan pada bawah ini!
1) tidak melaporkan jika dilingkungannya terdapat orang yg melakukan korupsi
dua) berani menaruh uang kepada aparat
3) menghindari sikap & perilaku KKN
4) berani menyampaikan kebenaran
lima) melaporkan jika mendapati praktek uang
Pernyataan yang termasuk kiprah dan warga dalam pemberantasan korupsi adalah...
A. Dua-3-lima
B. 1-2-3
C. Tiga-4-5
D. Dua-tiga-4
E. 1-3-4
Baca: Contoh Soal tes SKB Bidang Hukum
31. Salah satu peran serta warga dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu ...
A. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yg dijalankan sang lembaga eksekutif & forum legislative
B. Kiprah aktif rakyat buat mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih & bebas KKN yang dilaksanakan menggunakan mentaati hukum, moral dan sosial yg berlaku
C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat pada mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang
D. Peran aktif warga dalam mengawasi wakil-wakil masyarakat dalam menjalankan tugas menjadi lembaga legislative
E. Peran aktif forum peradilan pada menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi pada segala bidanng
32. Lembaga yg mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah ...
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan tinggi
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah militer
33. Bentuk peran dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dari UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak....
A. Membangun organisasi rakyat yang beranjak dalam bidang sosial
B. Mengawasi adanya dugaan pejabat yg telah melakukan korupsi
C. Buat memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat
D. Mencari, memperoleh dan memberikan fakta adanya dugaan korupsi
E. Buat mengawasi jalannya pemerintahan menurut tingkat daerah hingga sentra
34. Contoh organisasi kemasyarakatan merupakan ...
A. Bank Perkreditan Rakyat
B. Universitas Gajah Mada
C. Lembaga penelitian
D. Karang Taruna
E. Gerakan Indonesia Raya
35. Strategi buat memberantas korupsi yg mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat menurut....
A. S.M.Amin SH
B. Jeremy Pope
C. Prof.Mr.E.M.Mayers
D. Utrech
E. Leon Duguit
36. Salah satu jenis aturan politik merupakan hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur?
A. Cara melaksanakan tugas berdasarkan kekuasaan indera-indera perlengkapan Negara
B. Akibat-akibat interaksi antarkeluarga tentang harta benda seorang yg tewas
C. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, & cara bagaimana pelaksanaannya sang indera alat perlengkapan Negara
D. Keharusan, larangan, & pelanggaran terhadap peraturan menyebabkan dikenakan hukuman yg tegas
E. Hak negara atau alat perlengkapan negara buat menjatuhkan hukuman secara objektif
37. Dibawah ini yg tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi merupakan...
A. Golongan karya
B. Forum swadaya warga
C. Lembaga riset
D. Perguruan tinggi
E. Organisasi kemasyarakatan
38. Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah merupakan....
A. Forum peradilan
B. Partai politik
C. Media masa
D. Forum negara
E. Perguruan tinggi
39. Bentuk yang paling efektif pada membuatkan spiritualitas anti korupsi merupakan melalui pendekatan ...
A. Persaudaraan
B. Sanksi
C. Keagamaan
D. Kekeluargaan
E. Organisasi
40. Waktu yang diperlukan buat memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak aturan berdasarkan UU no 31 tahun 1999 selama....
A. 30 hari
B. 10 hari
C. 20 hari
D. 15 hari
E. 25 hari
41. Media masa memberitakan pelaku korupsi pada pelaku sebagai akibatnya pelaku memperoleh hukuman sosial berdasarkan pemberitaan tadi. Hal tersebut adalah keliru satu peran media masa dalam...
A. Memberikan supervisi spesifik pada bidang politik pada para pejabat
B. Menaruh kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas
C. Memperkuat masyarakat & memciptakan lembaga pemerintah yg bertenaga
D. Merumuskan rencana publik yg selalu menjadi perhatian para politisi
E. Memberikan pendidikan politik pada seluruh masyarakat dalam biasanya
42. Pernyataan yg nir termasuk dalam faktor sistem hukum yang mensugesti penegaan aturan di Indonesia merupakan?.
A. Asas-asas konsistensi
B. Kesadaran Hukum
C. Kebudayaan
D. Perkembangan rakyat
E. Politik /penguasa
43. Contoh tindak pidana pelangaran merupakan
A. Melangar susila
B. Makar
C. Menodai bendera
D. Menghina Presiden
E. Mabok
44. Contoh nir kejahatan muslihat diatur pada kitab undang-undang hukum pidana pasal...
A. 110
B. 106
C. 108
D. 107
E. 109
45. Pasal 154 KUHP mengatur tentang ...
A. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya.
B. Melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden
C. Menodai atau merobek bendera resmi negara RI
D. Menyatakan kebencian & permusuhan pada presiden
E. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan
46. Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan & tidak pidana korupsi diperbaharui menggunakan UU No ....
A. 67 tahun 1999
B. 20 tahun 2001
C. 28 tahun 1999
D. 30 tahun 2002
E. 65 tahun 1999
47. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan pada acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 pada istana negara lepas ...
A. 10 Desember 2004
B. 6 Desember 2004
C. 8 Desember 2004
D. 7 Desember 2004
E. 9 Desember 2004
48. Yang nir ternasuk karakteristik ? Karakteristik tindakan korupsi yaitu ...
A. Tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri
B. Penyalah gunaan wewenang oleh pejabat
C. Tindakan yang menguntungkan para pejabat
D. Perbuatan yg dapat merugikan negara
E. Tindakan yg merugikan kepentingan generik
49. Menurut informasi lapangan ?The transparency Internasional? Mengenai negara terkorup di 99 negara pada global, Indonesia menduduki peringkat ...
A. 1
B. 2
C. Tiga
D. 4
E. 5
50. Setiap masyarakat negara mempunyai kedudukan yg sama dalam aturan & harus menjunjung tinggi hukum yg berlaku. Sebagai seorang anak didik yang mempunyai kesadaran aturan usahakan?
A. Mentaati & melaksanakan peraturan sekolah buat kepentingan beserta
B. Menataati peraturan yang berlaku
C. Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik
D. Peraturan sekolah hanya boleh ditaati pada sekolah
E. Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan menggunakan kepentingan bersama
51. Hukum yg mengatur kepentingan individu menggunakan warga , individu menggunakan negara, & individu menggunakan individu lainnya dan menitikberatkan pada kepentingan generik adalah aturan?
A. Nasional
B. Perdata
C. Pidana
D. Privat
E. Public
52. Menurut J.G Starke asal-sumber hukum internasional menjadikan bahan-bahan aktual yang dipakai para ahli buat memutuskan hukum yang berlaku bagi suatu insiden atau situasi eksklusif. Berikut ini bukan termasuk asal-asal hukum internasional adalah?
A. Keputusan pengadilan
B. Traktat
C. Negosiasi
D. Kebiasaan internasional
E. Ketetapan forum internasional
53. Peran warga pada pemberantasan korupsi di Indonesia bisa diwujudkan pada bentuk...
A. Lembaga Swadaya Masyarakat
B. Mahkamah Konstitusi
C. Lembaga Peradilan
D. Peradilan Umum
E. Peradilan Agama
54. Perhatikan perkara berikut ini.
1) Mendirikan bangunan tanpa izin
dua) Penipuan terhadap calon pegawai
3) Transaksi obat terlarang
4) Mencuri barang
lima) Tidak membayar kontrakan
Dari perkara di atas yang termasuk model pelanggaran hukum pidana di warga merupakan angka?
A. Dua, 4, dan 5
B. 1, tiga, & 5
C. 1, dua, dan 3
D. Dua, 3, & 4
E. 3, 4, dan lima
55. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yg melawan aturan harus berhadapan dengan aturan itu sendiri, sebab semua masyarakat negara ?
A. Memiliki hak & kewajiban
B. Harus taat dan patuh terhadap hukum
C. Bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
D. Harus menjunjung hukum & pemerintahan
E. Mendapat proteksi aturan
56. Jika seorang anggota TNI yg sudah divonis sang pengadilan militer, namun keberatan menggunakan output vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding pada pengadilan?
A. Militer tinggi
B. Militer pusat
C. Militer kasasi
D. Militer utama
E. Militer banding
57. Tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama merupakan?
A. Undang-Undang
B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. Undang-Undang Dasar 1945
D. Peraturan pemerintah
E. Peraturan pemerintah pengganti UU
58. Berdasarkan cara memberlakukannya hukum dibedakan menjadi?
A. Hukum material dan hukum formal
B. Hukum tertulis & tidak tertulis
C. Ius constituendum, Ius constitutum, dan aturan antarwaktu
D. Hukum lokal, nasional, dan internasional
E. Hukum publik & hukum privat
59. Fungsi pengadilan negeri merupakan ?
A. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana menurut semua golongan penduduk
B. Memeriksa dan tetapkan masalah perdata & pidana di tingkat pertama
C. Mengadili setiap kasus pidana juga perdata di tingkat banding
D. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yg memang sudah terbukti berbuat galat
E. Memeriksa taraf kasasi selesainya perkaranya menggunakan uaya aturan banding
60. Berikut ini yang bukan adalah keliru satu model cara menaikkan pencerahan aturan masyarakat negara merupakan ?
A. Polisi memakai jalur busway
B. Membayar pajak tepat pada waktunya
C. Membuang sampah dalam tempatnya
D. Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
E. Menyebrang jalan dalam zebra cross
61. Segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yg satu dengan lainnya merupakan pengertian menurut:
A. Peraturan
B. Hukum perdata
C. Hubungan aturan
D. Hukum Perdata tertulis
E. Hukum Acara
62. Salah satu bentuk wanprestasi adalah:
A. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
B. Membayar ganti rugi
C. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmach)
D. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
E. Memenuhi kewajibannya
63. Hak-hak yg bersumber dalam aturan perdata. Yang berupa: hak kepribadian, contohnya hak atas nama, atas kehormatan, atas kemerdekaan; hak kekeluargaan, misalnya hak matrimonial yg berupa hak bertimbal kembali antara suami & istri, hak orang tua terhadap anak-anaknya, hak perwalian, hak pengampuan; hak kebendaan, misalnya hak milik, hak pakai, hak pungut hasil, merupakan hak ...
A. Hak-hak publik
B. Hak-hak asasi atau hak-hak dasar insan
C. Hak-hak keperdataan
D. Hak relatif
E. Hak mutlak
64. Hukum pidana merupakan bagian dari
A. Hukum Privat
B. Hukum Perorangan
C. Hukum Individualistic
D. Hukum Publik
E. Hukum Sanksional
65. Hukum Pidana yg mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (hukuman) diklaim dengan
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural
66. Sedangkan Hukum Pidana yang mengatur tentang aplikasi aturan pidana materiil.
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural
67. Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut &/ atau dihadapkan di muka sidang pengadilan harus dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan aturan tetap
A. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)
B. Asas keadilan
C. Asas keterbukaan
D. Asas kriminalitas
E. Asas berbaik sangka
68. Segala perbuatan yang menghina atau menghalangi pengadilan dan administrasi aturan atau mengurangi prestise kewenangan persidangan diklaim
A. Contempt of parliament
B. Contempt of justice
C. Contempt of court
D. Contempt of judge
E. Contempt of truth
69. Berkas/ surat dari tergugat/ termohon mengenai tanggapan berdasarkan adanya replik penggugat/ pemohon dianggap menggunakan kata
A. Replik
B. Duplik
C. BAP
D. P21
E. Dokumen hukum
70. Satu hak menurut terdakwa buat menjawab surat dakwaan;
A. Eksekusi
B. Bantahan
C. Pleidoi
D. Eksepsi
E. Duplikasi
71. Juncto adalah istilah yang mempunyai arti ...
A. Berhubungan atau berkaitan menggunakan
B. Penghubung pihak-pihak yang berperkara
C. Hubungan baik antara 2 pihak
D. Putus hubungan
E. Tak boleh berafiliasi
72. Upaya aturan sehabis adanya putusan menurut Pengadilan Tingkat Kasasi disertai menggunakan pendapat jika adanya kekhilafan hakim pada penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/ novum yg belum pernah disampaikan pada persidangan (taraf pertama, banding atau kasasi)
A. Peninjauan Kembali (PK)
B. Peninjauan Ulang
C. Pembatalan Hukum
D. Amnesti
E. SP3
73. Laporan menurut para pakar di bidang kehakiman, khusus laporan mengenai inspeksi oleh para dokter, dan pada masalah pidana
A. Visum
B. Visum et repertum
C. Novum
D. General Report
E. Laporan khusus
74. Berikut ini adalah aturan pidana, kecuali
A. Hukuman Penjara
B. Hukuman mangkat
C. Hukuman cambuk
D. Hukuman Ganti rugi
E. Hukuman kurungan
75. Yang mampu dijadikan subyek hukum merupakan
A. Manusia
B. Sadan hukum
C. Manusia & Badan hukum
D. Warga Negara Asing
E. Warga Lokal
Demikianlah 75 contoh soal SKB calon Hakim (Cakim) - CPNS Mahkamah Agung RI, semoga bermanfaat dan terimakasih.