100 Latihan Soal SKB CPNS Ilmu Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Berikut ini adalah latihan soal SKB Ilmu Hukum & perundangan penerimaan CPNS 2019.
Latiha soal SKB ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan ini merupakan untuk soal SKB jabatan di bidang aturan pada kementerian atau lembaga tinggi negara.
Soal SKB ini berisi soal-soal tes yang berkaitan dengan jabatan yg dilamar oleh peserta seleksi CPNS 2019 bidang hukum, yakni bidang ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan.
Pada latihan soal SKB ilmu aturan & peraturan perundang-undangan ini, dimaksudkan buat membantu Anda mengerjakan soal-soal SKB yang berbasis CAT (computer assistet test).
Yakni khusus buat gugusan atau jabatan pada bidang ilmu aturan dan peraturan perundang-undangan yang Anda lamar, baik itu dikementerian maupun di lembaga tinggi negara.
Lihat: Contoh Soal SKB Bidang Hukum CPNS 2019
Latihan Soal SKB CPNS Ilmu Hukum & Perundang-undangan
1. Salah satu jenis keadilan dimana setiap orang menerima apa yang menjadi hak atau jatahnya disebut. ...
A. Justitia Commutativa
b. Justitia Distributiva
c. Lex Generalis
d. Lex Spesialis
e. Lex Sporadis
2. Pengertian berdasarkan ius constitutum adalah:
a. Peraturan-peraturan yg memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban
b. Hukum yang masih harus ditetapkan
c. Cara melakukan hak dan kewajiban pada hal terdapat sengketa atau pelanggaran hukum
d. Hukum yang sedang berlaku sekarang disuatu loka atau negara
e. Hukum tentang hak dan kewajiban
tiga. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) adalah contoh perusahaan yg badan hukumnya:
a. Dibentuk sang pemerintah
b. Diakui oleh pemerintah
c. Diperbilehkan buat tujuan eksklusif
d. Bertujuan mensejahterakan anggotanya
e. Semua sahih
4. Bada hukum publik & badan hukum privat adalah pembagian terstruktur mengenai badan aturan berdasarkan:
a. Eksistensi
b. Tujuan keperdataan
c. Wewenang
d. Syarat formal
e. Syarat formil
lima. Yg dimaksud menggunakan "belum cukup umurdanquot; pada undang-undang merupakan mereka yg belum mencapai usia:
a. 17 tahun
b. 18 tahun
c. 19 tahun
d. 20 tahun
e. 21 tahun
6. Perbedaan antara benda terdaftar dan benda tidak terdaftar salah satunya merupakan pada:
a. Kewajiban membayar pajak
b. Pemenuhan prestasi suatu perikatan
c. Pembatalan perjanjian
d. Sebagai jaminan utang
e. Semua sahih
7. Segala peraturan aturan yg mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya merupakan pengertian menurut:
a. Peraturan
b. Hukum perdata
c. Hubungan aturan
d. Hukum Perdata tertulis
e. Hukum Acara Perdata
8. Salah satu ketentuan yg tidak terkait dengan KUH perdata atau KUHD merupakan ketentuan tentang:
a. Asuransi
b. Perseroan Terbatas
c. Penanaman modal asing
d. Kontrak
e. PT
9. Hubungan aturan antara 2 pihak atau lebih menurut istilah sepakat untuk menimbulkan dampak aturan adalah pengertian dari:
a. Perjanjian
b. Perikatan
c. Perutangan
d. Persetujuan
e. Wanprestasi
10. Asas dibawah ini herbi subjek yg terikat dalam suatu perjanjian adalah asas:
a. Konsensualisme
b. Kebebasan berkontrak
c. Itikad baik
d. Pacta sunt servanda
e. Wanprestasi
11. Teori yg menyatakan bahwa istilah setuju terjadi jika ada pernyataan kehendak yang secara objektif bonafide disebut teori:
a. Kepercayaan
b. Pernyataan
c. Kehendak
d. Penerimaan
e. Keinginan
12. Yang dimaksud dengan perjanjian obligatoir merupakan:
a. Perjanjian yg isinya bertujuan untuk membebaskan para pihak dari suatu kewajiban hukum eksklusif
b. Perjanjian yg hanya menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak
c. Perjanjian dimana para pihak bebas & berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai indera-indera bukti yg berlaku diantara mereka
d. Perjanjian yg bertujuan untuk mengalihkan aau menyebabkan, mengganti aau menghapuskan hak-hak kebendaan
e. Seluruh sahih
13. Salah satu bentuk wanprestasi merupakan:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Membayar ganti rugi
c. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmach)
d. Tepat janji
e. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
14. Pengertian dari prinsip Procimate Cause merupakan:
a. Jaminan yang terdekat dengan kondisi polis & paling menguntungkan bagi tertanggung
b. Jaminan yg terjauh menggunakan kondisi polis dan paling menguntungkan bagi penanggung
c. Suatu prinsip dimana bertambah poly jumlah objek pertanggungan yg diterima maka akan bertambah baik
d. Prinsip yang menunjukkan apabila atas suatu objek yg diasuransikan dalam lebih dari satu perusahaan asuransi
e. Penutupan pertanggungan atas suatu objek iuran pertanggungan yang dilakukan oleh lebih menurut satu tertanggung atau perusahaan iuran pertanggungan
15. Salah satu perusahaan persekutuan yg bukan badan aturan merupakan:
a. Perseroan Terbatas
b. Perusahaan Umum
c. Firma
d. Perusahaan Perseroan
e. PT
16. Kesepakatan proteksi terhadap HKI yang bersifat Internasional yang pertama ditandatangani di negara:
a. Amerika Serikat
b. Belgia
c. Swedia
d. Swiss
e. Perancis
17. Hak yang hanya diperuntukkan bagi pemegangnya sebagai akibatnya nir dapat ditiru atau diperbanyak orang lain diklaim dengan ...
A. Hak asasi
b. Patent
c. Patent sederhana
d. Merek
e. Hak cipta
18. Upaya melakukan perubahan atas sebagian atau semua persyaratan perjanjian kredit dikenal dengan kata:
a. Rescheduling
b. Restructuring
c. Reconditioning
d. Underwrite
e. Recontract
19. Achmad Sanusi membagi sumber hukum sebagai dua kelompok, yaitu ...
A. Sumber aturan formal dan abnormal
b. Sumber aturan materiil & formil
c. Sumber aturan dalam arti sosiologis & filosofis
d. Sumber hukum pada arti formil dan historis
e. Sumber hukum filosofis & hostoris
20. Yang dimaksud sumber hukum berdasarkan segi sosiologis yaitu ...
A. B, c, d & e benar
b. Kitab kudus menurut masing-masing agama
c. Asal yg berdasarkan pada goresan pena, dokumen, surat dan sebagainya
d. Dari mana pembentukan Undang-undang memperoleh bahan pada membangun Undang-Undang Dasar
e. Faktor-faktor yg menentukan isi aturan positif yaitu faktor-faktor yg terdapat dalam masyarakat
21. Keputusan seorang hakim yang sebagai dasar bagi keputusan-keputusan hakim yg lain terhadap insiden-insiden atau perkara-masalah yg serupa sebagai akibatnya keputusan itu menjadi keputusan hakim yg tetap terhadap insiden-peristiwa selanjutny, diklaim ...
A. Doktrin
b. Kebiasaan
c. Yurisprudensi
d. Traktat
e. Waris
22. Perjanjian antar negara yang dituangkan pada bentuk tertentu & dapat bersifat penting juga kurang penting, diklaim ...
A. Traktat
b. Yurisprudensi
c. Norma
d. Doktrin
e. Kepastian
23. Rangkaian hukum yang mengatur interaksi antara orang satu dengan orang yang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan disebut ...
A. Aturan formil
b. Hukum pidana
c. Aturan istiadat
d. Hukum perdata
e. Hukum acara
24. Van Vollenhoven membagi daerah aturan adat rakyat Indonesia sebagai 18 lingkungan aturan istiadat, diantaranya yaitu ...
A. Aceh, Minangkabau, & Toraja
b. Timor di luar wilayah Inggris & sekitarnya
c. Kalimantan dan diluar wilayah Belanda
d. Daerah Malaysia dan sekitarnya
e. Bekas jajahan inggris di Asia Tenggara
25. Yang adalah asas pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ...
A. Pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana dilakukan sang hakim
b. Tidak setiap orang tersangkut masalah berhak memperoleh bantuan aturan
c. Peradilan dilakukan "demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"
d. Dalam kasus pidana wajib juga hadir seorang penuntut generik, kecuali apabila dipengaruhi lain menggunakan UU
e. Seluruh sahih
26. Kekuasaan buat membangun perundang-undangan dianggap ...
A. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Federatif
e. Konsultatif
27. Menurut paham antik dari Hermenuctica Juris, penafsiran hukum bisa dibagi sebagai ...
A. Interpretasi gramatikal, metode sejarah, metode sintesis, dan metode sosiologi
b. Penerangan yang dogmatis, teleology, historis, gramatika, & otentik
c. Penafsiran berdasarkan rapikan bahasa, sejarah, sistematika, teleology dan penafsiran dari perbandingan hukum
d. Gramatikal, historis, logis, sistematis dan utilitaire
e. Filosofis, historis, logis, sistematis dan utilitaire
28. Hukum adalah seluruh anggaran yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laris manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya, adalah pendapat ...
A. Leon Duguit
b. Meyers
c. Tirtaatmawijaya
d. Simorangk
e. Ibeth
29. Hukum yg memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang mal dan barang-barang tidak berwujud menurut suatu angkatan manusia pada keturunannya disebut ...
A. Sistem Hukum
b. Hukum Waris Adat
c. Sistem Hukum Acara Pidana
d. Hukum Adat
e. Kedaulatan Hukum
30. Hukum program pidana diberlakukan dari asas-asas berikut, kecuali ...
A. Pembagian hukuman kedalam sanksi pokok & hukuman tambahan
b. Asas nir terdapat hukum tanpa ada kesalahan
c. Asas legalitas atau asas nulum delictum
d. Asas hakim bersifat menunggu
e. Asas keadilan
31. Dalam menegakkan aturan acara perdata pada Indonesia terdapat asas-asas sebagai berikut ...
A. Asas hakum boleh menolak masalah
b. Asas persidangan yg tertutup
c. Asas subjektivitas
d. Asas hakim harus bersikat aktif
e. Asas objektifitas
32. Hukum administrasi negara memiliki asas-asas hukum yg nir tertulis, yaitu ...
A. Asas persamaan hak
b. Asas kebebasan
c. Asas legalitas
d. Asas exes de pouboir
e. Asas kebangsaan
33. Dalam hayati bermasyarakat antara manusia yang satu dengan manusia yg lain selalu berhubungan atau antara ego (insan yg beraksi) selalu berinteraksi menggunakan alter (manusia yang bereaksi). Hubungan tersebut diklaim hubungan sosial. Adapun karakteristik-ciri interaksi sosial yaitu, kecuali ...
A. Satu orangpun bisa mengadakan interaksi, apabila bisa berhubungan dengan makhluk halus
b. Dalam mengadakan hubungan memakai bahasa yang saling dimengerti diantara ego dan alter
c. Dalam kurun saat yang cukup lama , merupakan nir hanya sesaat
d. Adanya tujuan-tujuan tertentu yg mempersatukan
e. Adanya kedaulatan aturan
34. Sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh berdasarkan pergaulan hayati dan selanjutnya dipositifkan secara resmi sang penguasa masyarakat atau penguasa negara, adalah makna dari ...
A. Kaidah hukum
b. Kaidah agama
c. Kaidah kesusilaan
d. Kaidah kesopanan
e. Kaidah Attitute
35. Berikut ini adalah pernyataan yg berkaitan menggunakan kaidah hukum menjadi proteksi kepentingan insan, kecuali ...
A. Ketertiban atau lengkapnya ketertiban dan keteraturan adalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Timbulnya ketertiban pada warga , lantaran para anggota rakyat mengetahui bahwa beliau tidak hayati sendiri, namun dia hayati beserta-sama dengan orang lain, disamping itu dia jua mengetahui apa yg seharusnya beliau lakaukan dan apa yg seharusnya ia tinggalkan
b. Agar pada hubungan sosial atau hubungan kemasyarakatan berjalan secara tertib & teratur diperlukan adanya wadah. Dalam hal ini masyarakat menyediakan wadah, menggunakan tetapkan anggaran-aturan untuk mempertahankan & mengembangkan nilai-nilai yg berkaitan menggunakan bentuk kegiatan yg bersangkutan. Wadah tadi umumnya dianggap lembaga pemasyarakatan
c. Fungsi dari forum sosial merupakan buat menyelenggarakan berbagai kepentingan insan secara tertib & teratur. Mengingat ruang lingkup aspek kehidupan manusia itu sangat luas, maka melahirkan banyak sekali forum-forum sosial sinkron dengan bidang aktivitas interaksi sosial, contohnya pada bidang pemerintahan, kemudian-lintas, perdagangan, perjanjian, interaksi kekeluargaan, & lain sebagainya
d. Dalam hubungan sosial, hukuman adalah prosedur pengendalian sosial, yang dalam hakekatnya mempunyai fungsi buat memulihkan balik ekuilibrium tatanan rakyat yg terganggu pada keadaan semula (restitutio in integrum). Terganggunya tatanan masyarakat bukan hanya disebabkan terjadinya delik, tetapi jua bisa menjadi dampak adanya orang yg sangat berjasa, namun sama sekali tidak dihargai
36. Berikut ini adalah pernyataan yang berkaitan menggunakan interaksi kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan, kecuali .....
A. Kaidah hukum memperhatikan apa yang dikehendaki oleh kaidah kesusilaan, contoh: dalam perjanjian kausa yang halal adalah tidak dilarang undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)
b. Kaidah kesusilaan melarang orang bicara bohong, namun kaidah aturan nir melarangnya. Orang berangan-angan melanggar hukum tidak boleh menuntut kaidah kesusilaan, tetapi kaidah huknm nir mengindahkan selama hal tersebut tidak dilakukan
c. Bahkan dalam hal-hal tertentu, terdapat perbuatan yang dihentikan sang kaidah kesusilaan, tetapi kaidah aturan justru membolehkan, model: orang memiliki hutang, tetapi dalain persidangan pengadilan tidak terbukti, sehingga orang tadi nir wajib membayar hutangnya, padahal n1enun1t kaidah kesusilaan hutang haruslah dibayar
d. Kaidah aturan tidak membenarkan pinjam uang menggunakan bunga yg tinggi, tetapi kaidah kesusilaan bunga yang tinggi itu boleh berasal bukan buat mata pencaharian
37. Ilmu yang membahas aturan sebagai kaidah, atau bagian menurut sistem kaidah dengan dogmatik aturan dan sistematik aturan. Dalam hal ini hukum ditinjau sebagai karya insan buat mencari kebenaran, yang memiliki ciri-karakteristik : sistematis, logis, realitas, metodis, umum & akumulatif. Mengingat aturan memiliki fungsi buat melindungi kepentingan insan dalam hayati bermasyarakat, maka kebenaran yg dicari tentunya yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, adalah arti aturan sebagai .....
A. Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan
b. Hukum pada arti menjadi disiplin
c. Hukum pada arti sebagai kaidah
d. Hukum pada arti sebagai tata hukum
e. Hukum dalam arti menjadi kedaulatan
38. C.S.T. Kansil menyebutkan beberapa rumusan definisi hukum dari para ahli hukum atau sarjana hukum, selanjutnya atas dasar definisi-definisi tadi ditarik konklusi, bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu, kecuali ....
A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia pada pergaulan masyarakat
B. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib
C. Peraturan itu bersifat memaksa
D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tidak tegas
e. Peraturan yg harus
39. Isi aturan harus ditentukan dari 2 azas, yaitu keadilan & kefaedahan, adalah pandangan menurut .....
A. J.H.P. Bellefroid
B. Van Apeldoorn
C. Van Kan
D. Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto
40. Berikut ini adalah pernyataan tentang interaksi aturan dengan keadilan, kecuali .....
A. Keadilan berlaku dalam aturan, dan menaruh berukuran lahir dengan mana hukum bisa dipertimbangkan, contohnya keadilan menganjurkan kejujuran, dan konsepsi ini sangat menghipnotis perkembangan sistem-sistem aturan
B. Pembentuk undang-undang haruslah berusaha agar tuntutan keadilan dapat tercapai. Adapun caranya dengan menciptakan peraturan perundang-undangan sedemikian rupa, sebagai akibatnya masih menaruh kesempatan kepada hakim pada
menerapkannya pada kasus konkrit dengan memperhatikan atau mempertimbangkan segi keadilan
C. Di dalam suatu proses peradilan berlaku asas bahwa para pihak didengar & diperlakukan sama dihadapan hakim
D. Keadilan merupakan apa yang sahih-sahih berlaku atau apa yg seharusnya berlaku sinkron dengan isi kaidah hukum, dan tidak dipersoalkan apakah baik atau jelek, sedangkan Hukum merupakan suatu cita-cita yg berdasarkan pada sifat moral insan
41. Sumber hukum yang dihubungkan dengan warga . Sehingga asal aturan ini dicari dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, yaitu berupa faktor-faktor yg memilih isi aturan, termasuk di sini adalah faktor-faktor yg masih ada pada kebiasaan-norma, kepercayaan , moral, kependudukan, dan sebagainya. Dengan demikian sebagai su1nber hukumnya merupakan peristiwa-peristiwa yg terjadi pada rakyat, adalah asal hukum dalam arti ....
A. Sumber aturan dalam arti sosiologis
B. Sumber aturan dalam arti ekono1nis
C. Sumber Hukum Formal
D. Sumber aturan dalam arti sejarah
42. Faktor-faktor idiil, merupakan adalah hasrat aturan (Rechtsidee). Sebagian sarjana berkata bahwa yg adalah faktor idiil yg secara pribadi adalah keadilan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa keadilan adalah titik sentral penegakan hukum, sedangkan yg merupakan faktor idiil yg secara nir langsung atau dianggap menjadi tujuan akhirnya merupakan kesejahteraan generik. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg dianggap tepat sebagai faktor idiil merupakan ...
A. Struktur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan yg lain
b. Kebiasaan
c. Hukum yg berlaku (mengingat bahwa aturan memiliki sifat kesejarahan)
d. Pancasila & Masyarakat Adil Makmur
43. Isi aturan bersumber menurut rasio atau nalar insan. Seperti yang dikatakan Hugo de Groot, bahwa menggunakan memakai pikiran saja adanya dan isi aturan kodrat dapat dijabarkan dari kodrat inanusia. Hukum kodrat semata-mata bersumber pada pertimbangan logika pada menyatakan apa yg dalam hakekatnya jujur, patut atau tidak patut, merupakan pandangan menurut ...
A. Teori teokrasi
b. Teori aturan kodrat yang rasionalistis
c. Teori historis
d. Sumber aturan pada arti hemat
e. Teori sosialis
44. Kebiasaan-kebiasaan pada rakyat akan menjadi aturan norma, bila sudah memenuhi syarat-syarat eksklusif, yaitu kecuali ...
A. Syarat material, yaitu adanya perilaku yang secara terus menerus dilakukan dalam hal yg sama atau dari garis tingkah laku yang tetap
b. Syarat psikologis atau intelektual, kebiasaan tadi menyebabkan kesadaran atau keyakinan umum bahwa seharusnya memang demikian (opinio necessitatis) & diterima sebagai suatu kewajiban hukum
c. Adanya dampak aturan, adalah terdapat sanksinya kalau kebiasaan dilanggar
d. Adanya dampak menurut penguasa setempat pada hal ini kekuasaan eksekutif
45. Asas ini berhubungan dengan terjadinya perjanjian, yaitu buat terjadinya suatu perjanjian disyaratkan sine qua non istilah setuju. Perjanjian dapat dibuat bebas menurut bentuk atau formalitas eksklusif. Dengan demikian perjanjian yang dibuat secara lisanpun tetap absah, kecuali apabila disyaratkan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum yg bersangkutan wajib dituangkan pada bentuk akta. Tentang tertulisnya perjanjian sebenarnya hanyalah berguna buat verifikasi pada lalu hari, adalah asas ....
A. Asas konsensualisme
b. Asas mengikatnya perjanjian (pacta sunt servanda)
c. Asas kebebasan berkontrak
d. Asas itikad baik (te goeder trouw)
46. Sistem hukum, mencakup keseluruhan hukum yg ada & berlaku baik yang bentuknya tertulis juga yang bentuknya tidak tertulis, memiliki unsur-unsur, antara lain adalah aturan yang sengaja dibentuk penguasa yang berwenang (wettenrecht), yg bentuknya tertulis & tertuang pada peraturan perundang-undangan, merupakan unsur .....
A. Hukum undang-undang
b. Hukum norma dan/ atau hukum istiadat
c. Hukum yurisprudensi
d. Hukum traktat
47. Berdasarkan sumber berlakunya, hukum yang ditetapkan sang negara-negara yg secara bersama-sama mengadakan perjanjian antar negara, merupakan ....
A. Hukum undang-undang (wettenrecht)
b. Hukum norma & hukum adat (gewoonte en adatrecht)
c. Hukum traktat (tractatenrecht)
d. Hukum yurisprudensi (jurisprudentierecht)
48. Perbuatan hukum sepihak dalam hakekatnya adalah perbt1atan hukum yang hanya memerlukan peryataan kehendak dari satu pihak saja buat mengakibatkan suatu akibat hukum. Contohnya merupakan, kecuali ...
A. Pembuatan surat wasiat
b. Penerimaan atau penolakan warisan
c. Penolakan komplotan harta kekayaan, pemilikan dan pembayaran
d. Kelahiran
49. Berikut ini merupakan pernyataan tentang insan sebagai subjek aturan, kecuali ...
A. Seseorang dianggap cakap aturan (handelingsbekwaam) merupakan orang yg dianggap cakap atau relatif cakap uutuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya, berarti beliau dibenarkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya & buat melakukan perbuatan aturan
b. Manusia sebagai subjek aturan, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, memiliki wewenang buat menyandang hak & kewajiban sejak mulai berusia 17 tahun & akan berakhir dalam saat beliau mati dunia
c. Perampasan kedudukan insan menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai akibatnya menyebabkan hingga seorang kehilangan sama sekali bak-hak keperdataannya atau kematian perdata (burgerlijkdood), sama sekali tidak bisa dibenarkan
d. Saat mulainya insan menjadi subjek aturan yaitu semenjak dilahirkan, ternyata pengakuan tadi ada penyimpangannya. Jika kepentingaunya menghendaki sehubungan menggunakan harta peninggalan atau warisan yg terbuka, anak yang masih pada kandungan ibunya dipercaya telah dilahirkan asalkan beliau lahir hidup
50. Menurut kriteria aturan yg dibutuhkan badan hukum yang tunduk kepada aturan Eropa (KUH Perdata dan KUHD), misalnya Perseroan Terbatas, Perusahaan Asuransi, Gereja (S. 1927 No. 156), adalah ...
A. Badan hukum Eropa
b. Badan aturan tata cara
c. Badan aturan publik
d. Badan aturan privat
e. Badan hukum sosial
51. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai Perwakafan Tanah Milik. Sesuai dengan ketentuan tersebut supaya wakaf bisa dipercaya sah dari aturan, maka barus memenuhi unsur-unsur dan syara-yarat eksklusif, diantaranya merupakan orang atau badan hukun yg mewakafkan benda miliknya. Kalau orang, maka wajib sudah dewasa, sehat akalnya dan tidak terhalang buat melakukan perbuatan hukum. Sedangkan bila badan hukum merupakan termasuk badan hukum Indonesia, merupakan unsur ...
A. Wakif
b. Benda wakaf
c. Ikrar
d. Nadzir
e. Seluruh sahih
52. Berikut ini merupakan pernyataan mengenai objek hukum, kecuali ...
A. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek aturan dan dapat menjadi target berdasarkan suatu hubungan aturan diklaim objek hukum
b. Objek hukum dapat dikuasai oleh subjek hukum, menjadi objek berdasarkan suatu interaksi aturan tentunya objek hukum itu mempunyai nilai & harga, sehingga perlu ada penentuan siapakah yg berhak atasnya
c. Biasanya objek hukum adalah hanya berupa benda
d. Objek aturan yg berupa benda atau dalam kepustakaan Belanda termasuk jua dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek atau BW), digunakan kata zaak
53. Hak-hak yang bersumber dalam aturan perdata. Yang berupa: hak kepribadian, misalnya hak atas nama, atas kehormatan, atas kemerdekaan; hak kekeluargaan, misalnya hak matrimonial yang berupa hak bertimbal kembali antara suami dan istri, hak orang tua terhadap anak-anaknya, hak perwalian, hak pengampuan; hak kebendaan, misalnya hak milik, hak gunakan, hak pungut output, merupakan hak ...
A. Hak-hak publik
b. Hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia
c. Hak-hak keperdataan
d. Hak nisbi
54. Jika peraturan aturan mempunyai efektivitas dalam kehidupan beserta. Hukum berlaku dalam fenomena pada dalam masyarakat, terlepas apakah terbentuknya itu memenuhi persyaratan formal atau tidak, merupakan berlakunya hukum secara ...
A. Kekuatan berlaku secara yuridis
b. Kekuatan berlaku secara sosiologis
c. Kekautan berlaku secara filosofis
d. Menurut teori pengakuan (Anerkennungstheorie = The Recognition Theory)
55. Berikut ini adalah pernyataan tentang budaya hukum di Indonesia, kecuali ...
A. Secara sederhana budaya hukum dapat diartikan sebagai asumsi generik yg sama berdasarkan masyarakat eksklusif terhadap kenyataan aturan atau terhadap suatu peristiwa aturan
b. Budaya hukum menampakan mengenai pola konduite individu menjadi anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan aturan yg dihayati rakyat bersangkutan
c. Budaya aturan sebagai bentuk klasifikasi secara konkrit dari nilai-nilai tentang aturan, mestinya wajib sesuai dan mendukung apa yang menjadi tujuan aturan
d. Budaya hukum internal bersifat tunggal, hal tadi sesuai menggunakan disparitas golongan masyarakatnya, ada yg berdasarkan etnik (suku bangsa) terdapat yg berdasarkan profesi (bidang kerja & keahlian)
56. Ada beberapa pasal pada UU No 4 Tahun 2004 yang dapat dijadikan dasar aturan dilakukan inovasi hukum oleh hakim, yaitu, kecuali ...
A. Pasal lima ayat (1) Pengadilan mengadili menurut aturan dengan nir membedakan orang
b. Pasal 16 ayat (1) Pengadilan tidak boleh menolak buat mempelajari, mengadili dan menetapkan suatu masalah yg diajukan dengan dalih bahwa aturan tidak ada atau samar-samar, melainkan harus buat menilik dan mengadilinya
c. Pasal 28 ayat (1) Hakum wajib menggali, mengikuti, & memehami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yg hidup pada masyarakat
d. Hakim pada tetapkan masalah itu memiliki kebebasan, hingga-sampai jika ada orang yang menggunakan sengaja (kecuali dibolehkan sang UUD 1945) campur tangan dalam urusan peradilan bisa dipidana (pasal 4 ayat (4))
57. Berikut ini yg adalah pernyataan tentang metode penafsiran penemuan hukum yg dapat dipakai oleh hakim adalah ...
A. Dalam melakukan inovasi hukum, selesainya mengkonsatir peristiwa, umumnya hakim mencarikan hukumnya dalam undang-undang. Yang pertama kali dicermati hakim umumnya adalah undang-undang, lantaran undang-undang bentuknya tertulis, sebagai akibatnya diprioritaskan, bahkan dianggap sebagai asal aturan yg krusial & primer pada penemuan aturan
b. Konstruksi hukum merupakan mengumpulkan data secara induktif, menemukan pengertian-pengertian generik melalui reduksi lalu secara deduktif menarik konklusi-konklusi baru
c. Konstruksi aturan mempunyai tujuan membentuk aturan yang konkrit & sekaligus dimaksudkan buat menuntaskan dilema hukum. Konstruksi aturan yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan dirumuskan dalam pasal-pasal atau dirumuskan menjadi bentuk penafsiran otentik dalam peraturan perundangan-perundangan tersebut memiliki kekuatan mengikat generik
d. Berdasarkan tujuan dan maksud dilakukan konstruksi aturan misalnya tadi pada atas, maka konstruksi aturan wajib mendasarkan pada berita aturan atau berita yg sudah dikonstatir sang hakim, wajib logis & estetik dan semata-mata dilakukan buat mencari keadilan. Dengan persyaratan tersebut akan bisa dicegah pemutusan perkara yg sewenang-wenang tanpa asalan logis yuridis & tidak berorientasi pada keadilan
58. Politik hukum Hindia Belanda ini bisa kita lihat dalam Pasal 131 Indische Staatregeling yang berbunyi sebagai berikut, kecuali ...
A. Hukum perdata dan aturan dagang, aturan pidana dan aturan program perdata, wajib dikodifikasikan
b. Untuk golongan Eropa dianut asas konkordansi terhadap peraturan perundangan yang berlaku pada negeri Indonesia
c. Untuk orang Indonesia & Timur Asing jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaki, dapatlah peraturan buat bangsa Eropa diberlakukan dalam mereka baik seluruhnya maupun sebagian
d. Orang Indonesia orisinil & Timur Asing, sepanjang terhadap mereka belum diberlakukan peraturan beserta dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk orang Eropa, baik buat seluruhnya juga hanya tentang suatu perbuatan tertentu
59. Dalam tata hukum Hindia Belanda, bahwa keseluruhan anggaran aturan yg mengatur tatanan kenegaraan yg mencakup organisasi negara secara keseluruhan termasuk unsur aparat pendukungnya, merupakan bidang hukum umum ...
A. Hukum Tata Negara atau staatsrecht atau constitusional law
b. Hukum Tata Negara atau Administratiefrecht atau administrative law
c. Hukum Perdata atau privaatrecht atau burgerlijkrecht atau civil law
d. Hukum Pidana atau strafrecht atau criminal law
60. Hukum menurut isi yg mengatur kepentingan umum, atau pula mampu dikatakan sebagai hukum yg mengatur antara penguasa dengan pihak yg dikuasai, adalah ...
A. Hukum pemaksa
b. Hukum pelengkap
c. Hukum publik
d. Hukum privat
e. Hukum Adat
61. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa Hindia yang dibentuk pada Hindia Belanda sang Gubernur Jendral Hindia Belanda beserta Volksraad (Dewan Rakyat) Hindia Belanda. Secara hierarkhis materinya nir boleh bertentangan menggunakan Wet juga AmvB merupakan ...
A. Wet (sejajar menggunakan undang-undang di Indonesia)
b. Algemene Maatsregelen van Bestuur (AmvB)
c. Ordonantie
d. Regerings verordenings (Rv)
e. Semua sahih
62. Sumber aturan yang berupa norma atau hukum tidak tertulis tetapi dipraktekkan sang pejabat negara pada menjalankan fungsinya, adalah ...
A. Undang-undang
b. Konvensi
c. Yurisprudensi
d. Doktrin
63. Dalam teori tujuan pemidanaan, bila setiap orang mengerti & tahu bahwa melanggar peraturan aturan itu diancam pidana, maka terdapat tekanan buat seseorang nir melakukan perbuatan yang melanggar aturan tadi. Keadaan ini dinamakan menggunakan istilah Psychologische Zwang, merupakan pandangan menurut teori ...
A. Generale Preventie atau pencegahan umum
b. Speciale Preventie atau pencegahan spesifik
c. Verbetring van de dader
d. Onschadelijk maken van de misdadiger
64. Asas pada aturan pidana ini diciptakan sang Anselm Von Feurbach yg berarti nir terdapat perbuatan yg bisa dipidana kecuali atas kekuatan anggaran pidana dalam peraturan perundang-undangan yg telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, merupakan asas ...
A. Asas Legalitas
b. Asas teritorial
c. Geen straf zonder schuld
d. Alasan Penghapusan Pidana yang ada dalam KUHP
65. Prinsip pada aturan lingkungan yg menyatakan bahwa prinsip ini dibuat nir hanya buat mengendallikan pencemaran dan buat menghilangkan kerusakan namun jua buat mencegah munculnya dampak lingkungan hidup yang negatif dari kegiatan manusia yang mungkin terjadi, bila mungkin pencegahan dilakukan pada sumber & dengan tujuan pengurangan resiko, adalah prinsip ...
A. Pencegahan Pencemaran (The Pollution Prevention Principle)
b. Prinsip Pencemar Membayar (The Polluter-Pays-Principle)
c. Perinsip Kehati-hatian (The Precautionaru Principle)
d. Pengendalian Pencemaran Terpadu
66. Dalam aturan perjanjian, asas yang herbi saat lahirnya perjanjian. Berdasarkan asas ini maka perjanjian itu lahir sejak adanya istilah setuju diantara para pihak. Asas konsensualisme bisa dijumpai pada pasal 1320 butir 1 jo pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berkata bahwa "semua perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yg membuatnyadanquot;, merupakan asas ...
A. Asas konsensualisme
b. Asas kebebasan berkontrak
c. Asas pacta sunt servanda
d. Asas itikad baik
67. Berikut ini merupakan pernyataan yg berkaitan dengan Sistem kemasyarakatan/ persekutuan "genealogis" yaitu suatu sistem kemasyarakatan atau persekutuan aturan norma yang anggotanya didasarkan dalam keturunan sama, kecuali ...
A. Sistem patrilineal: yaitu rakyat dengan sistem relasi yg anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan laki-laki (bapak) misalnya pada suku Batak, Nias, Sumba, dll
b. Sistem matrilineal: yaitu sistem kekerabatan yg anggotanya menurut garis keturunan wanita (mak ) seperti suku/ clan pada Minangkabau
c. Sistem parental yaitu sistem korelasi yang anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan bapak dan bunda seperti famili pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak
d. Sistem pernikahan sedarah, yaitu perkawinan yg dilakukan antara saudara kandung
68. Didalam hukum acara perdata dikenal asa audi et alteram partem yang berarti bahwa baik pihak penggugat ataupun tergugat harus sama-sama didengar warta-keterangannya oleh hakim & hakim tidak boleh menentukan pada salah satu pihak yang berperkara. Asas ini pula dikenal menggunakan asas kesamaan para pihak, adalah asas ...
A. Hakim mendengar ke 2 belah pihak
b. Pemeriksaan masalah pada sidang pengadilan terbuka
c. Beracara dikenakan porto
d. Beracara dengan hadir sendiri
e. Beracara sendiri
69. Bentuk surat dakwaan apabila hanya terdapat satu perbuatan piudana yg didakwakan terhadap terdakwa, misalnya terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan, maka pasal yang diterapkan 480 KUHP, merupakan bentuk ...
A. Tunggal
b. Cara lain
c. Subsidair
d. Kumulatif
e. Kompetitif
70. Konsep Rule of Law & negara hukum mempunyai tujuan yang sama ...
A. Bahwa Undang-Undang Dasar pada suatu negara merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi
b. Bahwa pada negara yg berdaulat adalah aturan
c. Bahwa hukum adalah peraturan yg mengikat
d. Bahwa UUD wajib memuat hak asasi manusia
71. Implementasi hak asasi insan sinkron menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ...
A. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan perseorangan
b. Mengutamakan kepentingan beserta diatas kepentingan golongan
c. Mengutamakan kepentingan umum
d. Mengutamakan kepentingan perorangan
e. Mengutamakan kepentingan saudara
72. Kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi ...
A. Konsepsi negara hukum
b. Negara demokrasi
c. Teori kedaulatan aturan
d. Pengembangan konsepsi negara hukum
e. Seluruh sahih
73. Seperangkat anggaran atau norma yang mengikat dan mengandung hukuman bila dilanggar, disebut dengan :
a. Aturan
b. Adat Istiadat
c. Hukum
d. Kesusilaan
e. Konvensi
74. Hukum yg mengatur tentang Negara & penyelenggaraan pemerintahan adalah
a. Hukum Tata Negara
b. Hukum Tata Kola
c. Hukum Tata Wilayah
d. Hukum Tata Tertib
e. Hukum Konstitusional
75. Kebebasan mengambil keputusan pada setiap situasi yg dihadapi menurut pendapatnya sendiri
a. Disposisi
b. Diskresi
c. Disabilitas
d. Amnesti
e. Grasi
76. Wewenang berdasarkan kepala negara buat memberi pengampunan thd sanksi yg sudah dijatuhkan hakim buat menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengganti sifat/ bentuk sanksi dikenal dengan kata
a. Grasi
b. Amnesti
c. Abolisi
d. Rehabilitasi
e. Remedi
77. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Atau Dekalarasi HAM
ditandatangani dalam lepas
a. 10 November 1948
b. 10 Desember 1948
c. 10 Oktober 1948
d. 10 Desember 1958
e. 10 November 1988
78. Serikut ini yang bukan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah
a. Hak hayati
b. Hak menerima pendidikan
c. Hak buat bekerja
d. Hak menerima persamaan pada mata aturan
e. Hak melakukan sesuatu dengan bebas
79. Menurut Lembaga Amnesti lnternasional, negara yg paling poly melanggar HAM selama 50 tahun terakhir adalah
a. Lrak
b. Iran
c. Israel
d. Amerika Serikat
e. Belanda
80. Meskipun Amerika Serikat merupakan Negara yang paling banyak dan paling parah melanggar HAM, tetapi kesan yg terdapat justeru Alaihi Salam dianggap sebagai Negara penjaga perdamaian dunia. Hal ini disebabkan sang
a. Masyarakat global buta politik
b. AS pandai menyembunyikan kejahatan HAM -nya
c. Alaihi Salam menguasai jaringan media internasional (baik cetak, maupun elektronika), & dengan kekuatan media inilah AS mencitrakan dirinya sendiri sebagai Negara penjaga perdamaian, meskipun faktanya justru sebaliknya.
D. Masyarakat global menyukai AS
e. Masyarakat global takut menghadapi AS
81. Kata "Demokrasi" berasal berdasarkan bahasa
a. Sansekerta
b. Urdu
c. Yunani
d. Spanyol
e. Lnggris
82. Arti kata "demosdanquot; pada kata Demokrasi adalah
a. Politik
b. Negara
c. Kekuasaan
d. Pemerintahan
e. Rakyat
83. Arti kata "kratosdanquot; pada kata Demokrasi adalah
a. Politik
b. Negara
c. Kekuasaan
d. Pemerintahan
e. Rakyat
84. Berikut ini merupakan ciri-karakteristik Pemerimtahan demokratis, kecuali
a. Rakyat ikut terlibat pada pembuatan keputusan politik
b. Hak-hak asasi rakyat diakui & dilindungi
c. Media (Pers) menerima kebebasan untuk mengontrol pemerintah
d. Adanya Pemilu yang bebas, jujur dan adil
e. Adanya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat
85. Ketika seluruh rakyat menentukan perwakilan melalui Pemilu buat membicarakan pendapat & merogoh keputusan bagi mereka, maka demokrasi ini dianggap menggunakan
a. Demokrasi pribadi
b. Demokrasi tak eksklusif
c. Demokrasi kebebasan
d. Demokrasi sesungguhnya
e. Demokrasi Perwakilan
86. Undang-undang Otonomi Daerah no.22 tahun 1999 telah diganti dengan
a. Undang-Undang No. 32 tahun 2004
b. Undang-Undang No. 32 tahun 2005
c. Undang-Undang No. 33 tahun 2002
d. Undang-Undang No. 33 tahun 2004
e. Undang-Undang No. 32 tahun 2002
87. Tujuan lmplementasi kebijaksanaan otonomi daerah (swatantra spesifik) termasuk dalam hal pemekaran propinsi, kabupaten/kota & kecamatan pada Indonesia pada bidang pertahanan keamanan negara memiliki tujuan
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Menjamin terselenggaranya kerjasama antar daerah
c. Terpilihnya gubemur/bupati/walikota secara demokratis
d. Menjaga & memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
E. Mereformasi birokrasi daerah
88. Pelaksanaan swatantra daerah dititikberatkan pada
a. Pemerintahan Kabupaten/ Kota
b. Pemerintahan Propinsi
c. Pemerintahan Kecamatan
d. Pemerintahan Kelurahan
e. Tetap dalam Pemerintahan Pusat
89. Menurut UU angka 22 tahun 1999, pada antara kewenangan pemerintah sentra yang tidak diotonomkan merupakan
a. Pendidikan
b. Pertanahan
c. Agama
d. Sosial
e. Keuangan
90. Kebijaksanaan mengenai perimbangan keuangan sentra & wilayah diatur dalam:
a. UU Nomor 25 tahun 2001
b. UU Nomor 25 tahun 2002
c. UU Nomor 35 tahun 2000
d. UU Nomor 35 tahun 1999
e. UU Nomor 25 tahun 2000
91. Lembaga yg berwenang mengadili pada tingkat kasasi merupakan
a. Pengadilan Tinggi
b. Pengadilan Negeri
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Mahkamah Yudisial
92. Jika presiden & wakil presiden tewas, berhenti atau diberhentikan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh
a. Menlu, Mendagri, & Menhankam
b. Mahkamah Agung
c. Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kapolri
d. Ketua DPR
e. Mendagri
93. Grasi & Rehabilitasi yang diberikan Presiden, adalah menggunakan meperhatikan pertimbangan:
a. Kepolisian
b. Mahkamah Konstitusi (MK)
c. Mahkamah Agung (MA)
d. Wakil Presiden
e. DPR
94. Presiden menaruh amnesti & abolisi menggunakan pertimbangan
a. Wapres
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. MPR
d. Mahkamah Agung
e. Mahkamah Konstitusi
95. DPR mempunyai hak interpelasi. Adapun arti berdasarkan hak hak bertanya merupakan
a. Hak meminta pertanggungjawaban pemerintah
b. Hak meminta keterangan menurut pemerintah tentang suatu kebijakan
c. Hak menyelidiki dugaan pelanggaran oleh pemerintah
d. Hak memakzulkan Presiden
e. Hak membekukan sementara sebagian kekuasaan Presiden
96. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah
a. Melakukan inventarisasi pemasukan negara
b. Memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara
c. Mencegah pelanggaran keuangan oleh pemerintah
d. Mencegah terjad inya korupsi di forum negara
e. Melaporkan pelanggaran sang birokrat negara kepada kepolisian
97. Siapakah yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban rakyat dengan cara melindungi, mengayomi, melayani rakyat, dan menegakkan hukum ?
A. Tentara Nasional Indonesia
b. Saluan Pengaman Nasional
c. Kepolisian Republik Indonesia
d. Departemen Hukum & HAM
e. Departemen Keamanan
98. Contoh bentuk aktivitas SISHANKAMRATA merupakan :
a. Pertahanan Sipil (Hansip)
b. Keamanan Rakyat (Kamra)
c. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)
d. TNI AU-AD-AL secara menyeluruh
e. Pemuda Bela Negara
99. Secara generik, dibentuknya aturan adalah bertujuan buat :
a. Menciplakan hukuman bagi pelanggar hukum
b. Menciptakan keadilan sosial bagi individu
c. Menciptakan keadilan sosial bagi warga poly
d. Menciptakan tatanan rakyat yg tertib
e. Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar
100. Hakikat norma hukum adalah bersifat memaksa. Maksud "memaksadanquot; disini berarti:
a. Setiap orang dapal memaksakan keinginannya alas nama hukum
b. Asalkan terdapat payung aturan, seorang pejabat bisa memaksakan keinginannya pada rakyat mini
c. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirl<an dasar hukum yang membenarkan keinginannya tersebut
d. Penegak aturan boleh main paksa terhadap orang yg diduga melanggar hukum
e. Orang yang melanggar huku m a tau yg nir menaatinya dapat dikenakan hukuman
Demikianlah 100 latihan soal SKB CPNS ilmu hukum & peraturan perundang-undangan menurut kami awambicara.Id. Semoga berguna.