Contoh Soal SKB Kementerian Dalam Negeri - SKB Kemendagri CPNS 2019

Soal seleksi kompetensi bidang atau SKB adalah soal ujian buat peserta CPNS yang lulus SKD CPNS.

Soal ujian SKB ini berisi soal-soal ujian yg berkaitan dengan jabatan yg dilamar oleh peserta seleksi CPNS.

Jadi disini, dalam soal-soal SKB ini, Anda relatif berkonsentrasi dalam mengerjakan soal-soal yg berbasis CAT (computer assistet test) SKB buat formasi atau jabatan yg Anda lamar.

Untuk itu, agar dalam tesSKB CPNS 2019 nanti nilai Anda cukup memuaskan, maka Anda harus berusaha keras, belajar dan mencari kisi-kisi soalTes SKB CPNS 2019 atau materi soalSKB CPNS 2019 agar dapat lolos tes kompetensi bidang ini.

Sebagai informasi, bahwa soal-soalTes SKB CPNS 2019 nanti akan berbeda-beda untuk setiap formasi jabatan.

soal skb kemendagri cpns 2019

Jadi saat Anda belajar materi soal SKB nanti, jangan sampai anda salah mempelajari materi soal SKB atau belajar materi Soal SKB yang berbeda dengan formasi jabatan yang Anda lamar.

Ketahui dan pahami jenis formasi yang anda lamar, yang bisa Anda lihat berdasarkan penjelasan dariMenpan ini.

Contoh Soal SKB Kemendagri CPNS 2019

Sebagai catatan apabila posisi yang dilamar tidak terdapat pada daftar tadi diatas (pada link bkn diatas) berarti posisi yang Anda lamar adalah JP atau Jabatan Pelaksana.

Materi soal SKB CPNS 2019 akan dibedakan menjadi dua jenis menurut jabatan.

Kedua jabatan itu dibedakan menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) & Jabatan Pelaksana (JP).

Yang termasuk dalam jabatan JFT ini adalah guru, dokter, apoteker, & lain-lain yg sejenis.

Untuk JFT, materi yang wajib dipersiapkan adalah tentang Permenpan RB atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

Materi tersebut berlaku buat gugusan pada instansi Pusat, Kementerian, Lembaga, juga Daerah.

Sekali lagi, cek terlebih dahulu apakah formasi jabatan yg Anda lamar termasuk kedalam kategori JFT atau JP.

Sehingga saat anda akan memeriksa materi soal SKB nir keliru dan sinkron dengan yang akan diujikan nanti.

Kami dari awambicara.id hadir disini untuk membantu Anda mengenal bentuk-bentuk soalCPNS yang akan diujikan nanti.

Baik itusoal SKD CPNS 2019 maupunsoal SKB CPNS 2019.

UntukSoal SKD CPNStelah kami berikan dalam situs ini lengkap dengan tips dan trik dalam menjawab pola soal nya.

Sedangkan buat soal SKB CPNS, sudah kami bagi pada beberapa bagian, yakni:

-Soal SKB Tenaga Kependidikan - Guru CPNS 2019

-Soal SKB Tenaga Kesehatan CPNS 2019

- Soal SKB Kementerian dan Lembaga CPNS 2019

Dan dalam materi soal SKB Kementerian & Lembaga kali ini kami akan memberikan contoh soal latihan tes SKB Kementerian Dalam Negeri - SKB Kemendagri CPNS 2019.

Contoh soal cpns skb (Tes Seleksi Kompetensi Bidang) Kemendagri CPNS 2019 ini kami hidangkan secara perdeo.

Sebagai persiapan & latihan soal untuk Anda dalam menghadapi seluruh tahapan ujian seleksi penerimaan CPNS 2019 nanti.

Namun sebelum itu, kami ingin mengingatkan kepada Anda bahwa seleksi penerimaanCPNS itu ada 3 tahap, yakni:

  1. Seleksi Admnistrasi
  2. Seleksi Kompetensi Dasar
  3. Seleksi Kompetensi Bidang

Jadi sebelum Anda mengikuti tahapan seleksi berupa soal ujian baik ituSKD maupunSKB, terlebih dahulu Anda harus lulus seleksi Administrasi.

Karena itu, sekali lagi kami ingatkan, akan lebih baik jika Anda mempersiapkan segala jenis dokumen-dokumen penting persyaratan cpns yang diperlukan nanti mulai dari sekarang.

Sehingga untuk selanjutnya Anda hanya sibuk dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujianSKD danSKB CPNS saja.

Kisi kisi Soal SKB Kementerian Dalam Negeri - Kemendagri CPNS 2019

Tidak bosan kami selalu ingin mengingatkan dan meyakinkan kepada Anda bahwa, dijaman sekarang ini tidak ada lagi istilah sogok menyogok dalam hal penerimaanCPNS.

Kunci sukses buat mampu menjadi CPNS hanya ada empat, yakni:

1. Kuatkan tekad & niat

2. Giat belajar latihan soal CPNS dengan benar-benar-sungguh, &

3.Memohon dan berdoa kepada Tuhan YME agar bisa lulus dan menjadi CPNS

4. Meminta restu dan doa dari orang tua

Setelah Anda berniat dan bertekad untuk menjadi CPNS, berikutnya untuk membantu usaha Anda dalam berlatih dan belajar soal-soalCPNS, kami dari awambicara.id hadi untuk membantu Anda.

Kami akan memberikan soal-soal cpns baik ituSKD maupunSKB sebagai usaha Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi segala jenis dan bentuk soal yang akan diujikan dalam penerimaan CPNS 2019 nanti.

Seperti yang telah kami sebutkan diatas, tesSKB adalah ujian seleksi penerimaanCPNS berdasarkan formasi atau jabatan yang diambil oleh pelamar CPNS.

Soal tes SKB ini sesuai dan sejalan menggunakan jabatan yang Anda ambil ketika registrasi/ melamar sebagai CPNS nanti.

Untuk model soal latihan SKB Kementerian Dalam Negeri - Kemendagri CPNS 2019 berikut kami berikan kisi-kisi contoh soalnya.

1. Sistem pemerintahan yg dipakai di Indonesia adalah sistem ...

A. Monarki

B. Demokrasi

C. Otoriter

D. Parlementer

E. Presidensial

Jawaban: E. Presidensial

2. Pemilihan kepala daerah menurut amendemen U UD 1945 dilaksanakan secara ...

A. Pribadi

B. Nir eksklusif

C. Terbuka

D. Aklamasi

E. Formatur

Jawaban: A. Pribadi

tiga. Mengawasi jalannya pemerintahan merupakan tugas ...

A. DPR

B. MPR

C. DPD

D. Mahkamah Agung

E. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: A. DPR

4. Peraturan pemerintah itu wajib mendapatkan persetujuan DPR. Apabila tidak menerima persetujuan DPR, maka peraturan tersebut harus ...

A. Disahkan sang lembaga lain

B. Direvisi & diberlakukan

C. Dicabut & diganti

D. Diberlakukan dengan catatan

E. Permanen dijalankan

Jawaban: C. Dicabut & diganti

5. Lembaga peradilan yg berada pada taraf provinsi merupakan ...

A. Pengadilan kepercayaan

B. Pengadilan umum

C. Pengadilan negeri

D. Pengadilan tinggi

E. Mahkamah Agung

Jawaban: D. Pengadilan tinggi

6. Hak DPR untuk meminta fakta pada pemerintah dinamakan hak ...

A. Budget

B. Petisi

C. Interpelasi

D. In isiatif

E. Angket

Jawaban: C. Interpelasi

7. MA berwenang mengadili kasus pada tingkat ...

A. Praperadilan

B. Pertama

C. Ke 2

D. Banding

E. Kasasi

Jawaban: E. Kasasi

8. Lembaga yg melakukan inspeksi seluruh aplikasi APBN merupakan ...

A. MK

B. MA

C. KY

D. BPK

E. DPA

Jawaban: D. BPK

9. Di bawah ini forum negara Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 output amendemen, kecuali ...

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat

B. DPD

C. Presiden

D. DPA

E. DPR

Jawaban: D. DPA

10. Hubungan kolaborasi antara presiden & DPR di bidang legislatif merupakan ...

A. Pembuatan UU

B. Pembuatan kebijakan moneter

C. Menyatakan perang

D. Memberikan pengampunan hukuman

E. Memberikan amnesti

Jawaban: A. Pembuatan UU

11. Otonomi wilayah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung utama pengertian ...

A. Kedaulatan

B. Kebersamaan

C. Kebebasan

D. Kesetaraan

E. Kemandirian

Jawaban: C. Kebebasan

12. Salah satu perkara pada pelaksanaan kebijakan oleh pegawai pada daerah merupakan adanya praktik ...

A. Katabelece

B. Tingginya peran dan warga

C. Korupsi, kongkalikong , dan nepotisme (KKN)

D. Banyaknya demonstrasi

E. Penyalahgunaan wewenang oleh rakyat

Jawaban: C. Korupsi, kongkalikong , dan nepotisme (KKN)

13. Setiap penerimaan wilayah yg perlu dibayar balik &/ atau pengeluaran yg akan diterima kembali adalah ...

A. Penerimaan wilayah

B. Pendapatan wilayah

C. Pembiayaan daerah

D. Pembelanjaan wilayah

E. Pengeluaran daerah

Jawaban: C. Pembiayaan daerah

14. Jabatan struktural Eselon Ila dalam perangkat daerah provinsi antara lain ...

A. Kepala Biro

B. Kepala Dinas

C. Kepala Kantor

D. Kepala Bagian

E. Direktur

Jawaban: B. Kepala Dinas

15. Aktivitas yang dilakukan dalam ta hap budget preparation dalam proses penyusunan APBD merupakan ...

A. Mengumpulkan sistem informasi akuntansi

B. Membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan

C. Mencari argumen yang rasional mengenai pendapatan dan pengeluaran wilayah

D. Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan yg direncanakan

E. Menga nalisis kebutuhan anggaran berdasar anggaran tahun sebelumnya

Jawaban: B. Membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan

16. Metode pelayanan rakyat yang bisa digunakan buat pelayanan yg bersifat unik seperti pencemaran merupakan metode ...

A. Monopoli

B. Mandiri

C. Terpadu

D. Kontrak

E. Bebas

Jawaban: D. Kontrak

17. Penyerahan kekuasaan buat mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai bisnis buat mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara adalah ...

A. Desentralisasi fungsional

B. Desentralisasi jabatan

C. Desentralisasi kenegaraan

D. Desentralisasi teritorial

E. Desentralisasi kebijakan

Jawaban: C. Desentralisasi kenegaraan

18. Pengawasan dalam bentuk pengawasan dan inspeksi adalah pengawasan ...

A. Internal

B. Eksternal

C. Terpusat

D. Pribadi

E. Nir langsung

Jawaban: D. Pribadi

19. Lnspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan wilayah yang bertugas melakukan supervisi dalam hal ...

A. Pelaksanaan urusan pemerintahan pada daerah kabupaten.

B. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan wilayah kabupaten.

C. Pelaksanaan pelatihan atas penyelenggaraan pemerintahan wilayah.

D. Pelaksanaan dekonsentrasi & tugas pembantuan.

E. Pembinaan pejabat eselon yangtidak melakukan tupoksinya.

Jawaban: A. Pelaksanaan urusan pemerintahan pada wilayah kabupaten

20. Lembaga perwakilan masyarakat yg bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan menggunakan hak orang asli Papua merupakan ...

A. Majelis Rakyat Papua

B. Lembaga Adat

C. DPRD Kabupaten

D. DPRD Provinsi Papua

E. DPR Pusat

Jawaban: A. Majelis Rakyat Papua

21. Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang pada DPR. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ...

A. Pasal 5 Ayat (1)

B. Pasal 20 Ayat (1)

C. Pasal 21 Ayat (1)

D. Pasa l 22 Ayat (1)

E. Pasal 23 Ayat (1)

Jawaban: A. Pasal lima Ayat (1)

22. Hak DPR buat mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah diklaim ...

A. Hak intrpelasi

B. Hak angket

C. Hak inisiatif

D. Hak amendemen

E. Hak petisi

Jawaban: B. Hak angket

23. Badan yang bertugas menjalankan undang-undang dianggap ...

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Yudikatif

D. Eksekutif

E. Eksaminatif

Jawaban: D. Eksekutif

24. Berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, pernyataanpernyataan terkait dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat berikut adalah salah , kecuali ...

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih, mengangkat, dan melantik presiden.

B. MPR mengganti dan memutuskan undang-undang dasar.

C. MPR adalah penjelmaan kedaulatan masyarakat.

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan GBHN buat presiden.

E. MPR menjadi forum tertinggi negara.

Jawaban: B. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan tetapkan undang-undang dasar

25. Menu rut U U D 1945, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh ...

A. Presiden & Menteri

B. Presiden & DPR

C. Presiden & MPR

D. Presiden

E. DPD

Jawaban: D. Presiden

26. Secara formal, rancangan undang-undang sebagai undang-undang disahkan sang ...

A. Presiden

B. DPR

C. DPD

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat

E. BPK

Jawaban: D. Majelis Permusyawaratan Rakyat

27. Mahkamah Konstitusi sebagai forum baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada taraf pertama & terakhir yg putusannya bersifat final untuk, kecuali ...

A. Menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar

B. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara

C. Menciptakan partai politik

D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan generik

E. Memutus pembubaran partai politik

Jawaban: C. Menciptakan partai politik

28. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama pada hukum dan pemerintahan & wajib menjunjung hukum & pemerintahan. Hal tadi masih ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 ...

A. Pasal 22 Ayat (1)

B. Pasal 26 Ayat (1)

C. Pasal 27 Ayat (1)

D. Pasal 28 Ayat (1)

E. Pasal 29 Ayat (1)

Jawaban: C. Pasal 27 Ayat (1)

29. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu ...

A. DPD

B. DPR

C. MK

D. BPK

E. Presiden

Jawaban: C. MK

30. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden nir berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ...

A. UUD 1945

B. Perda

C. Keputusan MPR

D. Pancasila

E. Peraturan Pemerintah

Jawaban: A. Undang-Undang Dasar 1945

31. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia terdapat di tangan ...

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat

B. DPR

C. Presiden

D. Rakyat

E. DPD

Jawaban: C. Presiden

32. Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan sang kepala daerah atas usul ...

A. Sekretaris DPRD

B. Bupati

C. Sekretaris wilayah

D. DPRD

E. Mendagri

Jawaban: C. Sekretaris wilayah

33. Kebijakan swatantra darah dilatarbelakangi sang ...

A. Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah

B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam menyebarkan asal dayanya

C. Terjadinya proses pemindahan kekuasaan menurut pusat ke daerah

D. Putera-putera daerah bisa berpartisipasi secara aktif pada pembangunan pada wilayahnya.

E. Pemerintah sentra terlalu luas urusannya.

Jawaban: C. Terjadinya proses pemindahan kekuasaan menurut pusat ke daerah

34. Pelaksanaan swatantra wilayah berpusat di daerah ...

A. Propinsi

B. Kabupaten/ kota

C. Kota administratif

D. Desa

E. Mak kota

Jawaban: B. Kabupaten/ kota

35. Penyerahan kewenangan sang pemerintah pusat pada wilayah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...

A. Desentralisasi

B. Dekonsentrasi

C. Tugas pembantuan

D. Swatantra daerah

E. Sentralisasi

Jawaban: A. Desentralisasi

36. Kesatuan rakyat yg mempunyai batas daerah eksklusif & berwenang mengatur dan mengurus kepentingan warga setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...

A. Desentralisasi

B. Dekonsentrasi

C. Tugas pembantuan

D. Daerah otonom

E. Otonomi wilayah

Jawaban: D. Daerah otonom

37. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah ...

A. Gubernur

B. Bupati

C. DPRD kabupaten/ kota

D. Camat

E. Walikota

Jawaban: B. Bupati

38. Berikut ini bidang pemerintahan yang harus dilaksanakan sang pemerintah daerah, kecuali ...

A. Pekerjaan generik

B. Kesehatan

C. Pendidikan

D. Fiskal

E. Tata ruang

Jawaban: C. Pendidikan

39. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah ...

A. Sejajar

B. Lebih tinggi

C. Lebih rendah

D. Forum otonom

E. Forum administratif

Jawaban: A. Sejajar

40. Jabatan ketua wilayah dalam satu periodenya ...

A. 4 tahun

B. Lima tahun

C. 6 tahun

D. 8 tahun

E. 10 tahun

Jawaban: B. Lima tahun

Siapkan diri Anda sedini mungkin dalam menghadapi ujian seleksi penerimaanCPNS 2019.

BKN selalu mengajak dan meminta para peserta seleksi penerimaan CPNS untuk selalu belajar giat agar lolos setiap tahapan termasuk tesSKB nanti.

Ada banyak sekali tips-tips yang akan Anda temui jika Anda mencarinya di internet, maupun dimedia-media sosial, namun keyakinan dan kepercayaan dirilah yang sebenarnya menjadi modal utama Anda untuk lulus tesSKD danSKB CPNS 2019 nanti.

Selamat berjuang, kami tungggu & nantikan Anda buat bergabunglah menggunakan kami pada Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI)!

Iklan Atas Artikel

Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel1

Iklan Bawah Artikel2